Connect with us

Penuhi Hak Penyandang Difabel di Kota Makassar Raih Pendidikan, Muhammad Guntur Hadirkan ULD Pendidikan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Administrator Angkatan XIII, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Muhammad Guntur bakal pamerkan proses pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang akan menyokong Hak Penyandang Difabel meraih pendidikan.

Pameran tersebut akan digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Antang, selama empat hari mulai dari tanggal 23 -26 Juli 2024 mendatang.

Ia menjelaskan, Unit layanan Disabilitas yang akan bergerak dalam pendidikan Kota Makassar itu akan membantu para penyandang difabel untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Apalagi kata dia, untuk ULD di Kota Makassar sendiri sudah mendapatkan persetujuan dan sudah disokong dengan surat keputusan Wali Kota Makassar.

“Bisa dikatakan hampir 24 jam akan standby untuk melayani anak-anak Disabilitas dalam kebutuhan layanan pendidikannya. Jadi dalam SK Wali Kota ini juga ada beberapa komponen, seperti ada pemerhati disabilitas dan semua pejabat struktural di Dinas Pendidikan, semua nantinya akan berkolaborasi,” terang Muhammad Guntur, Selasa (16/7/2024).

Bersamaan dengan proses tersebut, lanjutnya, beberapa perjanjian kerja sama juga akan dilakukan bersama dengan pemerintah pusat.

“Kami akan tampilkan MoU antara Dinas Pendidikan dan Komite Nasional Disabilitas (KND) Jakarta, karena berawal dari situ berawal bagaimana komunikasi kita terkait pembentukan Unit Layanan Disabilitas ini,” paparnya.

Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Makassar ini pun berharap, apa yang menjadi bahan pemerannya tersebut bisa menjadi salah satu referensi untuk penyelenggaraan ULD pada lini lainnya yang bekerja sama dengan pihak pemerintah.

“Ini juga diharapkan bisa menjadi pemantik pembentukan ULD pada lini lainnya di pemerintahan,” kunci Muhammad Guntur. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending