Pemkot Makassar

Percepatan Penurunan Angka Stunting di Makassar, Arwin: Libatkan Seluruh Elemen Hingga RT/RW

Published

11 bulan ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menyebut, bakal melakukan percepatan penurunan angka stunting di Makassar dengan melibatkan seluruh elemen Pemerintah Kota hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Hal tersebut disampaikan Arwin Azis menyusul angka stunting Kota Makassar berdasarkan survei SKI ditahun 2023 berada di 25,6% hal ini meningkat 7,2% dibanding Tahun 2022 yang menempatkan kota Makassar itu di 18,4%.

Arwin menjelaskan, strategi Kota Makassar sebenarnya sudah sangat maksimal dengan melakukan Peraturan Walikota nomor 96 tahun 2023, tentang percepatan penurunan stunting.

Turun dari Perwali tersebut kata Arwin, adanya kolaborasi antara dinas di Kota Makassar yang berkerja sesuai tupoksi, diantaranya ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga berkolaborasi dengan provinsi.

“Dimana dalamnya itu sudah menggambarkan perangkat-perangkat daerah, mengambil peran disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, dan Keluarga Berencana (KB) mengambil peran kemudian, Dinkes juga mengambil peran, sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujar Arwin, Selasa (29/10/2024).

Kali ini, pihaknya akan melibatkan Kelurahan, Camat dan RT/RW lebih intens dalam mengindentifikasi kelahiran di sepuluh hari pertama hingga usia 2 tahun dari kehamilan.

“tentunya juga pelibatan ulai dari tingkat Kelurahan, RT, RW dan Kecamatan yang mengidentifikasi masyarakatnya terutama di 10 hari pertama kehidupan ya dari kehamilan hingga usia 2 tahun dipastikan bahwa mereka cukup agar mereka tidak menderita stunting,”

Tak hanya itu, pelibatan ujung tombak pemerintah yaitu RT/RW juga terkait pentingnya pemberian makanan gizi tinggi dengan mengkonsumsi telur dan protein hewani.

“yang mereka butuhkan, agar terhindar dari stunting itu mereka bisa dapatkan ini adalah bagian-bagian yang harusnya bisa kita dorong untuk bisa lebih maksimal lagi lebih optimal, jadi tidak hanya dinas tapi seluruh elemen sampai RT/RW terlibat dalam mengedukasi masyarakat,”

Dengan upaya tersebut, Arwin berharap di tahun 2024, angka prevalensi angka stunting di Kota Makassar bisa turun hingga 14 persen, sesuai angka nasional.

“Tentu menjadi harapan kita bersama, jika sudah bekerja angkanya bisa mencapai 14 persen sesuai angka nasional, dan tidak baik lagi,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Arahan Tegas Wali Kota: Jajaran Pemkot Diminta Jaga Ketertiban Kota

Published

2 jam ago

15 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan arahan tegas sekaligus seruan proaktif kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah untuk memastikan kondusivitas wilayah tetap terjaga.

Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Senin (15/9/2025). Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota untuk tetap menjaga kondusivitas di setiap wilayah, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara di tengah dinamika aktivitas perkotaan.

“Kondisi Kota Makassar hari ini, alhamdulillah, sudah relatif kondusif. Mari sama-sama terus menjaga agar tetap aman dan damai,” seruan Appi.

“Ini sangat berbeda dengan situasi sebelumnya yang sempat menegangkan dan bahkan memunculkan tragedi pada 29 Agustus lalu,” tambha dia.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa situasi Makassar saat ini relatif kondusif dibanding beberapa waktu sebelumnya. Dia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak lengah terhadap potensi gangguan keamanan.

Menurutnya, masih adanya gejolak sosial di beberapa titik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat.

Karena itu, ia meminta pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan lebih peka dan aktif membangun komunikasi lintas sektor.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, sangat berharap pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, lebih peka serta aktif membangun komunikasi lintas sektor.

“Tentu para SKPD, camat dan lurah di wilayah masing-masing. Libatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, maupun tokoh agama, agar tercipta upaya bersama menjaga lingkungan tetap aman, tertib, dan kondusif,” imbuh politisi Golkar itu.

Munafri juga menekankan pentingnya koordinasi dan langkah terpadu antara Balai Kota dan pemerintah di tingkat wilayah. Seluruh kebijakan harus berjalan menyeluruh, bukan parsial.

“Kita di Balai Kota bersama seluruh ASN akan memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah. Tidak boleh ada kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri, semuanya harus satu kebijakan Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Menurutnya, komunikasi yang intensif akan mencegah terjadinya missing link dalam pelayanan masyarakat. Semua pihak harus mendapat porsi komunikasi yang sama, sehingga informasi dan kebijakan pemerintah tersampaikan secara utuh dan seragam.

Selain keamanan, Munafri menyoroti etika aparatur pemerintah. Ia mengingatkan camat, lurah, dan seluruh pejabat agar menjaga sikap dan penyampaian kepada masyarakat.

“Cara kita berinteraksi mencerminkan wajah pemerintah. Walaupun hanya dilakukan oleh oknum, citra yang melekat di masyarakat tetap kepada institusi pemerintah,” tukasnya. (*)