Bupati Sidrap Harap Kolaborasi Harmonis Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Keagamaan
Kitasulsel,Sidrap – Bupati Sidrap, H Dollah Mando berharap ada sinergi dan kolaborasi yang harmonis pemerintah kabupaten dengan Wahdah Islamiyah dalam pembinaan keagamaan serta peningkatan kualitas keimanan warga.
“Hal ini menjadi modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan manusia yang seutuhnya,” ujar Dollah Mando.
Demikian disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah lll (Musda) DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, Ahad (12/2/2023) di Masjid Agung Pangkajene.
Acara dihadiri Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel, Jusran Baktiar, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sidrap, Lukman Ambo Tuwo, dan Ketua MUI Sidrap, H. Aminuddin Mamma.
Turut hadir, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah, Wakil ketua DPRD, Kasman, dan Kemeng Sidrap, H. Muhammad Idris Usman.
Lebih lanjut Dollah berharap, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan Wahdah Islamiyah dalam pengembangan pondok pesantren penghafal Al-Quran di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap.
“Sangat diharapkan lahir penghafal-penghafal Qur’an dari Bumi Nene Mallomo, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan imam-imam masjid,” lontarnya.
Dikatakan Dollah, pembangunan sisi rohani masyarakat menjadi prioritas melalui bantuan pembangunan masjid, pemberian insentif mubaligh, dan membantu pesantren-pesantren.
“Kami juga telah merintis dan meresmikan Pondok Pesantren Penghafal Qur’an Darul Islam yang terdapat di rest area Nona Nonae Lainungan, Kecamatan Watang Pulu,” urai Dollah.
Di kesempatan itu Dollah mengutarakan, setelah pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat.
“Kita mulai dari menyelesaikan pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan secara bertahap, kemudian meningkatkan layanan medis di pusat rujukan yaitu Rumah Sakit Nene Mallomo dan Rumah Sakit
Arifin Nu’mang. Kami juga sudah memulai pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Dua Pitue,” paparnya.
Pemerintah, imbuh Dollah, juga telah membangun pusat-pusat sarana olah raga di seluruh ibu kota kecamatan yang sudah dinikmati oleh lapisan masyarakat.
“Kami telah melakukan perbaikan, rehab dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta terus mengupayakan perbaikan kesejahteraan bagi para guru tenaga sukarela,” jelasnya.
Dollah Mando tidak lupa mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan membuka acara tersebut.
“Rasa bahagia bisa bertemu dan duduk bersama para alim ulama, para ustaz, para orang-orang yang soleh. Semoga pertemuan dan berkumpulnya kita di tempat ini dirangkai Allah,” ujarnya .
Sementara Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel, Jusran Baktiar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah men-support Wahdah Islamiyah sehingga bisa berkembang.
“Harapan Kami adanya Wahdah islamiyah di tengah-tengah masyrakat bisa memberikan kontribusi dan juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan bersama pemerintah daerah, majelis ulama dalam membina masyarakat untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah,” pungkasnya.(win)
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login