Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dongkrak Sektor Perikanan Sulsel, Sudirman Siapkan 100 Kapal untuk Nelayan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Kabar baik bagi para nelayan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan bantuan ratusan unit kapal gratis untuk nelayan di berbagai daerah.

Kepala DKP Sulsel, M Ilyas, menyampaikan bahwa bantuan kapal ini merupakan bagian dari program Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di wilayahnya.

“Tahun ini, Pak Gubernur mengalokasikan anggaran untuk bantuan kapal nelayan. Terdiri dari 100 unit kapal berukuran 1 GT, 20 unit kapal 5 GT, dan 3 unit kapal 15 GT,” kata M Ilyas kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).

Kapal berukuran 1 GT (Gross Tonnage) umumnya memiliki panjang sekitar 10 meter dan digunakan oleh nelayan kecil untuk mencari ikan di perairan dangkal atau dekat pantai.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Dukung Lomba Kreasi PT ABC Indonesia untuk Bantu UMKM

Sementara kapal 5 GT berukuran lebih besar, dengan panjang sekitar 12 meter, yang mampu menampung lebih banyak awak dan alat tangkap.

Adapun kapal 15 GT dapat melebihi 15 meter dan dirancang untuk beroperasi di laut lepas karena lebih tahan terhadap ombak dan cuaca ekstrem.

Tidak hanya kapal, nelayan juga akan mendapatkan alat penangkap ikan sebagai bagian dari paket bantuan ini.

“Bantuan alat tangkap sudah termasuk dalam paket bantuan kapal,” jelas Ilyas.

Pemprov Sulsel saat ini tengah memetakan wilayah penerima bantuan kapal.

Menurut Ilyas, hampir seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan, meskipun jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan daerah.

“Ada permintaan dari sejumlah daerah seperti Selayar, Luwu, dan Luwu Utara. Semua berdasarkan permintaan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Terkait penerima bantuan, DKP akan menyesuaikannya dengan petunjuk teknis (juknis).

Hanya kelompok nelayan yang memenuhi kriteria yang akan menerima bantuan, dan mereka diwajibkan menandatangani surat perjanjian pemanfaatan.

“Akan ada surat kesepakatan. Kalau kapal tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka bantuan bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Ilyas berharap program bantuan kapal ini dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Sulsel. Saat ini, produksi perikanan tangkap di Sulsel berada di kisaran 500 ribu ton per tahun, padahal potensi maksimalnya mencapai 1 juta ton.

“Dengan bantuan kapal ini, kami menargetkan hasil tangkapan bisa meningkat menjadi 750 ribu ton per tahun,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Stok Beras Sulsel 500 Ribu Ton, DPR RI dan Wagub Tinjau Bulog Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dalam kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin, 11 Agustus 2025.

Agenda ini bertujuan memastikan ketersediaan stok beras, meninjau teknologi rice to rice machine (mesin beras ke beras) serta memeriksa kualitas beras yang disimpan.

Rombongan yang berjumlah sepuluh orang langsung memasuki gudang penyimpanan. Karung-karung beras tampak tersusun rapi hingga memenuhi hampir seluruh ruang gudang. Bahkan, sebagian stok ditempatkan di gudang sewaan tambahan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati, memastikan stok beras Sulsel dalam kondisi aman. “Stoknya aman, bahkan mencapai 500 ribu ton. Sebagian berasal dari impor tahun lalu dan secara bertahap sudah mulai disalurkan,” ujarnya.

Siti Hediati sangat tertarik pada teknologi rice to rice machine yang dimiliki Bulog Makassar. Merupakan teknologi pembersihan, pemisahan butir rusak, dan pemolesan. Tidak ada proses pencampuran kualitas, sehingga gizi tetap terjaga.

BACA JUGA  Bakal Dilepas Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan, 6.358 Peserta Siap Ikuti KORPRI Run

“Mesin ini luar biasa. Beras yang ada batunya, ada gabahnya, atau kualitasnya kurang baik bisa diubah menjadi beras premium. Hasilnya bening dan bersih tanpa mengurangi kadar gizinya,” katanya.

Ia menegaskan, teknologi ini bukan mengoplos beras berkualitas baik dan buruk, melainkan murni proses peningkatan mutu. “Beras yang tadinya keruh menjadi kinclong. Ini inovasi yang layak diterapkan di daerah lain,” tambahnya.

Selain memastikan kualitas, Siti Hediati menekankan tugas Bulog dan Badan Pangan Nasional dalam intervensi harga pasar. “Kalau harga naik, segera keluarkan beras SPHP agar kembali normal. Media juga harus membantu menyuarakan jika ada pihak-pihak yang bermain harga,” tegasnya.

Di lokasi, rombongan memantau proses pembersihan debu, pemisahan butir patah, hingga pengemasan. Teknologi ini menekan tingkat kerusakan beras hingga hanya 15 persen, memastikan produk layak distribusi.

BACA JUGA  Prof Zudan Nominator Penjabat Kepala Daerah Terbaik oleh Kemendagri

Usai peninjauan, Fatmawati Rusdi mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI. Ia menilai kunjungan kerja tersebut menjadi langkah penting memastikan stok pangan Sulsel aman dengan distribusi yang terkelola baik.

“Kunjungan seperti ini penting untuk memastikan cadangan pangan kita aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.

Fatmawati menegaskan, ketersediaan beras berkualitas menjadi prioritas Pemprov Sulsel. Serta siap memperkuat sinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat demi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras.

“Kami siap bersinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan stok cukup untuk seluruh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, teknologi modern seperti rice to rice machine sangat membantu menjaga kualitas beras.

“Teknologi ini menjaga agar masyarakat mengonsumsi beras yang layak, bersih, dan bernutrisi,” tambahnya.

BACA JUGA  Pererat Silaturahmi, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Jalan Sehat Bersama Regional CEO Bank Mandiri

Beras impor yang dikelola Bulog Makassar sebagian besar berasal dari tahun 2024 dan berdasarkan pengamatan rombongan dinilai lebih baik dibandingkan stok impor 2020.

Fatmawati berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Ia optimistis, melalui stok aman dan tata kelola yang baik, stabilitas pasokan beras dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Dengan stok yang aman dan pengelolaan yang baik, kita bisa menjaga kestabilan pasokan beras, sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Suasana kunjungan berlangsung hangat. Anggota DPR RI dan jajaran Bulog terlibat diskusi intens terkait pengelolaan stok, strategi distribusi, hingga rencana pemanfaatan teknologi di daerah lain.

Kunjungan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Sulsel optimistis mampu menjaga pasokan beras serta stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel