Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Bulan Inklusi Keuangan, Sekda Jufri Rahman Soroti Ketimpangan Angka Literasi dan Inklusi Keuangan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang dirangkaikan dengan Finansial Expo (Fin Expo), di Anjungan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Jufri Rahman mengatakan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perluasan akses keuangan juga telah menjadi fokus dan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jufri juga menyoroti adanya ketimpangan antara literasi keuangan masyarakat dengan inklusi keuangan sebesar 9,59 persen. Dimana berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

BACA JUGA  Launching Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Sulsel, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Apresiasi Rangkaian Kegiatan Tanpa Gunakan Dana APBD

“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangannya 75,02 persen.

Kenapa bisa begini, pengetahuannya masih sedikit tetapi banyak sekali sudah bisa mengakses perbankan. Ini berarti dia berani mengambil barang tapi tidak tahu menggunakan, inilah terlibat judi online apa semua seperti itu,” ucapnya.

Menurutnya, literasi keuangan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus dibangun bersama sehingga masyarakat bisa lebih memahami pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan yang menjadi salah satu kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan 2024.

Selain itu, kata Jufri, inklusi keuangan ini menjadi sesuatu kekinian hanya saja para pelaku UMKM masih mengeluhkan beberapa faktor yang kendala dalam pengembangannya.

“Saya tadi membuka ekspo di Trans Studio Mall dan ternyata pelaku UMKM itu selalu mengeluh pada dua hal. Pertama, segmen pasar, yang kedua akses keuangan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Penerimaan Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Berbagi Tips Kelola Pemerintahan

Dengan demikian, lanjut Jufri, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan seperti ini dapat memberi pendidikan literasi dengan menggagas Bulan Inklusi Keuangan termasuk dengan ekspo keuangan ini.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman, mengungkapkan, layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerah ku (Layarku) adalah tagline yang luar untuk kita terus mengimplementasikan untuk mencapai target literasi keuangan sebesar 90 persen.

“Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dalam tiga tahun ini 2023, 2024, dan 2025 seluruh desa dan termasuk kepulauan kurang lebih 3.705 desa di Sulsel dan Sulbar ini semuanya dapat kita layani dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan,” jelasnya.

Terkait dengan akses keuangan, Darwisman mengatakan, sangat terkait dengan kesiapan masyarakat. Tentunya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BACA JUGA  Ayo Kunjungi, 404 Pohon Bersaing dalam Kontes “Ewako Bonsai Sulsel 2024”

Dengan akses keuangan yang baik, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan akses keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

“Dengan akses keuangan ini, saya pikir menjadi pondasi akses terhadap sektor jasa keuangan yang tentunya masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki kesempatan yang luas untuk dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam mendukung baik untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, maupun juga dalam rangka proteksi aset dan proteksi jiwa,” tegasnya.

Namun, tambah Darwisman, pemanfaatan akses keuangan juga perlu dibarengi dengan literasi keuangan. Sehingga dengan adanya gap antara literasi dengan inklusi keuangan sebesar 9 hingga 10 persen dapat mendukung tercapainya target inklusi keuangan dengan angka 90 persen dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).

Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.

Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.

BACA JUGA  Di Era Prof Zudan Sebagai Pj Gubernur, Indeks SPBE Pemprov 3,94 Berpredikat "Sangat Baik"

“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.

Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulsel Yakin Pilkada Serentak Ini Berlangsung Damai

“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.

“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.

Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.

Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.

Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel