Connect with us

Pemkot Makassar

Cuaca Ekstrem di Makassar, Walkot Munafri Minta Jalur Antar Pulau Diperhatikan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan warning untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dilanda cuaca ekstrem sejak 17-22 Maret.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dampak lain tingginya gelombang di wilayah pesisir dan pulau.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin berpesan agar masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.

Menurutnya, perlu perhatian khusus dalam meningkatkan segala aspek keselamatan dan jalur distribusi logistik kebutuhan untuk masyarakat pesisir pulau yang ada di Kota Makassar. Apalagi jelang Idul Fitri.

“Kondisi sekarang cuaca ekstrem, kita perhatian masyarakat di pulau. Dipastikan untuk lalu lintas ke pulau ini bisa aman supaya jalur distribusi logistik itu bisa lancar sampai lebaran,” jelas Munafri pada Selasa (18/03/2025).

BACA JUGA  Kemendagri “Tantang” OPD Makassar Kembangkan Inovasi Baru

Ia menambahkan bahwa gelombang dengan kategori sedang hingga tinggi juga berpotensi terjadi di perairan selat Makassar dan antar pulau.

Selain gelombang tinggi, potensi kecepatan angin kencang juga bisa berdampak buruk terhadap keselamatan warga pesisir di pulau.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pulau waspada potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi terdampak dalam sepekan ke depan,” ujarnya.

Makanya, Munafri meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, intens untuk menginformasikan perkembangan cuaca ekstrem yang melanda wilayah ini.

“Tadi saya minta memang ke Kepala BPBD untuk update terus ke masyarakat bahwa akan ada cuaca ekstrem, sehingga semuanya harus lebih berhati-hati,” jelas Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Penutupan Orientasi Anggota DPRD Kota Makassar 2024-2029

Appi menambahkan, sebagai bentuk antisipasi. Pihak Pemkot Makassar, menyiapkan segala macam peralatan yang bisa dipakai untuk evakuasi kalau terjadi hal-hal yang memang bisa berdampak sangat parah.

“Tapi, bisa lihat biasanya di ujung-ujung seperti ini curah hujannya tidak setinggi itu. Tapi kita tidak tahu namanya alam tidak bisa memprediksi, yang harus kita pastikan adalah semua orang bisa merayakan lebaran dengan baik,” tuturnya.

“Semua pihak harus ikut, tidak bisa cuma pemerinta kota saja, karena banyak kewenangan yang kita harus lintas kewenangan di sana,” tambah Munafri. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Nasional di Hari Otonomi Daerah 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, capaian ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

BACA JUGA  Dihadapan Delegasi Belanda, Wali Kota Munafri Ajak Berinvestasi di Makassar

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambungnya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.

Evaluasi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Yang menarik, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi ini.

BACA JUGA  Lewat F8, Pemkot Makassar Raih Penghargaan Tokoh/Lembaga dan Usaha Inovatif

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BACA JUGA  Lantik Sekda Makassar, Wali Kota Munafri Tegaskan Akselerasi Program Asta Cita Presiden

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Diketahui, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 menetapkan sejumlah daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Continue Reading

Trending