Provinsi Sulawesi Selatan
Sekda Jufri Rahman Dampingi Menko PMK ke Museum La Galigo, Perkenalkan Budaya Sulsel
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, meninjau Museum La Galigo yang terletak di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Kamis, 2 Januari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pratikno cukup antusias menyaksikan sejumlah artefak dan koleksi budaya Bugis, Makassar, dan Toraja yang ada di museum tersebut. Mulai dari replika rumah adat hingga koleksi baju suku Bugis dan Makassar.
“Bapak Menko PMK meninjau koleksi Museum La Galigo melihat artefak, melihat replika fegelia Kerajaan Gowa. Ada Salokoa, Sudanga, Kollanga, dan seterusnya.
Kemudian melihat juga pameran (alat) pertanian (prasejarah) yang ada di Sulawesi Selatan, replika rumah adat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, dan model pelaminan perkawinan Bugis Makassar,” kata Jufri Rahman.
Pada kesempatan itu, Jufri Rahman melaporkan kondisi dan status Museum La Galigo yang selama ini berstatus pinjam pakai dari Balai Cagar Budaya dan dikabarkan akan diambil alih.
“Saya juga laporkan tadi bahwa kawasan Fort Rotterdam itu adalah dibawah kewenangan Kementerian Kebudayaan. Sedangkan, Museum La Galigo itu kita dipinjamkan dari Balai Cagar Budaya (BCB) dan saya dengar kabar dari teman-teman disana (Museum La Galigo) bahwa BCB mau mengambil alih itu. Saya sudah lapor juga ke Menko secara lisan,” ungkapnya.
Tak hanya meninjau koleksi di Museum La Galigo, Menko PMK cukup puas dengan pelayanan di museum yang sangat informatif. “Kunjungan tadi, kita menikmati kuliner khas. Ada Pisang Ijo, Jalangkote, dan penganan khas lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pratikno menyebut Museum La Galigo memiliki koleksi peninggalan sejarah yang cukup lengkap mulai dari jaman prasejarah hingga revolusi kemerdekaan.
“Museum ini sangat edukatif karena menunjukkan kebesaran dari bangsa kita di masa lalu dengan teknologi dan kearifannya, museum ini sangat lengkap,” ucap Menko Pratikno.
Museum ini memiliki 4.999 koleksi seperti objek prasejarah, keramik asing, dan naskah sejarah.
Selain itu juga terdapat koleksi berbagai jenis benda hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh empat suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.
Pratikno pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjadikan wisata sejarah sebagai wisata alternatif bagi masyarakat, karena dapat menambah wawasan terkait sejarah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jadi kita bisa tau sejarah perkembangan budaya kita, ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar,” tuturnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.
“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login