Connect with us

NEWS

Rapat RPJMD Deadlock! DPRD Sulsel Desak Pemprov Kembalikan Rp500 M Gaji PPPK 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2025–2029 berakhir deadlock, Jumat (18/7/2025) malam.

Rapat yang digelar di Gedung Tower DPRD Sulsel ini turut menghadirkan sejumlah pejabat eksekutif, termasuk Kepala Bappeda Sulsel, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Daerah, serta perwakilan Biro Hukum dan Biro Organisasi.

Ketua Pansus, Andi Patarai Amir, menyampaikan bahwa kebuntuan terjadi akibat tidak dianggarkannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2026 dalam rancangan RPJMD. Nilainya disebut mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

“Jadi kami dari Pansus menghentikan rapat, meminta kepada tim penyusun untuk mengembalikan dulu anggaran sebesar Rp500 miliar itu agar dimasukkan kembali untuk pembayaran gaji PPPK tahun 2026,” tegas Patarai.

BACA JUGA  Prabowo Soroti ICOR Indonesia Tinggi: Pantas Anggaran tak Efisien

Ia menambahkan, berdasarkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini, telah terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking senilai Rp288 miliar yang diperuntukkan untuk gaji PPPK tahun ini sebanyak 8.000 orang, terhitung sejak Juli 2025.

Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK tersebut belum diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Rencana provinsi mengambil batas akhir Oktober, tapi ini sudah Juli. Menurut kami, pemprov seharusnya sudah mengeluarkan SK mereka. Kalau minimal Agustus SK itu keluar, para PPPK bisa menerima gajinya mulai bulan itu,” ujarnya.

Pansus mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel agar segera menerbitkan SK pengangkatan PPPK pada Agustus 2025.

Patarai menegaskan, pembahasan RPJMD akan dilanjutkan apabila anggaran gaji PPPK untuk tahun 2026 dimunculkan kembali.

BACA JUGA  Peringatan Gelombang Tinggi BMKG, Kapolres Selayar Himbau Nelayan Tidak Melaut, Ajak Pemkab Lakukan Mitigasi

“Kalau tidak dimunculkan, saya tidak akan bahas. Saya tidak berani berhadapan dengan PPPK. Lebih baik saya berdebat di rapat daripada bermasalah dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Pansus RPJMD, Heriwawan, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja tim penyusun. Menurutnya, Pansus memiliki semangat untuk segera menuntaskan pembahasan RPJMD, bahkan rela melanjutkan rapat hingga malam hari.

“Kami di Pansus sebenarnya sangat ingin menyelesaikan RPJMD ini secepatnya. Makanya kami lanjutkan pembahasan sampai malam. Tapi tim penyusun tidak bisa menyajikan data yang dibutuhkan. Ini sangat menghambat,” kata Heriwawan.

Pansus berharap pemerintah daerah segera menyempurnakan dokumen perencanaan dan menyajikan data secara komprehensif agar pembahasan bisa segera dilanjutkan. (*)

BACA JUGA  21 Rumah Ludes Dilahap Jago Merah di Kawasan TPA Antang
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Pra Manasik Haji Sidrap 2026: Wujud Sinergi Kemenag dan KBIHU Annur Maarif Menuju Pelayanan Haji Lebih Baik

Published

on

Kitasulsel—Sidrap—Tenaga Ahli Menteri Agama RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. menghadiri kegiatan Pra Manasik Haji Reguler Tingkat Kabupaten Sidrap yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap),Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji bimbingan KBIHU PT Annur Maarif, satu-satunya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) resmi yang beroperasi di Kabupaten Sidrap. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Sidrap Muhammad Idris Usman, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. M. Shairin, serta jajaran pejabat dan pembimbing KBIHU Annur Maarif.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Sidrap Muhammad Idris Usman menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Kementerian Agama dan KBIHU Annur Maarif dalam penyelenggaraan kegiatan pra manasik haji ini.

“Sebagai satu-satunya KBIHU di Kabupaten Sidrap yang resmi menyelenggarakan bimbingan haji, kami memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Kegiatan pra manasik seperti ini sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih dini kepada calon jamaah, terlebih tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan haji dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhammad Idris.

BACA JUGA  Ulang Tahun ke-55, Muhammad Sadar Dapat Kejutan Hangat dari Rusdi Masse

Ia menambahkan bahwa kepedulian KBIHU Annur Maarif dalam aspek teknis dan manajerial penyelenggaraan haji menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sidrap.

Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sidrap H. M. Shairin dalam pemaparannya menjelaskan proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang akan mulai berlaku pada pelaksanaan haji tahun 2026.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Agama RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. memberikan pembekalan dan penjelasan terkait dinamika penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun serta arah kebijakan ke depan pasca peralihan kewenangan dari Kemenag ke Kemenhaj.

BACA JUGA  Peringatan Gelombang Tinggi BMKG, Kapolres Selayar Himbau Nelayan Tidak Melaut, Ajak Pemkab Lakukan Mitigasi

“Peralihan ini membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas pelayanan haji. Kita berharap transisi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi jamaah haji Indonesia. Setiap perubahan tentu memiliki tantangan, namun dengan sinergi dan semangat kebersamaan, penyelenggaraan haji akan terus menuju ke arah yang lebih baik,” ungkap Dr. Bunyamin.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan Kemenhaj dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, baik dari aspek regulasi, sistem, maupun implementasi di lapangan.

“Sinergi antara Kemenag dan Kemenhaj tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan haji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta profesionalitas,” jelasnya.

BACA JUGA  Gantikan Risma: Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari ini

Kegiatan pra manasik ini diikuti oleh sekitar 80 persen calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat pada musim haji 2026, sementara 20 persen lainnya masih menunggu kepastian kuota dari pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah.

Diketahui, KBIHU Annur Grup merupakan mitra resmi Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah dalam pelaksanaan bimbingan haji di Kabupaten Sidrap. Keberadaan KBIHU ini diharapkan dapat menjadi teladan dalam memberikan pembinaan dan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji di daerah.

Kegiatan pra manasik haji reguler ini berlangsung lancar dan khidmat, ditutup dengan doa bersama dan pesan moral bagi seluruh calon jamaah agar mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, dalam menyongsong pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel