Pemkot Makassar

Cuaca Ekstrem di Makassar, Walkot Munafri Minta Jalur Antar Pulau Diperhatikan

Published

12 bulan ago

18 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan warning untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dilanda cuaca ekstrem sejak 17-22 Maret.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dampak lain tingginya gelombang di wilayah pesisir dan pulau.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin berpesan agar masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.

Menurutnya, perlu perhatian khusus dalam meningkatkan segala aspek keselamatan dan jalur distribusi logistik kebutuhan untuk masyarakat pesisir pulau yang ada di Kota Makassar. Apalagi jelang Idul Fitri.

“Kondisi sekarang cuaca ekstrem, kita perhatian masyarakat di pulau. Dipastikan untuk lalu lintas ke pulau ini bisa aman supaya jalur distribusi logistik itu bisa lancar sampai lebaran,” jelas Munafri pada Selasa (18/03/2025).

Ia menambahkan bahwa gelombang dengan kategori sedang hingga tinggi juga berpotensi terjadi di perairan selat Makassar dan antar pulau.

Selain gelombang tinggi, potensi kecepatan angin kencang juga bisa berdampak buruk terhadap keselamatan warga pesisir di pulau.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pulau waspada potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi terdampak dalam sepekan ke depan,” ujarnya.

Makanya, Munafri meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, intens untuk menginformasikan perkembangan cuaca ekstrem yang melanda wilayah ini.

“Tadi saya minta memang ke Kepala BPBD untuk update terus ke masyarakat bahwa akan ada cuaca ekstrem, sehingga semuanya harus lebih berhati-hati,” jelas Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu.

Appi menambahkan, sebagai bentuk antisipasi. Pihak Pemkot Makassar, menyiapkan segala macam peralatan yang bisa dipakai untuk evakuasi kalau terjadi hal-hal yang memang bisa berdampak sangat parah.

“Tapi, bisa lihat biasanya di ujung-ujung seperti ini curah hujannya tidak setinggi itu. Tapi kita tidak tahu namanya alam tidak bisa memprediksi, yang harus kita pastikan adalah semua orang bisa merayakan lebaran dengan baik,” tuturnya.

“Semua pihak harus ikut, tidak bisa cuma pemerinta kota saja, karena banyak kewenangan yang kita harus lintas kewenangan di sana,” tambah Munafri. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

3 hari ago

5 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.