Connect with us

NEWS

Komisi IX Soroti Rencana Anggaran BPOM RI Turun Hingga 55 Persen, Padahal Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Charles Honoris berlangsung dalam suasana akrab.

Salah satu sorotan utama adalah rencana anggaran BPOM tahun 2026 yang mengalami penurunan drastis hingga 55,47 persen, sebuah kondisi yang dinilai sangat berisiko terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan nasional.

Dalam laporan kinerja semester pertama, BPOM mencatatkan realisasi anggaran per 30 Juni 2025 sebesar 36,80 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 34,63 persen.

Capaian ini menunjukkan efektivitas dan keseriusan BPOM dalam menjalankan tugasnya dalam melayani dan melindungi rakyat Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPOM RI Prof. Dr. Taruna Ikrar.

Anggota Komisi IX menyoroti bahwa pemotongan anggaran melalui mekanisme automatic adjustment menyebabkan alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan tahun 2026 hanya tersisa Rp 99.095.715.000 dari total pagu Rp 1.641.678.000.000, atau hanya 57,14 persen dari pagu setelah penyesuaian. Angka ini memicu keprihatinan mendalam dari para legislator.

BACA JUGA  Menag Prof Nasaruddin Umar Hadiri Diest Natalis UIN Alauddin Makassar Ke 59

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan dukungan kuat kepada BPOM agar anggarannya minimal tetap sama seperti tahun 2025.

Ia menilai bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, dan zat berbahaya bukan sekadar fungsi teknis, melainkan bagian integral dari perlindungan kesehatan rakyat.

“Kami tidak ingin pengawasan terhadap makanan dan obat dikorbankan karena anggaran yang tidak memadai. BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan rakyat bukan sekadar urusan administrasi,” tegas Hj. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX.

Lebih jauh, BPOM juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis, yang merupakan prioritas Pemerintah dalam mencetak generasi sehat dan bebas stunting.

BACA JUGA  Edukasi PHBI dan Penyebaran Penyakit Menular, PDUI Sulsel Gelar TOT Bareng Guru UKS di Makassar

Dalam program tersebut, BPOM memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan bahan pangan sejak dari hulu hingga ke tangan anak-anak Indonesia.

“Kami mengawal kualitas dan keamanan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah amanah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan yang sehat, aman, dan bergizi,” ujar Prof. Dr. Taruna Ikrar.

Prof. Taruna Ikrar juga menegaskan bahwa BPOM berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. BPOM tidak akan mengendurkan semangat untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk berisiko,” tegas Prof. Taruna, salah satu ilmuwan Indonesia yang diakui dunia.

BACA JUGA  Nekat Haji Lewat Jalur Belakang, Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah

Sebagai bentuk nyata dukungan politik, Komisi IX DPR RI dalam RDP menyepakati usulan tambahan anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.437.938.387.000 (lima triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Usulan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

RDP ditutup dengan komitmen bersama bahwa penguatan BPOM adalah keniscayaan nasional, untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk ilegal dan tidak layak konsumsi, sekaligus mendukung keberhasilan program strategis nasional yang berpihak pada kesehatan rakyat Indonesia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Pra Manasik Haji Sidrap 2026: Wujud Sinergi Kemenag dan KBIHU Annur Maarif Menuju Pelayanan Haji Lebih Baik

Published

on

Kitasulsel—Sidrap—Tenaga Ahli Menteri Agama RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. menghadiri kegiatan Pra Manasik Haji Reguler Tingkat Kabupaten Sidrap yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap),Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji bimbingan KBIHU PT Annur Maarif, satu-satunya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) resmi yang beroperasi di Kabupaten Sidrap. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Sidrap Muhammad Idris Usman, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. M. Shairin, serta jajaran pejabat dan pembimbing KBIHU Annur Maarif.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Sidrap Muhammad Idris Usman menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Kementerian Agama dan KBIHU Annur Maarif dalam penyelenggaraan kegiatan pra manasik haji ini.

“Sebagai satu-satunya KBIHU di Kabupaten Sidrap yang resmi menyelenggarakan bimbingan haji, kami memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Kegiatan pra manasik seperti ini sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih dini kepada calon jamaah, terlebih tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan haji dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhammad Idris.

BACA JUGA  Peringatan Gelombang Tinggi BMKG, Kapolres Selayar Himbau Nelayan Tidak Melaut, Ajak Pemkab Lakukan Mitigasi

Ia menambahkan bahwa kepedulian KBIHU Annur Maarif dalam aspek teknis dan manajerial penyelenggaraan haji menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sidrap.

Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sidrap H. M. Shairin dalam pemaparannya menjelaskan proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang akan mulai berlaku pada pelaksanaan haji tahun 2026.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Agama RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. memberikan pembekalan dan penjelasan terkait dinamika penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun serta arah kebijakan ke depan pasca peralihan kewenangan dari Kemenag ke Kemenhaj.

BACA JUGA  Tamsil Linrung: Municipal Bond Alternatif Genjot Pertumbuhan Ekonomi 8%

“Peralihan ini membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas pelayanan haji. Kita berharap transisi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi jamaah haji Indonesia. Setiap perubahan tentu memiliki tantangan, namun dengan sinergi dan semangat kebersamaan, penyelenggaraan haji akan terus menuju ke arah yang lebih baik,” ungkap Dr. Bunyamin.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan Kemenhaj dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, baik dari aspek regulasi, sistem, maupun implementasi di lapangan.

“Sinergi antara Kemenag dan Kemenhaj tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan haji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta profesionalitas,” jelasnya.

BACA JUGA  Nekat Haji Lewat Jalur Belakang, Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah

Kegiatan pra manasik ini diikuti oleh sekitar 80 persen calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat pada musim haji 2026, sementara 20 persen lainnya masih menunggu kepastian kuota dari pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah.

Diketahui, KBIHU Annur Grup merupakan mitra resmi Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah dalam pelaksanaan bimbingan haji di Kabupaten Sidrap. Keberadaan KBIHU ini diharapkan dapat menjadi teladan dalam memberikan pembinaan dan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji di daerah.

Kegiatan pra manasik haji reguler ini berlangsung lancar dan khidmat, ditutup dengan doa bersama dan pesan moral bagi seluruh calon jamaah agar mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, dalam menyongsong pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel