Connect with us

PJ Sekda Makassar Dukung Komitmen DKP Tingkatkan Ketahangan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Urban Farming

Published

on

Kitasulsel–Makassar Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar maka kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat jumlahnya.

Untuk itu, Dinas Ketahangan Pangan (DKP) kota Makassar melalui Focus Grup Discussion (FGD) berkomitmen terus melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat demi pemenuhan pangan di Kota Makassar.

Komitmen ini pula didukung penuh oleh PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra yang memimpin FGD tersebut, di Ruang Rapat Sekda, Balaikota Makassar, Jumat (26/07/2024).

Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penangangan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.

Tiga poin ini menjadi isu penting untuk segera diberikan solusi.

“Jadi kita terkenal dengan lorong wisata. Lorong ini disebut pak wali sebagai selnya kota. Periode pertama pak wali itu k disebut lorong garden lalu Bulo sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu item di dalamnya itu budidaya pangan,” ujar Firman.

Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi.

Selain itu pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.

Kata Firman, salah satu upaya untuk terus meningkatkan produktivitas budidaya pangan diperkotaan dengan memakai metode urban farming.

“Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat kota Makassar. Jadi penerapan ini pula dilakukan beberapa tahapan dan kordinasi dengan pihak KWT dan RT/RW,” sebutnya.

Selain tahapan tersebut, sebelumnya program lorong wisata urban farming inj juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.

Karenanya, melalui FGD ini, Firman berharap forum ini dapat memberikan masukan serta gagasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di kota Makassar.

Sehingga hasilnya nanti dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi di Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending