Connect with us

DPRD Kota Makassar

Cicu Sebut Demo di Sulsel Tertinggi, Potensi Hambat Ekonomi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi mengungkapkan aksi demonstrasi di Sulsel tertinggi di Indonesia.

“Hingga saat ini tercatat 800 demo di Sulsel. Saya konfirmasi ke provinsi lain, tidak sebanyak di Sulsel,” kata Cicu sapaan Rachmatika Dewi saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus AMSI Sulsel Periode 2024-2028, di Claro, Selasa (10/12/2024).

Pelantikan dan raker AMSI Sulsel dirangkaikan juga Talkshow Prospek Ekonomi Sulsel 2025. Cicu diberikan kesempatan terkait prospek ekonomi, mengungkapkan tingginya demonstrasi dapat menghambat investasi ekonomi.

“Hampir setiap hari 1-2 kali demo baik di instansi, pemerintahan, swasta yang dilakukan aktivis, LSM, yang mengakibatkan iklim ekonomi, investasi mempengaruhi,” kata Cicu.

BACA JUGA  Bejat! Diduga Ada Pimpinan Ponpes di Makassar Cabuli Santrinya, Legislator NasDem Ari Ashari: Hukum Seberat-beratnya!

Fenomena demo yang tinggi ini, perlu menjadi perhatian serius agar tidak menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Sulsel.

“Sehingga perlu disampaikan secara santun, tidak mengganggu arus kendaraan dan peran kita mencari wadah agar pesan yang disampaikan tepat,” lanjut politisi NasDem ini.

Diketahui pelantikan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, dihadiri pula Pj Gubernur Sulsel yang diwakili Plh Kadis KominfoSP Sulsel, Sultan Rakib, perwakilan Pemkot Makassar dalam hal ini Aria Puspa Abadi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

UMKM Terancam, DPRD Makassar Desak Evaluasi Perizinan Ritel Modern

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.

RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.

“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.

BACA JUGA  Musrenbang Kecamatan Manggala 2025 Fokus Bahas Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga

RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.

Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.

Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

BACA JUGA  Warga Tuntut Perbaikan Jalan Rusak, Ketua DPRD Makassar Supratman Minta Langkah Konkrit Pemkot-Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif

DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel