Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lepas Armada Pengendali Inflasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham secara resmi melepas armada pengendali inflasi dalam rangka kegiatan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.

Pelepasan armada dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, beserta jajaran OPD Pemkot Makassar, berlangsung di halaman Balai Kota Makassar, Kamis (20/03/2025).

Diketahui, menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kota Makassar mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah yang menyasar tujuh kecamatan. Kegiatan ini berlangsung pada 20-21 Maret 2025, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.

Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

BACA JUGA  Komitmen Tangani Sampah, Munafri Kembali Tinjau TPA-Siapkan 100 Armada Baru dan Perbaiki Akses Jalan

“Pasar murah ini adalah intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang Idul Fitri. Kami ingin membantu mereka yang kesulitan akibat lonjakan harga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pasar murah ini menawarkan paket sembako dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.

“Paket sembako yang seharusnya bernilai sekitar Rp150.000, dijual hanya seharga Rp60.000,” sebutnya.

Munafri juga mengatakan BI memberikan subsidi tambahan sebesar Rp10.000 untuk masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

“Dengan demikian, mereka cukup membayar Rp50.000 untuk mendapatkan paket sembako tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, pada hari pertama pelaksanaan, pasar murah ini digelar di tiga kecamatan.

“Kecamatan Makassar dengan 400 paket, Rappocini 400 paket, dan Manggala 350 paket. Dilanjutkan hari ke dua di Kecamatan Tallo, Bontoala, Mamajang dan Mariso,” ujarnya.

BACA JUGA  EyeQu Ekspansi Layanan Lasik Pertama di Makassar, Wakil Walikota Aliyah Mustika Ilham : Kabar Segar Bagi Masyarakat

Munafri berharap inisiatif ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Ia menegaskan Pemkot Makassar akan terus memantau perkembangan harga di pasar guna memastikan kebijakan intervensi ini berjalan efektif.

“Insya Allah, program ini akan menyasar seluruh kecamatan dalam tahap berikutnya. Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” tambahnya.

Selain membantu masyarakat, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan langkah ini juga bertujuan untuk menekan laju inflasi karena menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Secara tidak langsung, kegiatan ini akan membantu menekan inflasi karena menyasar masyarakat kelas bawah. Dengan adanya pasar murah, permintaan terhadap komoditas utama dapat dikendalikan sehingga lonjakan harga dapat dicegah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rizki menyebutkan bahwa Bank Indonesia memberikan subsidi tambahan bagi masyarakat yang membayar menggunakan QRIS. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi keuangan yang tengah digencarkan oleh BI.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Melalui Lurah Paropo Terima Hibah Tanah di Jalan Dirgantara untuk Pelebaran Jalan Akses Warga

“Selain menyediakan bahan pokok dengan harga murah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital melalui QRIS atau non-tunai yang lebih praktis dan aman,” ungkapnya.

Rizki juga berharap bahwa pasar murah ini dapat mengurangi kepadatan di pasar tradisional, yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung menjelang Idul Fitri.

“Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di pasar. Mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan lebih mudah,” tambahnya.

Adapun paket sembako yang disediakan dalam kegiatan ini terdiri dari beras premium 5 kilogram, 1 liter minyak goreng premium, gula pasir premium, dan susu kental manis premium. Seluruhnya merupakan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Barombong, Siapkan Solusi Pembebasan Lahan Jembatan Baru

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.

Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.

Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar.

Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri.

BACA JUGA  Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pembukaan CID-8 di IKN, Perkuat Sinergi Diaspora untuk Bangsa

Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya.

Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.

Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.

“Hari ini kami melihat ini lokasi, untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Munafri.

Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut.

BACA JUGA  HMI Makassar Timur Gaspol Dukung Pemkot, Fokus Sampah dan Pemberdayaan Pemuda

Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya.

Selain itu, Pemerintah kota akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya.

“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya.

Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai.

BACA JUGA  Pemkot Makassar FC Ramaikan Adhyaksa Cup 2024, Danny Pomanto Cetak Empat Gol

“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya.

Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan.

Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026.

“Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” pungkasnya. (*)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel