Pemkot Makassar

Komitmen Makassar Wujudkan Low Carbon City, Pemkot Makassar Gandeng Pemerintahan Jepang

Published

10 bulan ago

21 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar semakin mantap untuk mewujudkan Makassar Low Carbon City yang merupakan salah satu dari program prioritas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.

Program prioritas Pemkot Makassar ini juga menjadi komitmen tingkat dunia untuk menurunkan tingkat emisi karbon.

Olehnya itu, Pemkot Makassar lewat PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan pemerintahan Jepang dalam hal ini Nippon Koei yang dihadiri langsung Mr. Tetsyua Saito, Manager Nippon Koei, Mr. Takumi Takahashi, Engineer Nippon Koei, di ruang rapat Sekda, Rabu (21/08/2024).

Firman Pagarra mengatakan pertemuan ini sebagai langkah awal untuk membahas kerjasama terkait upaya penurunan emisi karbon di Kota Makassar.

“Hari ini kita menerima kunjungan dari Pemerintahan Jepang (Nippon Koei) membahas kerjasama sebagai langkah awal mewujudkan komitmen pak Wali menjadikan Makassar Low Carbon City.,” ucap Firman.

Bentuk kerjasamanya sendiri berfokus pada transportasi dan energi melalui kerjasama city to city antara kota Makassar dan Kota Yokohama.

“Seperti menghadirkan stasiun pengisian baterai bagi kendaraan listrik bertenaga surya dan penyediaan panel surya di sekolah-sekolah dan perkantoran. Kontrol sinyal otonom dan pemanfaatan energi terbarukan,” ujarnya.

Saat ini, kata Firman pihak Nippon Koei sudah melakukan survei pendahuluan transportasi kereta perkotaan di Kota Makassar.

Proyek ini akan mendorong terbentuknya kota Makassar yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Rencana pengerjaan proyek ini pun diprediksi akan berlangsung dikerjakan selama tiga tahun kedepan.

“MoU dalam waktu dekat ini. Dan program ini akan dilakukan segera. Memakan waktu tiga tahun hingga 2026,” tuturnya.

Pada kesempatan itu pula, Firman menerangkan bahwa kota Makassar sudah berkomitmen sejak awal untuk menjadi kota dengan emisi karbon yang rendah.

Hal itu dibuktikan dengan memiliki berbagai program seperti telah membuat kebijakan pemasangan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya di sekolah-sekolah, puskesmas juga gedung pemerintahan.

“Jadi mobil pelayanan puskesmas kita juga sudah mobil listrik sebanyan 47 unit. Secara bertahap juga kita akan pasang panel surya di seluruh SD-SMP dan juga 2.600 lorong wisata kita. Itu semua bentuk upaya kita mewujudkan low Carbon city di Makassar,” sebutnya.

Ia pun berharap langkah awal untuk kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kota Makassar secara berkelanjutan dapat mewujudkan Makassar sebagai kota Low Carbon City yang berdampak baik untuk semua masyarakat. (*)

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

12 jam ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)