Pemkot Makassar
Plh Sekda Makassar Zulkifli Nanda Buka Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
Kitasulsel–MAKASSAR Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, di Hotel Golden Tulip, Kamis, 20 Maret 2024.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Angkatan 1 dibuka dengan resmi,” kata Zulkifli, sore tadi.
Bimtek itu mencakup Surat Keputusan (SK), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutan Wali Kota Makassar yang dibacakan oleh Plh Sekda, Zulkifli menyampaikan bahwa produk hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas daerah, memastikan roda pemerintahan berjalan optimal, serta mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Bimtek ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat benar-benar mendukung pembangunan Kota Makassar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Di samping itu, dia yang juga menjabat Kepala Bappeda Kota Makassar tersebut menyebut produk hukum erat kaitannya dengan penyusunan dokumen pembangunan daerah.
Seperti RPJMD, RKPD, Renstra juga Renja. Dan saat ini Pemkot Makassar sedang menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi-misi Wali Kota yang baru.
Dokumen lima tahun ke depan ini terdiri dari sembilan bab, kemudian akan disusul oleh RKPD tahun 2026 dengan tujuh bab.
Selain itu, juga tengah disusun Renstra SKPD yang akan menjadi acuan kinerja seluruh SKPD agar selaras dengan visi-misi tersebut.
Setelah penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD, tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Semua dokumen ini diharapkan dapat diselaraskan dalam enam bulan ke depan, sehingga perencanaan pembangunan Kota Makassar lebih efektif.
Plh Sekda menegaskan bahwa penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki kesepahaman dalam proses penyusunan SK, Perwali, dan Perda, terutama yang berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah.
Sebagaimana diketahui Bimtek diikuti oleh puluhan peserta dari SKPD lingkup Kota Makassar dan akan berlangsung selama dua hari, 20 sampai 21 Maret 2025. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut mendampingi Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, dalam peluncuran perdana Pesawat Amfibi (Seaplane) sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Water Aerodrome Sulawesi Selatan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Senin (11/8/2025).
Kehadiran moda transportasi udara yang mampu lepas landas dan mendarat di atas air ini diharapkan menjadi solusi akses cepat antarwilayah pesisir dan pulau di Sulsel, sekaligus memperkuat layanan darurat dan pariwisata maritim.
Seaplane atau pesawat amfibi merupakan moda transportasi udara yang mampu lepas landas dan mendarat di permukaan air.
Teknologi ini sangat relevan untuk wilayah Sulsel yang memiliki garis pantai panjang serta banyak pulau yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau bandara konvensional.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, sejumlah kepala daerah, dan jajaran Forkopimda.
Pada kesempatan ini, Menhub RI, Dudy Purwagandhi menilai langkah Sulsel ini merupakan terobosan signifikan dalam memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.
“Ini inovasi luar biasa yang akan membantu masyarakat, khususnya di daerah kepulauan,” ujarnya.
“Kehadiran seaplane membuka akses antarwilayah dan memudahkan evakuasi pasien dalam kondisi darurat,” tambah Menhub.
Pada tahap awal uji coba, pesawat amfibi yang digunakan adalah Cessna 172 special edition. Pesawat ini mampu mendarat di perairan maupun di landasan darat, sehingga fleksibel untuk melayani penumpang ke berbagai titik.
Ke depan, seaplane akan difungsikan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari layanan kesehatan darurat (medical evacuation), pariwisata, hingga penanganan situasi genting di wilayah pesisir dan pulau.
“Kami apresiasi Sulsel sebagai provinsi pertama yang menginisiasi program seaplane untuk menghubungkan wilayah pesisir dan pulau. Namun, keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tutur Dudy Purwagandhi.
Dengan fasilitas baru ini, Sulsel resmi mencatat sejarah sebagai provinsi pertama yang mengoperasikan seaplane untuk layanan lintas wilayah pesisir dan pulau di Sulsel.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kehadiran transportasi ini. Menurutnya, Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur akan semakin memperkuat posisinya sebagai hub konektivitas.
“Peluncuran seaplane dan water aerodrome ini kita harapkan mempercepat mobilitas warga, juga menggerakkan potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Makassar, dan menuju daerah lain di Sulsel,” singkatnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login