Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Ingin Setiap Kawasan Padat di Makassar Punya Gedung Parkir
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi manajemen PT Margamas Indah Development, pengelola Mall Panakkukang dan Myko Hotel, di Balaikota Makassar, Selasa (26/08/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan kawasan Mall Panakkukang yang dinilai membutuhkan arahan langsung dari Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keteraturan pembangunan kota.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan empat poin penting yang harus menjadi perhatian pengelola mall dalam menjalankan rencana pengembangan.
Munafri mengingatkan agar seluruh proses perizinan dilakukan secara terbuka melalui sistem satu pintu di Pemkot Makassar. Ia ingin memastikan proses perizinan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Semua perizinan harus jelas dan masuk di satu pintu agar transparan. Kami ingin memastikan tidak ada yang bertemu pihak yang salah, sehingga jalannya pembangunan lebih tertib,” tegasnya.
Selanjutnya, Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus diinformasikan kepada Pemkot. Menurut Munafri, pemerintah kota harus mengetahui secara detail rencana pengembangan agar tidak terjadi pembangunan tanpa koordinasi.
Ketiga, lanjut Munafri, Ia juga berharap pengelola mall berkolaborasi mendukung program pemerintah kota, seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan ruang khusus UMKM di dalam mall.
Ia menyebut Pemkot kedepannya akan membuat skema penjemputan sampah organik ke hotel hotel dan Mall untuk kemudian di urai oleh Maggot. Ia juga mencontohkan penyediaan UMKM corner di dalam mall sebagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan.
“Kami ingin pusat perbelanjaan bukan hanya ruang komersial, tetapi juga ikut mendukung pengelolaan sampah, memberi ruang UMKM, dan program sosial lain agar bisa tumbuh bersama,” tambahnya.
Terakhir, Munafri menekankan pentingnya penataan tata ruang agar persaingan usaha berjalan sehat. Ia menyoroti pentingnya penyediaan gedung parkir di kawasan padat aktivitas
“Saya punya cita-cita agar setiap kawasan ramai aktivitas punya building parkir. Kalau fasilitasnya tersedia, kita bisa larang parkir di pinggir jalan. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar dan pengunjung lebih nyaman,” jelas Munafri.
Menurutnya, banyak titik macet di Makassar yang dipicu oleh kendaraan parkir sembarangan dan pengemudi transportasi daring yang menunggu di pinggir jalan. Dengan hadirnya gedung parkir, Pemkot dapat menata lalu lintas lebih baik, meningkatkan kenyamanan masyarakat dan estetika kota tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
“Kebanyakan yang menunggu itu ojek online. Kalau kita larang parkir di pinggir jalan, tapi tidak beri fasilitas, tentu tidak adil. Maka building parkir ini jadi solusi. Mereka bisa menunggu di dalam gedung parkir, bukan di jalanan,” ujarnya.
Munafri juga menyebut konsep ini kedepan akan diperluas, sehingga tidak hanya berlaku di kawasan Mall Panakkukang, tapi ke seluruh kawasan strategis lain di Makassar, termasuk Pantai Losari, agar wajah kota lebih tertata dan ramah pengunjung.(*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD.
Mulai tahun 2026, seluruh randis bagi pejabat OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” hal itu disampaikan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubaha. 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Airport Taxi Premium, untuk perjalanan dinas dengan armada berkualitas dan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan.
Melalui skema sewa ini, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login