NEWS
DPRD Wajo Soroti Pembagian PI Migas, Minta Pemprov Transparan
Kitasulsel–WAJO Ketua Bapemperda DPRD Wajo, Amran menyoroti pengelolaan participating interest (PI) sektor migas di wilayah Wajo. Ia mengatakan, butuh kejelasan status dari pembentukan anak perusahaan agar pembagian PI lebih terbuka.
Hal itu diutarakan Amran usai rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (7/2/2025). Ia menyebutkan, butuh kejelasan apakah perusahaan daerah dapat membentuk usaha baru untuk menerima PI atau akan menjadi anak perusahaan PT Sulsel Andalan Energi yang nantinya dibentuk di Kabupaten Wajo
Diketahui, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo melakukan konsultasi terkait Participating Interest Migas di Wajo yang dikelola PT Sulsel Andalan Energi (Perseroda).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Wajo Firmansyah diterima langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi didampingi Ketua Harian Badan Anggaran Mizar Roem dan Sekretaris Komisi C Salman Alfariz Karsa Sukardi.
Usai RDP, Amran menekankan pentingnya pengelolaan migas sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan pemanfaatan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Amran menyampaikan, pihaknya berharap pembagian PI dapat sesuai dengan aturan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37, yaitu sebesar maksimal 10 persen.
la juga menekankan perlunya keterbukaan informasi dari BUMD PT Sulsel Andalan Energi sebagai penerima PI, pemerintah provinsi, serta Kementerian ESDM terkait cadangan migas dan hasil uji tuntas.
“Keterbukaan ini penting agar kami dapat mengetahui potensi-potensi yang ada di perusahaan migas di Kabupaten Wajo,” jelas Amran.
Amran meminta pemerintah provinsi untuk memperjuangkan status perusahaan daerah di Kabupaten Wajo.
“Kami ingin kejelasan apakah perusahaan daerah dapat membentuk usaha baru untuk menerima PI ini atau akan menjadi anak perusahaan Sulsel Andalan Energi yang nantinya dibentuk di Kabupaten Wajo,” tuturnya.
Terkait kesepakatan awal PI sebesar 2,5 persen yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Zudan Arif Fakrulloh, Amran menilai keputusan tersebut prematur.
“Kesepakatan itu ditandatangani saat beliau menjabat sebagai Pj Gubernur dan sudah berhenti. Kabupaten Wajo tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Kami berharap hal ini bisa ditinjau ulang demi memperjuangkan hak daerah,” tegasnya.
Amran Ambo Dai juga menekankan, jika pihaknya menginginkan pengelolaan PI yang sesuai dengan Permen ESDM, yakni sebesar 10 persen dibagi secara proporsional antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Hingga saat ini, pengelolaan PI migas di Kabupaten Wajo belum berjalan meskipun proses pengajuannya sudah mulai sejak 2022.
“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi agar pengelolaan PI ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Wajo,” tegas Amran.
Sementara anggota DPRD Sulsel, Mizar Roem menyarankan, tuntutan dan aspirasi DPRD Wajo menjadi bahan untuk dilakukan RDP bersama pihak terkait. Termasuk Pemprov dan PT Sulsel Andalan Energi.
“Kita mau perjuangkan hak masyarakat, maka harus memasukan poin tertulis untuk dibahas bersama komisi C. Karena nantinya akan ada RDP bersama pihak terkait. Kita mau pusat mendengar persoalan ini,” tandas Legislator NasDem Itu. (*)
Kitasulsel—SIDRAP – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Insan P Tanri, terus tancap gas menyerap aspirasi masyarakat. Dalam agenda reses keduanya tahun ini, legislator dari Fraksi NasDem itu menggelar pertemuan dengan warga di Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Jumat, 25 Juli 2025.
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Andi Agus itu dihadiri sekitar 200 warga serta Ketua DPD NasDem Sidrap, Samsumarlin. Kehadiran warga yang antusias menjadi bukti kuat tingginya harapan masyarakat terhadap peran aktif wakilnya di parlemen.
Dalam sambutannya, Andi Insan menyampaikan pentingnya kegiatan reses sebagai sarana mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menyerap langsung kebutuhan dan keluhan warga di lapangan.
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut bidang pertanian yang menjadi fokus kami di DPRD Sulsel,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berbagai masukan dan aspirasi yang diterima akan dibawa ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa isu yang mencuat dalam reses kali ini antara lain kebutuhan irigasi pertanian, akses pupuk bersubsidi, hingga perbaikan infrastruktur jalan tani.
Ia berharap, kehadirannya di tengah masyarakat bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab politik, tapi juga komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama petani sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Semoga aspirasi yang kita himpun hari ini bisa menjadi dasar perjuangan kami di DPRD. Saya berkomitmen untuk terus bersama rakyat dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” tutupnya, disambut tepuk tangan warga. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login