Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Lepas Armada Pengendali Inflasi
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham secara resmi melepas armada pengendali inflasi dalam rangka kegiatan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.
Pelepasan armada dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, beserta jajaran OPD Pemkot Makassar, berlangsung di halaman Balai Kota Makassar, Kamis (20/03/2025).
Diketahui, menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kota Makassar mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah yang menyasar tujuh kecamatan. Kegiatan ini berlangsung pada 20-21 Maret 2025, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.
Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pasar murah ini adalah intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang Idul Fitri. Kami ingin membantu mereka yang kesulitan akibat lonjakan harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pasar murah ini menawarkan paket sembako dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
“Paket sembako yang seharusnya bernilai sekitar Rp150.000, dijual hanya seharga Rp60.000,” sebutnya.
Munafri juga mengatakan BI memberikan subsidi tambahan sebesar Rp10.000 untuk masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
“Dengan demikian, mereka cukup membayar Rp50.000 untuk mendapatkan paket sembako tersebut,” ujarnya.
Lanjutnya, pada hari pertama pelaksanaan, pasar murah ini digelar di tiga kecamatan.
“Kecamatan Makassar dengan 400 paket, Rappocini 400 paket, dan Manggala 350 paket. Dilanjutkan hari ke dua di Kecamatan Tallo, Bontoala, Mamajang dan Mariso,” ujarnya.
Munafri berharap inisiatif ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.
Ia menegaskan Pemkot Makassar akan terus memantau perkembangan harga di pasar guna memastikan kebijakan intervensi ini berjalan efektif.
“Insya Allah, program ini akan menyasar seluruh kecamatan dalam tahap berikutnya. Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” tambahnya.
Selain membantu masyarakat, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan langkah ini juga bertujuan untuk menekan laju inflasi karena menjaga stabilitas harga bahan pokok.
“Secara tidak langsung, kegiatan ini akan membantu menekan inflasi karena menyasar masyarakat kelas bawah. Dengan adanya pasar murah, permintaan terhadap komoditas utama dapat dikendalikan sehingga lonjakan harga dapat dicegah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizki menyebutkan bahwa Bank Indonesia memberikan subsidi tambahan bagi masyarakat yang membayar menggunakan QRIS. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi keuangan yang tengah digencarkan oleh BI.
“Selain menyediakan bahan pokok dengan harga murah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital melalui QRIS atau non-tunai yang lebih praktis dan aman,” ungkapnya.
Rizki juga berharap bahwa pasar murah ini dapat mengurangi kepadatan di pasar tradisional, yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung menjelang Idul Fitri.
“Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di pasar. Mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan lebih mudah,” tambahnya.
Adapun paket sembako yang disediakan dalam kegiatan ini terdiri dari beras premium 5 kilogram, 1 liter minyak goreng premium, gula pasir premium, dan susu kental manis premium. Seluruhnya merupakan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.(*)
Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.
“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login