Politics

Siap Dilantik Sebagai Walikota Makassar, Appi Lolos Pemeriksaan Kesehatan dengan Kondisi Prima

Published

7 bulan ago

17 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin alias Appi dinyatakan sehat, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan mengikuti pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

“Alhamdulillah, saya sudah ikuti proses pemeriksaan kesehatan. Hasilnya sehat,” jelas Appi, usai pemeriksaan kesehatan, di Jakarta.

“Ini bagian dari rangkaian pelantikan di Istana Negara. Sehingga saya bersama bu Aliyah, siap dilantik,” sambung pria yang kini menjabat Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu.

Tes ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan (Appi-Aliyah) selaku pemimpin Kota Makassar, sebelum menjalankan tugasnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasangan Tagline MULIA dalam kondisi prima dan siap mengikuti prosesi pelantikan pekan ini.

Secara pribadi, Appi mengaku santai saat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, sudah pernah mengikuti medical check up seperti ini, apalagi beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada.

“Saya santai ikuti pemeriksaan (medical check up). Ini memang menjadi bagian dari agenda Kemendagri sebelum pelantikan,” jelas Ketua DPD II Golkar Makassar itu.

Mantan Bos PSM itu, mengatakan usai menjalani pelantikan pada 20 Februari mendatang, dirinya sebagai Wali Kota Makassar, atau kepala daerah terpilih akan langsung menjalani retret di Akmil Magelang.

Ia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kota Makassar agar proses pelantikan berjalan lancar dan pemerintahan baru dapat membawa perubahan yang lebih baik sesuai dengan visi pasangan MULIA.

“Usai menjalani pelantikan pada 20 Februari mendatang, saya ikut menjalani retret di Akmil Magelang. Tentu kami siap mengemban tugas dan amanah yang telah dipercayakan masyarakat Kota Makassar,” tutur Munafri.

Diketahui, jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari Kamis 20 Februari 2025. Lewat radiogram yang dikirim ke seluruh Gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota terpilih, Kemendagri telah mengatur jadwal Registrasi, Check Kesehatan, Pengambilan Undangan dan Tanda Pangkat Dalam Rangka Pelantikan.

Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/644/SJ tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak 20 Februari 2025 menginformasikan bahwa jadwal Registrasi, Check Kesehatan, Pengambilan Undangan dan Tanda Pangkat Dalam Rangka Pelantikan untuk kepala daerah se-Provinsi Sulsel dilaksanakan pada Hari Senin 17 Februari 2025.

Registrasi dan Check Kesehatan dilaksanakan di Plaza Gedung C dan Gedung F lantai 3 Kemendagri. Agenda berikutnya adalah mengikuti gladi kotor pada hari Selasa 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB dengan mengenakan pakaian olahraga.

Kemudian pada hari Rabu 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB akan mengikuti gladi bersih dengan mengenakan pakaian dinas upacara

Setelah mengikuti pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025, agenda wajib berikutnya adalah orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

6 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.