Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lepas Armada Pengendali Inflasi

Published

12 bulan ago

20 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham secara resmi melepas armada pengendali inflasi dalam rangka kegiatan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.

Pelepasan armada dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, beserta jajaran OPD Pemkot Makassar, berlangsung di halaman Balai Kota Makassar, Kamis (20/03/2025).

Diketahui, menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kota Makassar mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah yang menyasar tujuh kecamatan. Kegiatan ini berlangsung pada 20-21 Maret 2025, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.

Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pasar murah ini adalah intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang Idul Fitri. Kami ingin membantu mereka yang kesulitan akibat lonjakan harga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pasar murah ini menawarkan paket sembako dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.

“Paket sembako yang seharusnya bernilai sekitar Rp150.000, dijual hanya seharga Rp60.000,” sebutnya.

Munafri juga mengatakan BI memberikan subsidi tambahan sebesar Rp10.000 untuk masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

“Dengan demikian, mereka cukup membayar Rp50.000 untuk mendapatkan paket sembako tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, pada hari pertama pelaksanaan, pasar murah ini digelar di tiga kecamatan.

“Kecamatan Makassar dengan 400 paket, Rappocini 400 paket, dan Manggala 350 paket. Dilanjutkan hari ke dua di Kecamatan Tallo, Bontoala, Mamajang dan Mariso,” ujarnya.

Munafri berharap inisiatif ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Ia menegaskan Pemkot Makassar akan terus memantau perkembangan harga di pasar guna memastikan kebijakan intervensi ini berjalan efektif.

“Insya Allah, program ini akan menyasar seluruh kecamatan dalam tahap berikutnya. Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” tambahnya.

Selain membantu masyarakat, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan langkah ini juga bertujuan untuk menekan laju inflasi karena menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Secara tidak langsung, kegiatan ini akan membantu menekan inflasi karena menyasar masyarakat kelas bawah. Dengan adanya pasar murah, permintaan terhadap komoditas utama dapat dikendalikan sehingga lonjakan harga dapat dicegah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rizki menyebutkan bahwa Bank Indonesia memberikan subsidi tambahan bagi masyarakat yang membayar menggunakan QRIS. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi keuangan yang tengah digencarkan oleh BI.

“Selain menyediakan bahan pokok dengan harga murah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital melalui QRIS atau non-tunai yang lebih praktis dan aman,” ungkapnya.

Rizki juga berharap bahwa pasar murah ini dapat mengurangi kepadatan di pasar tradisional, yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung menjelang Idul Fitri.

“Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di pasar. Mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan lebih mudah,” tambahnya.

Adapun paket sembako yang disediakan dalam kegiatan ini terdiri dari beras premium 5 kilogram, 1 liter minyak goreng premium, gula pasir premium, dan susu kental manis premium. Seluruhnya merupakan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.(*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

2 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.