Connect with us

Kadivim Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Pengamanan dan Intelijen Keimigrasian

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melalui Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Jaya Saputra mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Keimigrasian dengan tema “Internalisasi Pengamanan Keimigrasian sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, serta ganguan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian” yang digelar oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim).

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Brigjen Pol. Drs. Ratna Pristiana Mulya. Mulya dalam sambutannya mengatakan rapat ini digelar untuk memperkuat internal imigrasi dalam hal pengamanan serta deteksi dini mengantisipasi adanya serangan kesisteman yang berakibat pada hilangnya beberapa data Keimigrasian.

“Beberapa waktu lalu, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan ransomware yang berakibat terhambatnya pelayanan Keimigrasian kita serta hilangnya beberapa data. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh jajaran agar selalu melaporkan keamanan keimigrasian sampai tingkat unit pelaksana teknis” ujar Mulya.

Lebih lanjut Mulya juga mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pihak eksternal seperti BIN, BSSN serta Kemenkominfo dan juga pihak internal yakni Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian dalam hal keamanan data.

“Melalui singeritas ini, data-data penting Keimigrasian dapat terlindungi serta selalu dapat melakukan back up data di beberapa titik,” sambung Mulya.

Selanjutnya dalam sesi materi, narasumber Kombes Pol Irvan Indarta, S.I.K., M.H., dari Baintelkam Polri, menyampaikan materi tentang perlunya sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk antara Imigrasi dan Polri. Irvan juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan perbatasan dengan penggunaan teknologi canggih, penguatan sistem identifikasi menggunakan teknologi biometrik dan perangkat lunak pengenalan wajah, serta pengembangan sistem intelijen yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi tentang potensi ancaman keimigrasian.

Narasumber berikutnya, Ade Permana dari Perum Peruri memaparkan tentang teknologi dan bahan material pembuatan paspor yang kini lebih canggih dan memiliki keamanan yang lebih tinggi, sehingga sulit untuk dipalsukan.

Selanjutnya narasumber Yustam Syahril, dari BNPB, menjelaskan tentang kegiatan pra-bencana di level perkantoran, seperti pemasangan rambu evakuasi, pembentukan Emergency Response Team (ERT), penyusunan contingency plan, dan pelaksanaan simulasi bencana.

Usai mengikuti rapat, Kadivim Jaya menginstruksikan kepada seluruh jajaran baik di Kanwil maupun di Satuan Kerja (Satker) Imigrasi se-Sulsel, untuk memahami secara komprehensif tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar bisa mengantisipasi dan mewaspadai adanya potensi yang terjadi dalam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengancam keamanan negara.

Adapun Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak mengatakan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian agar nantinya masyarakat semakin mudah dan merasa aman saat memperoleh informasi layanan keimigrasian. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel