Pemkot Makassar
Jalur Alternatif Baruga–Leimena Siap Atasi Kemacetan Timur Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Munafri Arifuddin, terus mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi di wilayah timur kota.
Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah dengan menyiapkan jalur alternatif bersama Kalla Group melalui kawasan Baruga Antang, kerap macet menjadi langganan warga Manggala.
Jalur ini akan menjadi penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, sekaligus membuka akses baru dari Baruga Antang menuju Jalan Dr. Leimena hingga ke poros Jalan Perintis Kemerdekaan.
Rencana pembangunan jalan alternatif tersebut diawali dengan survei lokasi yang langsung dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran terkait, berlangsung di Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pembangunan jalur alternatif Baruga–Leimena menjadi salah satu solusi strategis bagi warga di Kecamatan Manggala dan wilayah timur Kota Makassar.
Jalur baru ini, diyakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan tersebut.
“Jalur ini menjadi solusi bagi warga yang tinggal di Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena sekarang ini semua akses sudah macet,” ujar Munafri saat meninjau lokasi rencana pembangunan jalan alternatif.
Hadir Kadis Penataan Ruang Makassar Fuad Azis, Kadis PU Zuhaelsi Zubir, Kadis DLH Helmy Budiman, Camat Manggala dan Camata Panakkukang. Dari pihaj Baruga, hadir Ricky theodores selaku CEO Kalla Land & Property, M Natsir Mardan selaku COO Kalla Land.
Munafri dari kawasan hulu di bukit baruga, menijau langsung di hilir tepat jembatan Leimena. Melihat langsung peta dan jalur tembus jalan baru tersebut.
Adapun trase jalan baru akan melintasi aliran Sungai Tello, tepatnya dari kompleks Baruga dekat area driving range golf, kemudian menyusuri sungai sejauh kurang lebih 1,5 kilometer hingga tembus ke Jalan Leimena di sekitar jembatan.
Jalur ini dirancang dengan lebar sekitar 30 meter, tidak hanya difungsikan sebagai akses lalu lintas, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan penunjang ekonomi masyarakat.
Nantinya, di sepanjang ruas jalan akan dikerjakan akhir tahun 2025 ini, dibangun sentra kuliner dan pasar wisata di sekitar tepian sungai.
Selain itu, jalur baru ini diproyeksikan dapat tembus hingga ke kawasan BTP dengan panjang kurang lebih 5 kilometer, sehingga memberikan alternatif akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.
Dengan dibebaskannya lahan di beberapa titik strategis, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan, sekaligus menghadirkan ruang baru yang bermanfaat bagi mobilitas maupun pertumbuhan ekonomi warga sekitar.
Lebih lanjut Munafri mengungkapkan, komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan optimisme jalur baru bisa segera terealisasi.
“Tim yang sudah dibentuk juga mulai memetakan pekerjaan awal,” tuturnya.
Appu menuturkan, aspek teknis pembangunan jalan, termasuk proses pembebasan lahan yang berbeda antara pemerintah dan swasta.
“Kalau swasta menghitung kebebasan itu tidak serumit kami. Tapi kalau pemerintah, dalam proses pembebasan kita akan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain menghadirkan akses baru untuk lalu lintas, pembangunan jalur alternatif juga akan dipadukan dengan sistem penanggulangan banjir.
“Sekaligus kita akan maksimalkan pembuatan alur-alur air untuk mengantisipasi genangan. Jadi manfaatnya ganda, mengurai kemacetan sekaligus menangani banjir,” katanya.
Munafri berharap seluruh pihak, termasuk kecamatan dan masyarakat, dilibatkan aktif dalam proses sosialisasi.
Selain akses jalan, menurutnya, salah satu tantangan yang sering muncul adalah jumlah pedagang yang ingin berjualan lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia.
“Biasanya yang eksis itu hanya sekitar 30 pedagang, tapi yang mau itu bisa sampai 200. Ini yang harus ditata sejak awal,” jelasnya.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah kebiasaan pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern.
“Tapi kalau sudah masuk pasar modern, semuanya harus tertata rapi. Sebenarnya ini kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi, meningkatkan kualitas, dan tentu lebih tertib,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–Jakarta Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi serta program pembangunan nasional. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kehadiran Appi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI yang baru, Dr. Cheka Virgowansyah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.
Wali Kota Makassar didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa kunjungannya ke Ditjen Otda Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik sebagai Dirjen Otda.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Dirjen Otda yang baru, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.
Menurutnya, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan.
Diskusi menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi.
Ia juga menyebutkan pemanfaatan sistem digital menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital untuk memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan lebih cepat dan akuntabel, sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login