Connect with us

NEWS

Wamenag: Dai Harus Profesional, Kuasi Disiplin Ilmu

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa berdakwah adalah kewajiban, namun bersifat kifayah. Artinya, kewajiban berdakwa bukan untuk semua melainkan orang tertentu saja. Ini juga memberi pesan bahwa dakwah harus dilakukan secara professional.

Hal ini ditegaskan Wamenag saat memberikan sambutan di hadapan 189 wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir, di Bekasi, Sabtu (19/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Wamenag mengupas ayat 125 surat Ali Imran tentang perintah dakwah, yaitu: ‘Hendaklah ada di antara kamu orang yang menyeru pada kebaikan dan melarang pada kemunkaran’.

“Dalam ayat tersebut secara spesifik memerintah untuk menyiapkan generasi “pendakwah” (Da’i) yang profesional.

Da’i berasal dari kata dasar da’a – yad’u – da’watan yang berarti mengajak. Maka, aktivitas mengajak orang lain menuju jalan Allah Swt disebut dakwah dan orangnya disebut da’i,” kata Wamenag H. R. Muhammad Syafi’i.

BACA JUGA  Jusuf Kalla Sebut Generasi Emas adalah Milik Mereka yang Rajin, Pintar dan Bersemangat

Kata “minkum” pada ayat tersebut, kata Wamenag, bermakna ‘di antara kalian’. Artinya, tidak semua orang diwajibkan menjadi pendakwah, hanya sebagian orang, yang berarti segmented atau terbatas. Dalam istilah lain, wajibnya adalah wajib kifayah, kewajibannya bukan untuk setiap orang melainkan orang-orang tertentu saja.

“Seorang da’i harus profesional, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu agama dan juga ilmu-ilmu sosial,” papar Wamenag H. R. Muhammad Syafi’i.

H. R. Muhammad Syafi’i menjelaskan bahwa dakwah berbeda dengan tabligh, yang seringkali dimaknai sama. Tabligh berasal dari kata “Ballagha-Yuballighu” yang artinya menyampaikan. Aktivitasnya disebut tabligh dan orangnya disebut muballigh. Kata ini maknanya mirip dengan dakwah, akan tetapi jelas berbeda cakupannya.

BACA JUGA  21 Rumah Ludes Dilahap Jago Merah di Kawasan TPA Antang

Menurut Wamenag H. R. Muhammad Syafi’i, tabligh maknanya lebih umum dari dakwah. Siapa saja orang Muslim harus menjadi muballigh, didasarkan pada hadits, ballighu ‘anni wa law ayyat (Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat).

Untuk menjadi muballigh seseorang haru menyampaikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama kepada orang lain dan sesungguhnya bukan profesi melainkan kewajiban.

Wamenag mengapresiasi kiprah STID Mohammad Natsir yang telah mewisuda hingga 15 angkatan mahasiswa sebagai generasi bangsa yang berkiprah di dunia dakwah.

Menurutnya, Peran STID sangat strategis untuk mencetak dan menyiapkan para Da’i. Bagi Wamenag, wisuda di STID Mohammad Natsir bukan sekadar penanda kelulusan akademis, tetapi juga pengukuhan komitmen para da’i untuk membawa misi ilahiyah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui dakwah yang transformatif.

“Mohammad Natsir merupakan tokoh yang menjadi nama kampus ini, mengajarkan bahwa dakwah adalah proses pencerdasan dan pembebasan. Kampus ini lahir dari tradisi intelektual Muslim yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

BACA JUGA  Kemenhaj Parepare Didesak Tegas, Kisruh Jamaah Umrah Terkatung di Mekkah Seret Nama Hj Rismah–Hj Basira Usman

Maka, kepada para wisudawan diharapkan agar menjadi da’i yang menginspirasi dengan keteladanan,” terang Wamenag.

Ditambahkan Wamenag, membangun masyarakat adil dan makmur adalah tugas kolektif. Dakwah ke depan harus menjadi mercusuar yang menerangi kegelapan, mengubah ketakutan menjadi harapan, dan mempersatukan perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Selamat kepada para wisudawan baik laki-laki ataupun perempuan yang telah menamatkan pendidikan sarjana di bidang dakwah. Kini saatnya kalian semua menjadi agen perubahan di masyarakat untuk berkontribusi bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara.

Untuk membangun STID khususnya dalam dakwah, jadikan saya sebagai pesuruh Tuan, Puan semuanya,” tandas Wamenag. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Respons Sorotan Kasus di Kampus

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual di sejumlah lingkungan perguruan tinggi yang menjadi sorotan publik sepanjang April 2026.

Perkembangan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan sistem perlindungan di ruang pendidikan masih perlu terus ditingkatkan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang memicu respons luas, termasuk penanganan internal oleh pihak kampus. Di tengah sorotan tersebut, isu sensitivitas gender dan penghormatan terhadap martabat perempuan kembali mengemuka.

Selain itu, publik juga dihebohkan oleh penampilan orkes di lingkungan kampus lain yang viral di media sosial. Lirik lagu yang dibawakan dinilai melecehkan martabat perempuan, sehingga menambah daftar persoalan serupa di lingkungan pendidikan tinggi.

BACA JUGA  Idul Fitri di Madinah, Dr. Bunyamin Yapid Pantau Langsung Jamaah Annur Travel

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulsel, Nursidah, menegaskan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari perilaku yang kerap dianggap sepele.

“Pelecehan maupun kekerasan seksual berakar dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau candaan, seperti perilaku yang merendahkan gender tertentu, memandang orang lain sebagai objek seksual, hingga komentar tidak senonoh terhadap tubuh seseorang maupun praktik menyalahkan korban,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi langkah krusial dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mendorong keberanian korban untuk melapor.

BACA JUGA  Tergelincir, Pesawat Trigana Air Gagal Lepas Landas di Bandara Serui

Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah melalui edukasi berkelanjutan dan sistem perlindungan yang responsif.

Lebih lanjut, Nursidah menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Sulsel sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.

Ia juga menegaskan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar setiap laporan atau indikasi kasus yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial, segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

BACA JUGA  Visa Haji Jamaah Annur Maarif 100 Persen Selesai, Kemenhaj Sulsel Pastikan Kepastian Berangkat

Melalui layanan tersebut, korban dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang komprehensif. Layanan pengaduan dapat diakses melalui hotline 0821-8905-9050, serta kanal media sosial resmi UPT PPA Sulawesi Selatan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor layanan UPT PPA yang berlokasi di Jalan Hertasning VI Nomor 1, Makassar.

Penguatan ruang aman, kemudahan akses pengaduan, serta layanan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending