Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Ribuan Umat Buddha Akan Ikuti Indonesia Tipitaka Chanting di Borubudur

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Sebanyak kurang lebih 2.000 umat Buddha dari berbagai wilayah Indonesia akan bertemu di kompleks Candi Borobudur, 4 hingga 6 Juli 2025 untuk bersama-sama membaca Kitab Suci Tipitaka.

Kegiatan dalam rangka Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) dan Āsālha Mahāpūja 2569/2025 ini digelar oleh Sangha Theravada Indonesia yang merupakan rangkaian perayaan Hari Asadha (Asalha Mahapuja).

Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengapresiasi digelarnya ITC 2025. Kegiatan bertaraf nasional tersebut rutin dilaksanakan sejak 2015.

Menurut Supriyadi, kegiatan ITC sangat kental dengan penguatan nilai-nilai keagamaan Buddha sehingga diharapkan bisa memperkokoh aspek spiritual umat maupun persatuan bangsa.

“ICT 2025 ini merupakan program pembangunan bidang agama untuk meningkatkan nilai keagamaan termasuk mengembangkan dan menggaungkan ajaran Buddha sekaligus memperkuat keyakinan umat,” jelasnya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Rangkaian ITC 2025 diawali dengan acara pembukaan pada Jumat (4/7/2025) dan dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Suci Tipitaka. Selain itu juga dilakukan pendalamam dhamma selama tiga hari yang dirangkai dengan Perjalanan Puja dari Candi Mendut ke Candi Borobudur.

Menurutnya hari Raya Asadha merupakan salah satu hari raya bagi umat Buddha yang digelar pada bulan Ashada menurut kalender Buddhis. Perayaan ini menjadi momen penting bagi umat karena memeringati beberapa peristiwa terkait perjalanan hidup Buddha Gautama dan ajarannya.

“Kita berharap pelaksanaan Indonesia Tipiṭaka Chanting (ITC) dan Āsālha Mahāpūja tahun ini menjadi semangat baru dan membangkitkan motivasi dalam mengembangkan kepribadian menuju pencerahan dan kepribadian yang baik di tengah kemajemukan masyarakat,” ujar Supriyadi.  (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel