Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, khususnya pada komoditas unggulan.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST.,M.Sc, di sela-sela Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu, 16 Juli 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Ipteks Unhas ini menghadirkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen POL (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., serta diikuti 136 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, hingga mitra strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, M. Ilyas, menyampaikan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan data potensi yang akurat dan terkini.

“Kita butuh data akurat dan terupdate terkait potensi perikanan laut terkini. Hal ini untuk memastikan kebijakan tata kelola pemanfaatannya tepat, tidak over eksploitasi, dan berkelanjutan,” kata M. Ilyas.

Ia menyebutkan Dirjen Perikanan Tangkap mengingatkan urgensi tata kelola tuna, dan kuota ikan sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan penangkapan ikan terukur.

“Kita perlu kolaborasi kuat secara vertikal pemerintahan. Baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten diperkuat sehingga sumber daya laut dan perikanan, seperti tuna dapat berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tata ruang laut dan kawasan konservasi, Ilyas menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah menargetkan konservasi laut seluas 860.000 hektare.

“Sudah berjalan konservasi laut. Beberapa sudah ditetapkan Menteri KP dan dicadangkan Pak Gubernur,” sebutnya.

Lanjutnya, berdasarkan arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bahwa tata kelola laut harus menjadi navigasi ekonomi biru di Sulsel. RTRWP harus ditingkatkan petanya dengan skala lebih besar yakni 1:50.000.

“Ini agar lebih detail dapat melihat interaksi zonasi tata guna perairan,” jelasnya.

Adapun profil luas perairan laut Sulsel 45.330,55 kilometer persegi. Arah pembangunan laut diarahkan untuk mengelola ruang laut secara berkelanjutan dengan prinsip integrasi, efisiensi dan keadilan.

Sulsel dalam pembangunan wilayah lautnya, melakukan penataan secara terintegrasi. Menjadi provinsi pertama yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecial (RZWKP3K) ke Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW (Perda No.3/2022). Serta memberikan kepastian hukum pemanfaatan laut sesuai zonasi. Sehingga kemarin (15/7) Gubernur menerima langsung penghargaan Penataan Ruang Laut Terbaik.

Adapun terkait kegiatan yang dilaksanakan di Unhas sebagai tuan rumah. Dijelaskan terkait WPPNRI 713 mencakup wilayah Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.

Sementara WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda, dan WPPNRI 715 mencakup Laut Maluku hingga Teluk Berau. Ketiganya merupakan kawasan penting bagi perikanan Sulawesi Selatan, khususnya dalam komoditas Tuna.

Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, dalam sambutannya menyatakan,

“Kita semua menyadari bahwa tantangan di sektor kelautan dan perikanan terus berkembang. Oleh karena itu, proses adaptasi harus terus dilakukan agar tujuan utama kita, yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan, dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kita perlu bersama-sama menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi ekosistem laut.”

Lotharia juga menegaskan lima program strategis ekonomi biru KKP, yakni: perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik laut.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyatakan komitmen Unhas dalam mendukung sektor kelautan nasional.

“Sebagai tuan rumah, Unhas siap mendukung penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat Unit Pengelola Perikanan. Kita mulai dari Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, dan kami menaruh komitmen besar di dalamnya. Harapan kami bisa menjadi percontohan nasional,” jelas Prof JJ.

Kegiatan pertemuan tahunan UPP ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (18/07), dengan agenda utama merumuskan rekomendasi strategis untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia bagian timur. (*)