Indeks Pembangunan Pemuda Terbaik Ketiga, Diraih oleh Pemprov Sulbar

Published

2 tahun ago

7 Agustus 2024

Kitasulsel–YOGYAKARTA – Pemprov Sulawesi Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pemuda di Kulonprogo, Yogyakarta, Senin , 5- 7 Agustus 2024

Penghargaan tersebut diperoleh dari kategori Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kepemudaan. Dalam kategori ini Sulbar berhasil meraih posisi Tertinggi ke-3 Tingkat Nasional, dengan nilai 55,00.

Sementara Posisi pertama diraih oleh DI Yogyakarta dengan nilai 80,00 dan posisi ke-2 dengan nilai 60 diraih oleh Provinsi Sulawesi Tengah.

Penghargaan langsung diserahkan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Raden Isnanta kepada Pj Gubernur Sulbar H. Bahtiar Baharuddin diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Sulbar Safaruddin DM melalui Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Karnoto.

Karnoto sangat bersyukur karena nilai domain ini masih tetap bertahan dari Nilai pelaporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun sebelumnya (2022).

Sementara secara keseluruhan nilai IPP Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 2,17 dari 53,33 pada tahun 2022 menjadi 55,50 pada tahun 2023.

Peningkatan nilai IPP ini disebabkan oleh naiknya domain kesehatan dan kesejahteraan dari 65 pada tahun 2022 menjadi 72,5 pada tahun 2023.

Domain Pendidikan juga mengalami peningkatan dari 63,33 menjadi 66,67.

Ketiga domain lainya mengalami stagnasi yaitu domain gender dan diskriminasi 43,33, domain partisipasi dan kepemimpinan 40 serta domain lapangan dan kesempatan kerja 55.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian rata-rata nasional terdapat dua

domain yang lebih unggul. Pertama, domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 73, sedangkan capaian nilai nasional hanya 70 (selisih 3 poin).

Kedua, domain lapangan dan kesempatan kerja lebih tinggi dengan nilai capaian 55, dibandingkan nilai nasional yaitu 45 (selisih 10 poin).

Kemudian, domain pendidikan sebesar 67 lebih rendah dibandingkan dengan capaian

nasional yaitu 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga lebih rendah yaitu

40 sedangkan nasional yaitu 43. Selisih capaian domain gender dan diskriminasi

dengan rata-rata nasional 53,33 dan Sulbar 43,33 mencapai 10 poin lebih rendah.

Nah dari ke 5 Domain tersebut yang perlu ditingkatkan koordinasinya dengan stakeholders adalah Domain gender dan diskriminasi, domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain Pendidikan. meskipun Domain pendidikan mengalami kenaikan tapi masih rendah dibawah rata-rata nasional.

Kadispora Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan, saat ini tahun 2024 Dispora lagi menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah hampir rampung.

“Jadi tanggal 24 Juli 2024 lalu kami sudah melakukan FGD yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekda Muhammad Idris,” ungkap Safaruddin.

Ia menambahkan penyusunan Kajian RAD tersebut Dispora Sulbar menggandeng pihak Akademisi Unimaju.

“Sekarang tinggal penyempurnaan dan insya Allah akan ditetapkan pada bulan Agustus ini, termasuk juga penganggaran kegiatan kepemudaan sangat menunjang,” tandasnya.(*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

11 jam ago

23 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.