Provinsi Sulawesi Selatan
Bulan Inklusi Keuangan, Sekda Jufri Rahman Soroti Ketimpangan Angka Literasi dan Inklusi Keuangan
Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang dirangkaikan dengan Finansial Expo (Fin Expo), di Anjungan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Jumat malam, 25 Oktober 2024.
Dalam kegiatan tersebut, Jufri Rahman mengatakan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perluasan akses keuangan juga telah menjadi fokus dan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Jufri juga menyoroti adanya ketimpangan antara literasi keuangan masyarakat dengan inklusi keuangan sebesar 9,59 persen. Dimana berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangannya 75,02 persen.
Kenapa bisa begini, pengetahuannya masih sedikit tetapi banyak sekali sudah bisa mengakses perbankan. Ini berarti dia berani mengambil barang tapi tidak tahu menggunakan, inilah terlibat judi online apa semua seperti itu,” ucapnya.
Menurutnya, literasi keuangan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus dibangun bersama sehingga masyarakat bisa lebih memahami pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan yang menjadi salah satu kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan 2024.
Selain itu, kata Jufri, inklusi keuangan ini menjadi sesuatu kekinian hanya saja para pelaku UMKM masih mengeluhkan beberapa faktor yang kendala dalam pengembangannya.
“Saya tadi membuka ekspo di Trans Studio Mall dan ternyata pelaku UMKM itu selalu mengeluh pada dua hal. Pertama, segmen pasar, yang kedua akses keuangan,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Jufri, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan seperti ini dapat memberi pendidikan literasi dengan menggagas Bulan Inklusi Keuangan termasuk dengan ekspo keuangan ini.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman, mengungkapkan, layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerah ku (Layarku) adalah tagline yang luar untuk kita terus mengimplementasikan untuk mencapai target literasi keuangan sebesar 90 persen.
“Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dalam tiga tahun ini 2023, 2024, dan 2025 seluruh desa dan termasuk kepulauan kurang lebih 3.705 desa di Sulsel dan Sulbar ini semuanya dapat kita layani dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan,” jelasnya.
Terkait dengan akses keuangan, Darwisman mengatakan, sangat terkait dengan kesiapan masyarakat. Tentunya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dengan akses keuangan yang baik, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan akses keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.
“Dengan akses keuangan ini, saya pikir menjadi pondasi akses terhadap sektor jasa keuangan yang tentunya masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki kesempatan yang luas untuk dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam mendukung baik untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, maupun juga dalam rangka proteksi aset dan proteksi jiwa,” tegasnya.
Namun, tambah Darwisman, pemanfaatan akses keuangan juga perlu dibarengi dengan literasi keuangan. Sehingga dengan adanya gap antara literasi dengan inklusi keuangan sebesar 9 hingga 10 persen dapat mendukung tercapainya target inklusi keuangan dengan angka 90 persen dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.
Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.
Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.
Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.
Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.
Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.
Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.
Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.
“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.
Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur











You must be logged in to post a comment Login