DISKOMINFO KAB SIDRAP
Diskominfo Sidrap Perluas Penerapan Tanda Tangan Elektronik bagi Kepala PAUD
Kitasulsel–SIDRAP – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus melanjutkan misi perluasan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi para kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Senin (27/4/2026).
Kali ini, pendampingan diberikan kepada kepala PAUD dari Kecamatan Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Watang Pulu. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bagi kepala PAUD di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase, dan Pitu Riawa.
Kegiatan berlangsung di PAUD Negeri Percontohan Pangkajene dengan menghadirkan Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sidrap, Amsir Muan, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap. Turut mendampingi, Kepala PAUD Negeri Percontohan Pangkajene, Rastuti.
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi administrasi persuratan menuju sistem digital yang lebih aman, efisien, dan akuntabel.
“Penerapan Tanda Tangan Elektronik adalah langkah konkret untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih akuntabel,” ujar Amsir di hadapan para kepala PAUD dan operator Srikandi.
Ia menjelaskan, penggunaan TTE memungkinkan dokumen kedinasan memiliki tingkat keaslian yang terverifikasi sekaligus mempercepat alur birokrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
Lebih lanjut, Amsir menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 146/III/2026 tentang Pembentukan Tim Penerbitan dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah.
“Tujuannya adalah memastikan dokumen-dokumen di lingkungan pendidikan, termasuk PAUD, dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan aman,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta terlihat antusias mengikuti simulasi praktik langsung, mulai dari proses aktivasi hingga penandatanganan dokumen melalui aplikasi Srikandi.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap digitalisasi administrasi di sektor pendidikan dapat semakin optimal, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Kitasulsel–SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar rapat rekonsiliasi data iuran wajib PNS, IW Pemda, PPPK, DPRD, Kepala Desa, dan PBPU Pemda untuk Triwulan I Tahun 2026, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dalam memastikan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap optimal dan tepat sasaran.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, dan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan KC Parepare, Sunar Kuldia Kilat, serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sidrap, Hariyati.
Turut hadir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta manajemen RSUD Nene Mallomo dan RSUD Arifin Nu’mang.
Dalam sambutannya, Sekda Andi Rahmat menegaskan pentingnya rekonsiliasi data yang dilakukan secara rutin setiap triwulan guna meminimalisasi kesalahan data (misdata). Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan seluruh proses pendataan kepesertaan dan pembebanan iuran berjalan lebih detail, terperinci, dan akuntabel.
Berdasarkan pemaparan BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN di Kabupaten Sidrap hingga tahun 2026 telah mencapai sekitar 284.000 jiwa. Dari sisi penerimaan, total iuran yang masuk tercatat sebesar Rp33 miliar, termasuk kontribusi pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar untuk segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Sementara itu, dari sisi pemanfaatan dana, biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan di Sidrap mencapai Rp36 miliar dengan rasio klaim sebesar 108 persen. Hingga Februari 2026, sekitar Rp29 miliar dari total biaya tersebut telah disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas di wilayah Sidrap.
Menutup rapat, Sekda menegaskan komitmen Pemkab Sidrap dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tepat waktu. Ia juga mendorong BPJS Kesehatan untuk terus bersinergi dengan fasilitas layanan kesehatan demi menjamin pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Karena kami sudah taat membayar, kami tidak ingin mendengar ada masyarakat kami yang tidak terlayani oleh BPJS Kesehatan dengan baik,” tegasnya.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi iuran JKN sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap ke depan.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login