Connect with us

Abdi Ardiansyah, Mahasiswa Unhas Delegasi Termuda di Australia Awards Short Course

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Abdi Ardiansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 Universitas Hasanuddin menjadi peserta termuda pada Australia Awards Short Course yang diadakan oleh Pemerintah Australia bekerja sama Pemerintah Indonesia dengan tema “Youth Participation in Social Justice Issues”.

Di sesi Australia Awards Short Course, Abdi yg masih berusia 19 tahun ini menjadi delegasi termuda dalam program ini yang diikuti 25 peserta dengan berbagai profesi dari organisasi dan lembaga di Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan potensi melalui kursus singkat selama dua hingga tiga minggu, yang terbagi atas Pre Course Workshop (11-13 Oktober 2022), Short Course in Australia (21 November- 2 Desember 2022), dan Post Course Workshop (14-16 Februari 2023).

Abdi yang diwawancarai, Senin (6/3) menceritakan pengalamannya mengikuti program tersebut. Dijelaskan bahwa Australia Awards Short Course ini merupakan program pemerintah Australia yang memberikan wadah bagi seseorang yang bergerak pada bidang organisasi sosial, politik, lingkungan, pemerintahan, hingga pendidikan. Program ini memberikan pembekalan bagi setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk berkontribusi terhadap organisasi atau institusi masing-masing.

“Saya menjadi salah satu dari 25 awardee yang berkesempatan untuk mengikuti Australia Awards Short Course. Kami ditempatkan di Queensland University of Technology (QUT) yang berfokus mempelajari beragam materi, baik itu dalam segi konsep, teori, praktek, pengalaman, serta konteks kebijakan di Australia terkait isu keadilan sosial yang berlangsung selama dua pekan di Brisbane, negara bagian Queensland, dan Melbourne, negara bagian Victoria. Kegiatan ini juga dibiayai langsung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),” jelas Abdi.

lebih lanjut, Abdi menuturkan bahwa dirinya termotivasi mengikuti program ini karena ingin mempelajari langsung institusi pendidikan di Australia, dengan hadirnya narasumber dari pihak pemerintah, akademisi, aktivis, hingga CEO di beberapa organisasi sosial Australia.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan akademisi, praktisi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian. Selain itu, peserta yang lulus pada program ini merupakan lulusan dari universitas ternama seperti Columbia University, The University of Melbourne, The University of Sydney, Queensland University, dan juga University of Hawaii.

Para peserta bisa belajar langsung bersama dosen-dosen yang ada di Queensland University of Technology (QUT) serta beberapa pembicara yang begitu berkompeten. Sebagai output dari kegiatan ini, peserta lainnya dilatih untuk merencanakan hingga mengimplementasikan proyek sosial nantinya.

“Awalnya saya merasa insecure, namun seiring berjalannya waktu akhirnya saya bisa beradaptasi dengan terus berusaha memberikan yang terbaik selama proses belajar berlangsung. Keberagaman peserta tentunya menjadi kesyukuran bagi saya karena keberagaman inilah yang akan memperluas jaringan dan juga pengetahuan saya sebagai mahasiswa.” Kata Abdi.

Keikutsertaan Abdi pada program ini setelah berhasil melewati tahapan seleksi berkas dan seleksi wawancara dengan baik dan lancar dengan membagi waktu terhadap proses perkuliahan dan juga proses seleksi pada program ini.

“Kepengurusan saya sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Bulukumba selama SMA juga turut membantu saya dalam proses seleksi ini. Selain itu, tema program short term ini sangat sesuai dengan jurusan saya sebagai mahasiswa hukum. Peserta juga harus mampu berbahas Inggris untuk mengikuti proses pembelajaran selama di Australia. Saya sangat berharap semoga semakin banyak mahasiswa Unhas yang ikut berpartisipasi pada program ini maupun program-program yang ada diluar sana nantinya.” Tambah Abdi.

Melalui tema “Youth Participation in Social Justice Issues”, Abdi menjalankan proyek sosial yang berfokus pada partisipasi pemuda dalam isu keadilan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Menurutnya, kurangnya akses informasi serta tidak adanya kegiatan mentoring di sekolah-sekolah yang ada di desa menjadi dasar pemilihan topik pendidikan. Proyek sosial yang dijalankan tersebut melibatkan alumni dari Australia Awards, Kennedy-Lugar Youth Exchange Program, dan YSEALI Academic Fellowship untuk memberikan pemaparan materi terkait pentingnya paparan internasional hingga kegiatan mentoring kepada siswa-siswi yang ada di desa.

Di akhir wawancara, Abdi menuturkan komitmennya untuk menjadi sivitas akademika yang akan senantiasa mampu menjaga nama baik Kampus Unhas. Dirinya juga berharap melalui capaian dan prestasinya Unhas, dapat membawanya untuk memperluas jaringan dalam berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Australia. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dorong Sertifikasi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge Kantor Gubernur, Kamis, 3 Juli 2025.

Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Fatmawati Rusdi.

Fatmawati menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.

Ia mendorong agar anggota BPD dibekali dengan pelatihan berkelanjutan dan didorong untuk memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambahnya.

Fatmawati juga menyoroti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Partisipasi publik dalam proses kebijakan desa juga dianggap sebagai pilar penting demokrasi di tingkat desa.

“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati.

Wagub Sulsel pun mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan transparansi kerja BPD. Platform daring dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan desa.

Ia menilai dan berharap kerja sama yang terjalin selama ini dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh perangkat desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD serta elemen masyarakat desa lainnya.

“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS melihat dukungan Pemprov sebagai pendorong utama kemajuan desa di Sulsel.

“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi sinergi ABPEDNAS dengan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan akuntabel di Sulawesi Selatan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel