Provinsi Sulawesi Selatan
Sekda Jufri Rahman Dampingi Menko PMK ke Museum La Galigo, Perkenalkan Budaya Sulsel
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, meninjau Museum La Galigo yang terletak di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Kamis, 2 Januari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pratikno cukup antusias menyaksikan sejumlah artefak dan koleksi budaya Bugis, Makassar, dan Toraja yang ada di museum tersebut. Mulai dari replika rumah adat hingga koleksi baju suku Bugis dan Makassar.
“Bapak Menko PMK meninjau koleksi Museum La Galigo melihat artefak, melihat replika fegelia Kerajaan Gowa. Ada Salokoa, Sudanga, Kollanga, dan seterusnya.
Kemudian melihat juga pameran (alat) pertanian (prasejarah) yang ada di Sulawesi Selatan, replika rumah adat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, dan model pelaminan perkawinan Bugis Makassar,” kata Jufri Rahman.
Pada kesempatan itu, Jufri Rahman melaporkan kondisi dan status Museum La Galigo yang selama ini berstatus pinjam pakai dari Balai Cagar Budaya dan dikabarkan akan diambil alih.
“Saya juga laporkan tadi bahwa kawasan Fort Rotterdam itu adalah dibawah kewenangan Kementerian Kebudayaan. Sedangkan, Museum La Galigo itu kita dipinjamkan dari Balai Cagar Budaya (BCB) dan saya dengar kabar dari teman-teman disana (Museum La Galigo) bahwa BCB mau mengambil alih itu. Saya sudah lapor juga ke Menko secara lisan,” ungkapnya.
Tak hanya meninjau koleksi di Museum La Galigo, Menko PMK cukup puas dengan pelayanan di museum yang sangat informatif. “Kunjungan tadi, kita menikmati kuliner khas. Ada Pisang Ijo, Jalangkote, dan penganan khas lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pratikno menyebut Museum La Galigo memiliki koleksi peninggalan sejarah yang cukup lengkap mulai dari jaman prasejarah hingga revolusi kemerdekaan.
“Museum ini sangat edukatif karena menunjukkan kebesaran dari bangsa kita di masa lalu dengan teknologi dan kearifannya, museum ini sangat lengkap,” ucap Menko Pratikno.
Museum ini memiliki 4.999 koleksi seperti objek prasejarah, keramik asing, dan naskah sejarah.
Selain itu juga terdapat koleksi berbagai jenis benda hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh empat suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.
Pratikno pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjadikan wisata sejarah sebagai wisata alternatif bagi masyarakat, karena dapat menambah wawasan terkait sejarah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jadi kita bisa tau sejarah perkembangan budaya kita, ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar,” tuturnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa, 10 Juni 2025.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program ini menjadi salah satu pilar strategi dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi.
Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan, serta kolaborasi masyarakat lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam model pengembangan inklusi keuangan berbasis lokal.
Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong penerapan layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil” ungkap Moch Muchlasin.
Ia menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Pada kesempatan itu, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan per Maret 2025. Total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year).
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional.
Pemerintah Provinsi dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan.
Dari Pemprov Sulsel hadir pula Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login