Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostra

Published

on

Kitasulsel–GOWA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostrad yang berlangsung di Markas Komando Divif 3 Kostrad, Jalan Poros Malino, pada Selasa, (18/3/2025).

Selain Munafri, beberapa kepala daerah lainnya juga menerima penghargaan serupa, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel drg. A. Rachmatika Dewi Yutitia, Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam, dan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.

Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3 Kostrad, Mayjen TNI Bangun Nawoko, di hadapan ratusan prajurit. Penyematan status warga kehormatan ini ditandai dengan pemberian topi dan rompi khas Kostrad.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Bangun Nawoko menyampaikan penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi para kepala daerah dalam mendukung sinergi antara pemerintah dan TNI, khususnya dalam menjaga ketahanan dan keamanan wilayah.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Matangkan Persiapan Buka Puasa Bersama Anak Panti dan Malam Nuzulul Quran

“Warga kehormatan kita. Yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, Bapak Wali Kota Makassar, warga kehormatan kita. Tepuk tangan untuk beliau,” ucapnya di hadapan prajurit.

Ia mengatakn momentum ini adalah suatu kehormatan besar, di mana para pemimpin daerah bersedia menerima undangan dan menjadi bagian dari keluarga besar Divisi Infanteri 3 Kostrad.

“Hari ini, kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Di hadapan para prajuritku sekalian, para petarung andalanku, berdiri para pemimpin besar di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, tetapi mencerminkan semangat kebersamaan dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

“Hari ini, para pemimpin datang di hadapan kita, sebagai saudara kita, sebagai teman seperjuangan kita, sebagai sesama para prajurit yang siap untuk mempertahankan tiap jengkal kedaulatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar Apresiasi Keramahan Pengurus DWP Kota Makassar

Menurutnya, meskipun para kepala daerah mengabdi di bidang yang berbeda, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia menilai, penghargaan ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga amanah yang harus dijaga.

“Saya merasa terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Munafri.

Munafri juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program TNI, terutama dalam menjaga stabilitas di Kota Makassar dan sekitarnya.

BACA JUGA  Munafri Hadiri Festival Hutan Toraja: Persaudaraan Kita Lebih Kuat dari Perbedaan

“Sebagai warga kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostrad, saya berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan harmoni antara pemerintah dan aparat keamanan,” ujarnya.

Munafri berharap melalui pengukuhan ini dapat mempererat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Setelah pengukuhan, Mayjen TNI Bangun Nawoko mengajak para kepala daerah yang telah dikukuhkan untuk berkeliling melihat langsung fasilitas dan aktivitas prajurit di lingkungan Divisi Infanteri 3 Kostrad. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Appi Tegaskan APBD Harus Berorientasi Hasil, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Published

on

KITASULSEL–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi ini saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Sosialisasi tersebut dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.

Appi menekankan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja. Tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA  Munafri Sampaikan Kesan Pertama Kali Jadi Irup Hari Kemerdekaan

“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur.

Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.

“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Appi juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi warga.

BACA JUGA  Munafri Hadiri Festival Hutan Toraja: Persaudaraan Kita Lebih Kuat dari Perbedaan

Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD, kata Appi, harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.

“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.

Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin transparan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Matangkan Persiapan Buka Puasa Bersama Anak Panti dan Malam Nuzulul Quran

“Juga, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Continue Reading

Trending