Inflasi Sulsel Terkendali di 1,7 Persen, Lebih Rendah dari Nasional

Published

2 tahun ago

3 Agustus 2024

Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juli 2024 terkendali di angka 1,74 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 2,13 persen. Data ini berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

“Inflasi tahunan Sulsel itu 1,74 persen sementara inflasi tingkat nasional 2,13 persen. Pengendalian inflasi di Sulsel cukup baik karena masih di bawah nasional,” ungkap Kepala BPS Sulsel, Aryanto, Kamis (01/08/2024).

Berdasarkan data BPS tingkat inflasi Sulsel pada Bulan Juli 2024 berada di angka 1,74 persen, masih jauh lebih rendah dari nasional yakni 2,13 persen.

Aryanto mengatakan, tingkat inflasi Sulsel pada Juli 2024 baik secara bulanan (month to month), tahun kalender (year to date/ytd) maupun tahunan (year on year/yoy) cukup moderat di bawah nasional.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada Juli 2024 sebesar 0,18 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sulsel Bulan Juli 2024 sebesar 0,65 persen.

Untuk inflasi tahunan 1,74 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,65. Angka ini merupakan hasil gabungan dari delapan daerah di Sulsel yang menjadi sampel untuk mengukur tingkat inflasi di 24 Kabupaten dan Kota se-Sulsel.

Penyumbang utama inflasi Bulan Juli 2024 secara y-on-y adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,96 persen, dengan komoditas penyumbang utama adalah Beras.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,34 persen dengan komoditas penyumbang utama adalah emas perhiasan.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,10 persen dengan komoditas penyumbang utama adalah nasi dengan lauk.

Dari delapan daerah IHK di Sulsel, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 2,22 persen dengan IHK sebesar 106,29. Sedangkan inflasi yoy terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 1,46 dengan IHK sebesar 105,72.

Pada Juli 2024, dari delapan Kabupaten Kota IHK di Provinsi Sulsel, tujuh diantaranya mengalami deflasi dan satu kota mengalami inflasi secara month to month.

Adapun delapan Kabupaten Kota yang dimaksud yakni:

Bulukumba deflasi minus 0,12 persen,

Watampone minus 0,28 persen,

Kabupaten Wajo minus 0,58 persen,

Kabupaten Sidrap minus 0,01 persen,

Kota Makassar minus 0,15 persen,

Kota Parepare minus 0,47 persen,

Kota Palopo minus 0,29 persen,

dan terakhir Kabupaten Luwu Timur inflasi 0,27 persen. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

10 jam ago

23 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.