Provinsi Sulawesi Selatan
Gaji PPPK Pemprov Sulsel Dianggarkan di 2026, Komitmen Pemprov Semakin Tegas
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 telah dipastikan masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Serta menegaskan bahwa penganggaran tetap berjalan sesuai prosedur dan tahapan.
Kepastian ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kuat Pemprov dalam menjamin hak keuangan para tenaga PPPK.
Penegasan tersebut disampaikan usai pembahasan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama DPRD Sulsel, di mana turut dibahas secara rinci pengalokasian anggaran belanja pegawai, termasuk gaji PPPK di tahun-tahun mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa seluruh komponen teknis, termasuk penganggaran gaji PPPK, telah dijabarkan secara menyeluruh kepada DPRD dan telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kita sudah clear dengan DPRD,” ujar Saleh, Kamis, 24 Juli 2025.
“Karena ini menyangkut kesinambungan program dan hak tenaga PPPK, maka Pemprov Sulsel memberikan atensi penuh dan memastikan anggarannya masuk dalam rencana pembangunan,” tegas Saleh menambahkan.
Menurutnya, untuk tahun 2026, Pemprov Sulsel telah menyiapkan alokasi sekitar Rp500 miliar khusus untuk gaji PPPK.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2025, dana sekitar Rp280 miliar telah tersedia dalam APBD dan digunakan untuk pembayaran gaji PPPK yang sudah memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
“Pak Gubernur memberi perhatian khusus dan instruksi tegas agar tidak ada penundaan. Segala proses administratif terus dikebut supaya hak-hak keuangan PPPK dapat segera terealisasi,” sebutnya.
Jumlah PPPK di Sulsel termasuk salah satu yang terbesar secara nasional, dengan lebih dari 8.000 pegawai.
Dari sisi legislatif, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir kepada media, juga memastikan bahwa anggaran gaji PPPK telah diakomodasi sepenuhnya dalam rencana keuangan jangka menengah daerah.
Kepastian ini sekaligus menjadi bantahan terhadap isu yang sempat berkembang.
Dengan langkah koordinatif yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif ini, Pemprov Sulsel berharap tidak ada lagi keraguan di tengah masyarakat, khususnya tenaga PPPK, mengenai kepastian hak dan keberlanjutan program pengangkatan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan di rumah jabatan wakil gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Selasa, 9 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW LDII Sulsel, H. Asdar Mattiro, menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur. Ia menegaskan komitmen LDII mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.
“LDII selama ini berkomitmen menyukseskan program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, termasuk Asta Cita Presiden,” kata Asdar.
Asdar menambahkan, LDII yang memiliki sekitar 500 ribu anggota di Sulsel siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan LDII akan semakin bermanfaat bila diarahkan pada program pembangunan.
“Kami menemui orang tua kami, Ibu Wagub, untuk membicarakan apa yang bisa dikolaborasikan. Kami ingin memaksimalkan peran warga LDII untuk Sulsel,” ujarnya.
Ia juga menilai Fatmawati memiliki visi pembangunan yang jelas dengan pengalaman di legislatif maupun eksekutif.
“Beliau sangat bijak, terbuka, dan memberi banyak arahan serta ilmu. Kita bersyukur memiliki pemimpin yang welcome seperti Pak Gubernur dan Ibu Wagub,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut positif komitmen LDII. Ia menilai organisasi masyarakat menjadi mitra penting pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan.
“Pemerintah provinsi sangat senang ada ormas dan NGO yang mau membantu menyukseskan program pemerintah. Sulsel membutuhkan kolaborasi untuk mewujudkan daerah yang lebih maju,” ujar Fatmawati.
Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap potensi kerja sama dengan LDII, terutama pada delapan program prioritas Asta Cita.
“Kami ingin melihat apa yang bisa dikolaborasikan dengan LDII. Pada prinsipnya pemerintah membuka diri dan mendukung penuh,” jelasnya.
Fatmawati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial.
“Kolaborasi seperti ini akan memperkuat Sulsel, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembinaan masyarakat,” tandasnya.
Audiensi turut dihadiri sejumlah pengurus LDII Sulsel, antara lain Ust. Dr. Nashruddin (Sekretaris), Prof. Dr. H. Sukardi Weda (Wakil Ketua), Jawiana Saokani (Wakil Ketua), Dr. Mira Nila Kusuma Dewi (Wakil Ketua), Ir. H. Safwan Syam (Wakil Ketua), Asrullah (Bendahara), Mujahidin (Humas), dan Ilmaddin Husain (Humas).
Dari pihak Pemprov, hadir Kepala Badan Kesbangpol Sulsel dan Kepala Biro Kesra. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login