Nasional
Lantik Pengurus DMI Babel, JK Minta Umat Islam Tidak Hanya Fokus pada UMKM
Kitasulsel–BANGKABELITUNG – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla alias JK, mendorong umat Islam untuk tidak hanya bermain pada usaha-usaha kecil. Bagi JK, umat Islam justru harus memiliki visi besar untuk menguasai perekonomian.
“Jangan dipersepikan bahwa usaha kita itu selalu usaha kecil. Sedikit-sedikit UMK, jangan yang kecil-kecil,” kata JK dalam sambutannya usai melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Propinsi Bangka Belitung masa khidmat 2024-2029 di Gedung Mahligai Rumah Jabatan Gubernur Propinsi Babel, Jumat, (29/11/2024).
“Jadi kita harus berani pada usaha yang besar-besar juga. Yang menguasai dunia ini adalah pengusaha-pengusaha yang besar,” imbuhnya.
Pada kesempatan sama, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini juga mengingatkan agar umat Islam tidak hanya memakmurkan masjid. Sebaliknya, pengurus masjid harus memiliki terobosan untuk memakmurkan jamaah dan lingkungan di sekitar masjid.
“Sering saya katakan, bahwa kita ini umat Islam sebaiknya tidak hanya memakmurkan masjid saja. Tapi bagaimana masjid harus bisa memakmurkan jamaahnya,” ujar JK lagi.
Lebih jauh, JK mengajak agar DMI menjadi yang terdepan mewujudkan fungsi masjid. Bagi JK, fungsi masjid adalah menjadi tempat persatuan, tempat ibadah, tempat pendidikan.
“Semua masjid harus punya TPA, PAUD, punya kursus-kursus. Dengan fasilitas seperti itu, kita bisa membina dan menciptakan generasi baldatun tayyibatun warabbul gafur,” tegas Ketua Umum PMI ini.
Tak hanya itu. JK juga menekankan agar DMI tidak hanya fokus membahas akidah, ibadah, dan sejarah dalam pengajian. Tapi, materi juga harus menyentuh persoalan muamalah dan bidang lainnya.
“60 persen tabligh atau taudziah itu sebaiknya tentang muamalah, pertanian dan perdagangan. Dengan begitu, kita bisa meraih kembali kejayaan Islam dibidang ekonomi,” ujar JK optimis. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login