Connect with us

Pemkot Makassar

Warga Soppeng di Perantauan Bakal Gelar Halalbihalal, DPP KKS Harapkan Kehadiran Wali Kota Makassa

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) menggelar audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pengurus KKS dengan Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, mereka juga menyampaikan undangan resmi untuk Wali Kota agar menghadiri halalbihalal DPP KKS yang rencananya akan digelar pada 5 April 2025 mendatang di Hotel Claro Makassar.

Acara halalbihalal ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh DPP KKS di awal bulan Syawal. Setiap tahunnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi warga Soppeng di perantauan, khususnya di Kota Makassar, untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Pada kesempatan ini, panitia menargetkan 1.000 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk tokoh nasional dari berbagai daerah dan sektor.

BACA JUGA  Resmikan Vihara Lahuta Maitreya, Wali Kota Munafri Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama

“Kami akan mengadakan halalbihalal KKS di tanggal 5 April 2025, akan dihadiri Bupati Soppeng dan Forkopimda Kabupaten Soppeng. Rencana kami juga akan menemui gubernur untuk mengundang beliau,” ujar Pembina KKS, Hasnawi Haris.

Sebagai salah satu organisasi besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah, KKS menjadikan halalbihalal sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi dan menjaga hubungan dengan daerah asal.

Tema yang diusung tahun ini adalah Melambungkan Angan di Tengah Rantau, Tanpa Melupakan Tanah Kelahiran. Tema ini berpedoman pada falsafah Bugis Ininnawa Madecenge, Sisappa, Sipudoko, Sirampe Teppaja.

Ketua Panitia Halalbihalal DPP-KKS, Sahabuddin Sodding mengungkapkan harapannya agar Wali Kota Makassar dapat hadir dalam acara yang akan digelar oleh warga Soppeng tersebut.

BACA JUGA  Meriahkan HUT Kota, Pemkot Makassar – Green Production Kolaborasi Hadirkan Hunian Layak untuk Warga

Menurutnya, kehadiran wali kota telah menjadi tradisi dalam setiap pertemuan warga Soppeng, sebagai bentuk dukungan dan kedekatan. Tahun ini, mereka berharap tradisi itu tetap berlanjut dengan kehadiran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

“Kami harapkan Pak Wali hadir dan memberi sambutan. Karena selama ini selalu ada wali kota yang hadir mewakili orang Soppeng yang ada di Makassar. Warga Soppeng berharap sekali ketemu dengan Pak Wali,” katanya.

Menanggapi undangan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik ajakan silaturahmi dari DPP KKS.

Dirinya mengapresiasi konsistensi DPP KKS dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan dan turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar sendiri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana keberagaman organisasi kedaerahan seperti KKS dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi Kota Makassar.

BACA JUGA  Rapat Paripurna, Pjs Wali Kota Makassar : Sinergi Pemkot dan DPRD Sulsel Dorong Pembangunan Daerah

“Terima kasih sekali atas undangannya, saya akan coba lihat dulu, tapi kami akan usahakan untuk hadir,” ujar Munafri.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa organisasi seperti KKS memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi Makassar.

Dengan jumlah perantau Soppeng yang besar, kekompakan dan solidaritas warga Soppeng menjadi aset berharga dalam memperkuat hubungan antarwarga dan mendukung visi Makassar yang lebih inklusif.

“Silaturahmi seperti ini sangat sejalan dengan visi kita untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Warga Soppeng telah banyak berkontribusi bagi Makassar, dan tentu pemerintah kota sangat menghargai keterlibatan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Meriahkan HUT Kota, Pemkot Makassar – Green Production Kolaborasi Hadirkan Hunian Layak untuk Warga

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail dan KNPI Nobar Uang Panai 2, Apresiasi Karya Anak Muda Makassar

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Sumpah Jabatan Anggota DPRD, Danny Pomanto Tekankan Kepentingan Publik dan Sukseskan Pilkada Serentak

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending