Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bahas Pelaksanaan Anggaran Prioritas 2023

Published

2 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Jimbaran – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil. Kegiatan tersebut untuk membahas implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2023. Rapat itu berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Januari 2023 di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya. Arahan itu salah satunya mengenai catatan kinerja jajarannya pada 2022.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage (kelebihan) dan disadvantage (kekurangan) kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya di lingkup Kemendagri, tetapi juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya karena berdasarkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6.

“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan sejumlah isu penting pada 2023. Hal itu di antaranya mengenai ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta isu kewilayahan.

Dia mengatakan, keketuaan ASCN 2023 akan diterima Dirjen Bina Adwil. Peran tersebut harus diemban dengan baik, terlebih pada 2023 Presiden Joko Widodo juga akan menjabat sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Selain itu, dia menekankan, tata kelola peran GWPP serta pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga perlu dikuatkan. Upaya ini dilakukan dengan menggelar berbagai sosialisasi ke daerah termasuk pengawasan pelaksanaannya secara berkala.

Kemudian Safrizal juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, hal itu perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan laju penyebaran pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Ini mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas dalam penerbitan kebijakan PPKM.

Dari aspek isu kewilayahan, Safrizal menyoroti pentingnya sosialisasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok berbasis digital. Langkah ini untuk mendukung terwujudnya satu aplikasi data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Di samping itu, Safrizal juga menekankan pentingnya publikasi berbagai kegiatan. Dia mengungkapkan, pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97 persen segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia. Namun capaian itu belum tersosialisasikan secara maksimal sebagai sebuah prestasi.

Karena itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil. Dengan begitu, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja Kemendagri termasuk Ditjen Bina Adwil.

“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” tandas Safrizal.

Puspen Kemendagri

LIPUTAN HAJI 2025

Keberangkatan KJT 28 Tutup Layanan Makkah, Jemaah Haji Terkonsentrasi di Madinah

Published

11 jam ago

2 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKKAH Operasional penyelenggaraan haji di Makkah hari ini berakhir ditandai pelepasan jemaah kloter KJT 28, Jawa Barat ke Kota Madinah. Selanjutnya, layanan haji terkonsentrasi di Kota Madinah.

“Alhamdulillah, hari ini tanggal 2 Juli pukul 16.00 waktu Arab Saudi kami melepas kloter terakhir dari Makkah menuju Madinah, yaitu kloter KJT 28, terdiri dari 402 jamaah yang berasal dari Majalengka, Bandung dan sekitarnya.

Jadi ini adalah kloter yang terakhir bergerak dari Makkah,” terang Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M. Hanafi saat pelepasan jemaah di Hotel Burj Alwahda Almutamayiz, Makkah.

“Pelepasan jemaah kloter KJT 28 menandai akhir operasional haji Daerah Kerja Makkah,” ucapnya

Dikatakan Muchlis, saat ini masih ada kurang lebih 25% dari jemaah kita yang masih ada di Arab Saudi. Ia berharap,

dalam 8-9 hari ke depan, jemaah yang saat ini berada di Madinah, selanjutnya kembali ke Tanah Air pada tanggal 11 Juli.

“Ini menandai berakhirnya operasional haji di Arab Saudi,” ucap Muchlis.

“Semoga jemaah kita dapat menyelesaikan prosesi ibadah haji mereka dengan berziarah di Makam Nabi dengan baik dan selanjutnya kembali ke Tanah Air dengan selamat dengan membawa predikat haji mabrur,” harap Muchlis.

Ia menjelaskan, setelah seluruh jemaah didorong ke Madinah, layanan haji di Makkah juga berakhir, seperti layanan bus shalawat, layanan konsumsi, layanan kesehatan, baik di sektor maupun di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

Kurang lebih 32 hari jemaah haji Indonesia berada di Kota Makkah untuk menjalani rangkaian ibadah haji ibadah haji. Selama di Makkah, PPIH Arab Saudi menyiapkan sejumlah layanan.

Layanan Transportasi di Daker Makkah berlangsung dari 10 Mei 2025, tepatnya sejak awal kedatangan jemaah haji gelombang I dari Madinah. Ada tiga jenis layanan transportasi, yaitu bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair.

“Hingga 2 Juli 2025, tercatat 5.250 bus antar kota perhajian digunakan untuk melayani mobilisasi jemaah dari Madinah ke Makkah (sebaliknya) dan Jeddah – Makkah (sebaliknya),” kata Muchlis.

“Selain itu, 12.193 bus shalawat setia mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang) selama di Makkah disiapkan untuk melayani 143.365 jemaah dengan pergerakan reguler dari Makkah – Arafah – Muzdalifah (turun) – Mina – Makkah, dan 59.241 jemaah dengan pergerakan murur dari Makkah – Arafah – Muzdalifah (tidak turun) – Mina – Makkah. Ada 20 bus yang melayani jemaah safari wukuf,” jelasnya.

Layanan Akomodasi

Muchlis melanjutkan, PPIH Arab Saudi menyiapkan akomodasi bagi jemaah sebanyak 206 hotel yang tersebar di 4 wilayah:

1. Syisyah (80 hotel kapasitas 69.405 jemaah).

2. Raudhah (40 hotel, 37,636 jemaah).

3. Jarwal (32 hotel, 37,650 jemaah).

4. Misfalah (54 hotel, 63.512 jemaah)

“Jarak akomodasi atau hotel paling jauh 4.500 meter dari Masjidil Haram dengan masa tinggal jemaah haji berada di Makkah 32 hari,” tutur Muchlis.

Layanan Ibadah

Terkait layanan ibadah, Muchlis menjelaskan:

1. Sebanyak 99,29% jemaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran.

2. Sebanyak 10.141 (4,99%) jemaah haji melaksanakan Tarwiyah.

3. Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas.

4. Sebanyak 77,7% jemaah mengambil nafar awal (pulang dari Mina untuk ke Makkah pada 12 Zulhijjah) dan 22,3% nafar tsani (pulang ke Makkah pada 13 Zulhijjah)

5. Sebanyak 334 jemaah dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.

6. Sebanyak 8.393 jemaah dan petugas haji membayar dam/hadyu melalui Baznas.

“Sisanya membayar dam melalui Adahi, KBIHU, mukimin, dan melakukan pembayaran dam secara mandiri,” terangnya.

Layanan Konsumsi

Dari 10 Mei – 2 Juli 2025, kata Muchlis, total ada 14.366.234 boks layanan katering yang didistribusikan kepada jemaah dan petugas haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter).

Jumlah ini di luar layanan konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia pada 7, 8, 13, 14, dan 15 Zulhijjah, baik dalam bentuk makanan ready to eat (RTE) maupun freshmeal.(*)