Pemkot Makassar Dukung BPN Canangkan GEMPATAS, Perkuat Legalitas Kepemilikan Tanah
Kitasulsel, Makassar—Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah setempat terus mendorong agar masyarakat mengurus dokumen lahannya.
Untuk mempermudah masyarakat melakukan pengurusan sertifikat tanah BPN sendiri telah membuat program yakni Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gempatas).
Gempatas ini merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan dilakukan pada Jumat (3/2/2023) di Provinsi Jawa Tengah dan 33 provinsi lainnya ikut secara virtual.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, Pemkot Makassar mendukung program dari BPN dengan mensosialisasikan program Gempatas tersebut.
“Hari ini pencanangannya. Khusus di Makassar, giat ini berlangsung di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso,” ucapnya.
Kata Sri, dalam sosialisasi program Gempatas ini, Pemkot Makassar akan melibatkan camat, lurah, hingga tataran RT/RW.
“Program tersebut harus didukung, tugas Pemkot Makassar melalui camat, lurah, hingga RT/RW bisa memahamkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi lahan,” sebutnya.
Apalagi, program ini juga sejalan dengan visi misi wali kota bagaimana mereformasi tata ruang kota menjadi nyaman untuk semua.
“Artinya kalau nyaman, lingkungan masyarakat aman maka semua akan tertib. Karena inti dari pasang patok ini agar tidak terjadi cekcok, perselisihan berkepanjangan antar masyarakat,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, ada tiga SKB menteri untuk percepatan pensertifikatan, Pemkot Makassar akan menyusun draft Perwali melalui Dinas Pertanahan.
Sementara, Kepala BPN Makassar, Marliana mengatakan, hadirnya Gempatas untuk memperjelas legalitas kepemilikan aset milik warga.
“Termasuk kita di Makassar akan mengikuti secara virtual bersama gubernur dan wali kota,” ucapnya.
Marliana mengatakan dengan adanya pemasangan tanda batas tanah ini diharapkan tidak ada lagi aksi penyerobotan maupun mafia tanah.
Upaya itu juga bisa mempermudah petugas atau Satgas BPN untuk melakukan pengukuran sebagai tahapan pengurusan sertifikat.
“Warga yang mengusulkan penerbitan sertifikat harus melakukan atau memasang tanda batas lebih dulu bersama pemilik lahan yang ada di sebelahnya, karena setiap batas yang dipasang harus disepakati dulu,” jelasnya.
Katanya, pemasangan tanda batas boleh dilakukan dengan memasang kayu, beton, pipa besi sebagai penanda batas lahan.
BPN menarget 390.700 bidang tanah di Makassar bisa disertifikatkan.
Dari jumlah tersebut baru tercapai 79,84 persen yang bersertifikat artinya masih punya beban 20,16 persen.
“Ini yang menjadi tanggung jawab bersama BPN dan Pemkot Makassar untuk masyarakat di Makassar,” pungkasnya.
Kitasulsel—Makassar – Sebanyak 393 jemaah haji dari Kloter 7 Embarkasi Makassar diberangkatkan menuju Madinah pada Selasa, 6 Mei 2025, pukul 00.25 WITA. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Aula Mina Asrama Haji Sudiang Makassar, dipimpin langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Kerja Sama Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yafid, Lc, MH.
Dalam sambutannya, Bunyamin mengingatkan bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang sangat bermakna.
“Perjalanan haji bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan manusia menuju ke langit, karena sejatinya manusia adalah makhluk langit,” ujarnya, mengutip pesan Menteri Agama saat melepas kloter pertama di Jakarta.
Bunyamin menekankan bahwa para jemaah merupakan tamu istimewa, baik bagi Kementerian Agama maupun sebagai tamu Allah SWT. Oleh karena itu, ia meminta para petugas agar memberikan pelayanan maksimal.
“Menteri Agama bahkan menyarankan istilah petugas diganti menjadi pelayan, karena tugas mereka memang melayani jemaah selama menjalankan ibadah,” jelasnya.
Ia juga mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas yang tidak esensial selama di Tanah Suci, seperti terlalu banyak berbicara atau bermain ponsel. Sebaliknya, Bunyamin mengajak jemaah lebih memperbanyak doa dan memperbaiki niat ibadah.
“Kalau ingin bermedsos, silakan, tapi posting-lah hal-hal yang baik. Apa yang kita sampaikan bisa jadi sumber kebahagiaan bagi orang lain,” pesannya.
Tenaga Ahli Menag juga mengingatkan agar jemaah menyampaikan keluhan atau kebutuhan secara langsung kepada petugas kloter melalui jalur pribadi, seperti pesan WhatsApp, bukan melalui media sosial.
“Cukup japri ke petugas jika ada kebutuhan. Jangan menyebar keluhan di media sosial. Yang terpenting, jaga kesehatan agar bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan meraih predikat haji mabrur,” tutupnya.
Kloter 7 terdiri dari 265 jemaah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), 112 jemaah dari Kabupaten Kepulauan Selayar, 9 jemaah dari Kota Makassar, serta 7 orang petugas kloter.
Pelepasan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah, Kabid Layanan Lansia dan Disabilitas, serta Wakil Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar.
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login