Kementrian Agama RI

Hadiri Dialog Lintas Agama, Menag Dorong Harmoni Manusia dan Alam

Published

4 bulan ago

19 Maret 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Dialog Ramadan Lintas Agama yang digelar di Gedung Serba Guna Katedral, Rabu (19/3/2025). Menag Nasaruddin menekankan pentingnya kerukunan dengan alam.

Menag mengungkapkan rasa senangnya karena berbagai kalangan bisa hadir dalam dialog ini untuk membicarakan isu penting, yakni merawat harapan dalam merajut kerukunan umat beragama. Meski demikian ia menilai, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah kuat bahkan menjadi kekuatan bagi kesatuan bangsa.

Karenanya, ia berharap pada dialog kali ini membahas keharmonisan antara manusia dan alam, “Kalau saya boleh usul, kerukunan antarumat ini sudah selesai, sepertinya kita perlu meng-upgrade menjadi trilogi kerukunan antara Tuhan, manusia, dan alam,” ujar Menag.

Menurutnya, persoalan kerukunan antarumat beragama dapat diselesaikan secara kasuistik. Namun, tantangan ke depan adalah membangun harmoni antara manusia dan alam. Ia menyoroti dampak besar yang bisa terjadi jika manusia dan alam tidak rukun.

“Daya dahsyat jika alam dan manusia tidak rukun. Data dari pemerhati lingkungan menunjukkan bahwa orang yang meninggal akibat kerusakan alam mencapai 1 juta jiwa per tahun. Ini adalah PR kita ke depan. Sudah saatnya Indonesia memulai langkah ini,” tegasnya.

“Dialog kita tidak lagi sekadar antarumat beragama. Biarkan itu menjadi tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” pungkasnya.

Menag mengatakan, bahwa setiap agama, memiliki konsep harmonisasi antara manusia, tuhan dan alam. Karenanya Ia mengajak setiap tokoh agama yang hadir untuk mencoba menggunakan Bahasa Agama demi memperbaiki alam semesta.

“Mungkin ada sebuah kegagalan, kita menggunakan bahasa birokrasi, bahasa politik dalam memelihara harmonisasi alam dan manusia. Mari kita coba perlunya menggunakan bahasa agama di dalam melestarikan lingkungan ini, lingkungan alam semesta itu,” ujarnya.

Uskup Keuskupan Agung Jakarta Mgr Ignatius Kardinal Suharyo juga menyambut baik Dialog Antarumat ini, menurutnya pertemuan ini sangat simbolik. Dahulu, di Gedung yang sama digelar juga kongres pemuda. Dan saat ini, digelar dialog yang juga menyimbolkan persatuan.

“Moga-moga simbolisasi ini semakin meneguhkan persaudaraan kita agar kita dapat menyiapkan ikut membangun masa depan bangsa kita menurut peran kita yang berbeda-beda,” ujarnya.

Dengan tema yang diangkat, Uskup Agung pun berharap dan yakin bahwa ke depan akan semakin maju. “Kita yakin kedepan kita akan sampai kepada tujuan entah itu tujuan menurut keyakinan iman kita masing-masing Atau menurut cita-cita kemerdekaan masyarakat,” ucapnya.

“Kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari lintas agama yang menyampaikan gagasan-gagasannya pasti memperkaya kita semua untuk terus merawat dan mengembangkan kebersamaan,” tegas Suharyo. (*)

Kementrian Agama RI

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025

Published

3 hari ago

10 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani,” lanjutnya.

Percepat Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

Guru Proaktif

Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.

“Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” tandasnya. (*)