Ketua DPRD Rudianto Lallo – Wali Kota Danny Pomanto Kompak Hadiri Jalan Sehat IKA UNHAS Bone

Published

2 tahun ago

26 Februari 2023

KITASULSEL—BONE-– Ketua DPRD Makassar yang juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Kota Makassar, Rudianto Lallo mengikuti jalan sehat yang digelar oleh IKA UNHAS Bone, di Kabupaten Bone, Minggu, 26/3/2024.

Jalan sehat IKA Bone turut dihadiri Wali Kota Makassar yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel Danny Pomanto bersama jajaran pengurusnya, hadir juga inisiator IKA Unhas Bone yang juga Bupati Bone, Andi Fahsar M. Padjalangi.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Alumni IKA Unhas Bone yang melibatkan banyak keluarga besar Unhas dan masyarakat. Dia menilai kegiatan jalan sehat salah satu cara mempererat kembali silatutahmi sesama alumni Unhas.

“Hari ini, kami bersama Pak Wali Kota yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel bersama-sama memeriahkan kegiatan jalan sehat IKA Bone. Kegiatan ini tentunya patut diapresiasi, dengan kegiagan ini, kita sesama alumni yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu kembali saling sapa,”kata Politisi yang dikenal dengan tagline Anak Rakyat itu.

Politisi Partai NasDem itu juga menilai kegiatan jalan sehat untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Dengan berjalan kaki di pagi hari maka dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan kondisi fisik serta mental.

“Dengan berjalan pagi dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengatasi stres. Selain itu, jalan pagi juga dapat membantu membakar kalori dan mempertahankan tubuh tetap bugar. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan mood dan membantu memulai hari dengan suasana hati yang baik,”tambah Legislator dua periode itu.

Diketahui orang nomor satu di DPRD Makassar itu telah menggelar jalan sehat di Kota Makassar melalui Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI). Melalui yayasan bentukannya itu telah menggelar jalan sehat di tiga Kecamatan, masing-masing, Manggala, Tamalate dan Biringkanaya yang dihadiri puluhan ribu masyarakat, adapun kelanjutan jalan sehat Anak Rakyat akan kembali di gelar di Kecamatan Pannakukang pada tanggal 12 Maret dan 19 Maret di Kepulauan Sangkarrang tepatnya di Pulau Barrang Lompo.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam sambutannya mengapresiasi IKA Unhas Bone yang menggelar kegiatan akbar. Dia menilai kegiagan ini akan melahirkan kolaborasi dan sinergitas. Lewat IKA Unhas, berbagai hal kata dia dapat dikembangkan kerjasama dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

4 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)