Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Munafri Arifuddin, terus mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi di wilayah timur kota.

Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah dengan menyiapkan jalur alternatif bersama Kalla Group melalui kawasan Baruga Antang, kerap macet menjadi langganan warga Manggala.

Jalur ini akan menjadi penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, sekaligus membuka akses baru dari Baruga Antang menuju Jalan Dr. Leimena hingga ke poros Jalan Perintis Kemerdekaan.

Rencana pembangunan jalan alternatif tersebut diawali dengan survei lokasi yang langsung dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran terkait, berlangsung di Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pembangunan jalur alternatif Baruga–Leimena menjadi salah satu solusi strategis bagi warga di Kecamatan Manggala dan wilayah timur Kota Makassar.

Jalur baru ini, diyakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan tersebut.

“Jalur ini menjadi solusi bagi warga yang tinggal di Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena sekarang ini semua akses sudah macet,” ujar Munafri saat meninjau lokasi rencana pembangunan jalan alternatif.

Hadir Kadis Penataan Ruang Makassar Fuad Azis, Kadis PU Zuhaelsi Zubir, Kadis DLH Helmy Budiman, Camat Manggala dan Camata Panakkukang. Dari pihaj Baruga, hadir Ricky theodores selaku CEO Kalla Land & Property, M Natsir Mardan selaku COO Kalla Land.

Munafri dari kawasan hulu di bukit baruga, menijau langsung di hilir tepat jembatan Leimena. Melihat langsung peta dan jalur tembus jalan baru tersebut.

Adapun trase jalan baru akan melintasi aliran Sungai Tello, tepatnya dari kompleks Baruga dekat area driving range golf, kemudian menyusuri sungai sejauh kurang lebih 1,5 kilometer hingga tembus ke Jalan Leimena di sekitar jembatan.

Jalur ini dirancang dengan lebar sekitar 30 meter, tidak hanya difungsikan sebagai akses lalu lintas, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan penunjang ekonomi masyarakat.

Nantinya, di sepanjang ruas jalan akan dikerjakan akhir tahun 2025 ini, dibangun sentra kuliner dan pasar wisata di sekitar tepian sungai.

Selain itu, jalur baru ini diproyeksikan dapat tembus hingga ke kawasan BTP dengan panjang kurang lebih 5 kilometer, sehingga memberikan alternatif akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

Dengan dibebaskannya lahan di beberapa titik strategis, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan, sekaligus menghadirkan ruang baru yang bermanfaat bagi mobilitas maupun pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Lebih lanjut Munafri mengungkapkan, komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan optimisme jalur baru bisa segera terealisasi.

“Tim yang sudah dibentuk juga mulai memetakan pekerjaan awal,” tuturnya.

Appu menuturkan, aspek teknis pembangunan jalan, termasuk proses pembebasan lahan yang berbeda antara pemerintah dan swasta.

“Kalau swasta menghitung kebebasan itu tidak serumit kami. Tapi kalau pemerintah, dalam proses pembebasan kita akan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain menghadirkan akses baru untuk lalu lintas, pembangunan jalur alternatif juga akan dipadukan dengan sistem penanggulangan banjir.

“Sekaligus kita akan maksimalkan pembuatan alur-alur air untuk mengantisipasi genangan. Jadi manfaatnya ganda, mengurai kemacetan sekaligus menangani banjir,” katanya.

Munafri berharap seluruh pihak, termasuk kecamatan dan masyarakat, dilibatkan aktif dalam proses sosialisasi.

Selain akses jalan, menurutnya, salah satu tantangan yang sering muncul adalah jumlah pedagang yang ingin berjualan lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia.

“Biasanya yang eksis itu hanya sekitar 30 pedagang, tapi yang mau itu bisa sampai 200. Ini yang harus ditata sejak awal,” jelasnya.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah kebiasaan pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern.

“Tapi kalau sudah masuk pasar modern, semuanya harus tertata rapi. Sebenarnya ini kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi, meningkatkan kualitas, dan tentu lebih tertib,” pungkasnya. (*)