Tinjau Korban Kebakaran Manggarai, Jusuf Kalla Sarankan Bangun Rumah Susun

Published

1 tahun ago

15 Agustus 2024

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla atau JK, menyarankan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membangun rumah susun untuk para korban kebakaran Manggarai, Kecamatan Tebet.

Hal tersebut disampaikan JK usai meninjau korban kebakaran manggarai di posko penampungan sementara di Pasar Raya Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, (15/8/2024).

“Solusi yang terbaik adalah rumah susun,” kata JK kepada wartawan.

JK menambahkan, pasca kebakaran merupakan persoalan baru yang harus dihadapi oleh para korban.

Pasalnya mereka tidak mungkin hidup apa adanya di bekas rumah yang telah habis terbakar. Bagi JK, rumah susun jauh lebih aman, lebih bersih serta menghemat lahan.

“Tapi itu hanya saran kami dari palang merah. Terserah pemerintah DKI Jakarta seperti apa,” kata JK lagi.

“Ini juga untuk menghindari kebakaran lagi. Kalau rumah berdempet-dempetan begini lagi, sedikit saja ada litrik korsleting, 400 rumah habis,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, JK juga menyaksikan menyerahkan bantuan secara simbolis yang dikelola oleh PMI DKI Jakarta ke korban kebakaran.

Bantuan tersebut merupakan bantuan darurat pertama berupa Kemeja 8.000 pcs, ⁠Sarung 4.000 pcs, ⁠Hygiene Kit 100, ⁠Kitchen Kit 100 dan terpal 50 lembar.

Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda ratusan rumah di Manggarai, Tebet, pada Selasa (13/8/2024), dini hari.

Kebakaran yang diduga akibat telepon selular yang meledak saat isi daya itu berdampak pada sekira 1.000 kartu keluarga (KK) yang terdiri dari 2.000 jiwa. (*)

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

2 minggu ago

18 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)