PELINDO MENGAJAR DI SMAN 4 SURABAYA: EDUKASI TENTANG PELINDO DAN BUMN

Published

3 tahun ago

9 Maret 2023

Kitasulsel—Surabaya— Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) memberi edukasi tentang peran strategis Pelabuhan Indonesia dan BUMN kepada ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Surabaya melalui program “Pelindo Mengajar”.

“Kami melakukan Program Pelindo Mengajar sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di bidang pendidikan,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PJM Choirul Anwar di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, edukasi tersebut tidak hanya terkait industri kepelabuhan di Pelindo tetapi juga mengenalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu dilakukan dengan harapan, kelak BUMN itu akan menjadi tempat yang menarik buat generasi muda untuk berkarya kedepannya, karena BUMN sendiri butuh talent-talent muda untuk meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Menurut putra asal Ploso, Surabaya ini, generasi muda yang penuh talenta akan memegang peran yangberkesinambungan, mulai dari memahami sekaligus meneruskan apa yang sudah dibangun, terutama di Pelindo.

Selain melaksanakan program “Pelindo Mengajar”, pihak SPJM juga menyerahkan paket TJSL kepada sekolah yang berlokasi di Jalan Mayjen Prof Dr Moestopo tersebut berupa tiga unit komputer serta satu set perangkat Closed Circuit Television (CCTV).

“Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pembelajaran di sini dan juga dengan paparan tadi semoga menginspirasi anak-anak untuk bisa memahami peran penting BUMN dan juga berminat untuk bergabung nantinya di BUMN,” ucap pria yang juga pernah menempuh pendidikan di SMAN 4 Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala SMAN 4 Surabaya Tri Wahyu Liswati mengucapkan rasa syukurnya dan berharap kegiatan yang dilakukan BUMN khususnya Pelindo tidak hanya untuk saat ini.

“Saya selaku kepala sekolah merasa bangga dan mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di SMAN 4 Surabaya.

Hal ini memang sangat kami butuhkan karena dengan adanya perubahan seperti kurikulum saat ini kami harus mengantarkan anak-anak cerdas dalam segala bidang,” ujarnya. Artinya, menurut dia, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas tetapi terkadang harus ada di luar.

“Ini adalah pembelajaran yang luar biasa, tentu kami mengapresiasi kegiatan ini,” lanjutnya.

Sementara, Wakil Kepala bagian Kurikulum SMAN 4 Surabaya Luluk Utami menambahkan apa yang dilakukan Pelindo sesuai dengan pembelajaran dan kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah.

“Anak-anak memang membutuhkan apa yang disampaikan oleh Pak Choirul Anwar, terlebih terkait kerja keras beliau untuk terus mau belajar dan berkembang untuk perkembangan dirinya di masa depan,” ujarnya.

Semoga, lanjut dia, anak-anak bisa mengambil dan menyerap ilmu hidup yang sudah disampaikan dalam kegiatan ini.

Sementara itu, siswa berprestasi yang juga mendapat apresiasi dari Pelindo Jasa Maritim berupa satu buah tablet, bernama Rizka Annisa mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian hadiah tersebut.

“Nantinya tablet ini saya gunakan saat kuliah nantinya, lumayan bisa membantu mencari tugas-tugas kuliah,” katanya.

Selain itu, siswi kelas 12 tersebut juga berharap jika ada kesempatan ingin seperti menjadi salah satu pimpinan di perusahaan BUMN.

“Kalau tidak bisa jadi dokter, saya mau seperti Pak Choirul jadi salah satu pemimpin di perusahaan BUMN,” ujarnya.

NEWS

Kajian Diserahkan ke Kemendagri dan DPR, Usulan Luwu Raya Resmi Masuk Meja Pusat

Published

8 jam ago

17 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL-JAKARTA—Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak penting. Kajian naskah akademik resmi diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (16/4/2026) sebagai syarat utama pengusulan daerah otonomi baru.

Dokumen tersebut diterima melalui bagian administrasi untuk selanjutnya didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, tim kecil bersama perwakilan pemerintah daerah di Tana Luwu, yakni Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud telah melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah.

Tak hanya di Kemendagri, naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah lebih dulu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (15/4/2026). Penyerahan berlangsung di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pimpinan Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disusun. Ia menilai kajian tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mempersiapkan diri menjadi provinsi baru.

“Kita sudah menerima kajian yang sangat serius dan lengkap. Saya selalu mendorong pemekaran, tetapi harus pada daerah yang siap dan mampu mandiri. Luwu Raya saya nilai layak untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, kajian tersebut juga secara resmi diserahkan oleh Tim Otonomi Daerah (IOTDA) kepada kepala daerah di Hotel Aloft South Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, menyampaikan apresiasi atas kerja tim penyusun yang telah merampungkan dokumen tersebut setelah melalui proses panjang selama kurang lebih satu tahun.

“Ini merupakan salah satu syarat penting untuk diajukan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” katanya.

Bupati Luwu, Patahudding, menambahkan bahwa penyusunan naskah akademik melibatkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Muhadam Labolo, Dr. Agus Harahap, Dr. Ahmad Averus, Sutiyo, Ph.D, serta Dr. Ikhbaluddin.

Secara substansi, hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah Luwu Raya dinilai “mampu” menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan dengan skor 410 berdasarkan indikator PP Nomor 78 Tahun 2007. Wilayah yang diusulkan mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.

Pemekaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan, meski tetap menghadapi tantangan fiskal.

Aspirasi Lama, Aksi Terus Bergulir

Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang aksi demonstrasi kerap terjadi. Massa secara konsisten mendesak pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran daerah. Bahkan pada Januari hingga Februari 2026, aksi besar dilakukan dengan memblokade sejumlah jalur perbatasan di wilayah Luwu sebagai bentuk tekanan politik.

Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan mendesak akan percepatan layanan publik di kawasan tersebut.

Selain aksi jalanan, dukungan juga terus menguat melalui deklarasi, forum diskusi, hingga penyusunan kajian akademik yang kini telah memasuki tahap formal di tingkat pusat.

Dengan masuknya dokumen ke Kemendagri dan DPR RI, harapan terbentuknya Provinsi Luwu Raya kian terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemekaran daerah. (***)