WALHI Sulsel-Danny Pomanto Bicara Solusi Lingkungan dan Kebencanaan di Rakorsus Pemkot Makassar 2023
Kitasulsel, Makassar—Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel memenuhi undangan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk berbicara solusi lingkungan dan kebencanaan di Makassar.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Al Amin mengatakan apresiasinya terhadap undangan Pemkot Makassar ini.
Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan pihaknya sayang dan cinta kota ini sehingga diharapkan menjadikan kota ini dua sampai empat kali tambah baik dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Amin menuturkan kritik yang disampaikan bukan dalam rangka mengkritik satu atau dua entitas saja tetapi secara luas dan tidak terpisahkan yakni pusat, provinsi dan daerah.
Perihal banjir, misalnya, WALHI melihatnya beberapa indikator di dalamnya; ancaman (perubahan iklim/curah hujan tinggi), reklamasi, sampah dan sedimentasi, sistem drainase yang buruk, minimnya RTH, limpasan air dari hulu lalu dibagi dengan bagaimana kapasitas pemerintah.
“Peristiwa dan ancamannya itu nyata. Apalagi pak wali menyebut seluruh dunia memahami bahwa dunia dalam kondisi darurat dengan climate change. Pada prinsipnya empat hal yang kami temukan kaitannya dengan kerentanan itu dan seharusnya kita bisa melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak.” kata Al Amin di sela-sela Rakorsus, di Four Points, Selasa, (14/03/2023).
Di samping itu, ia menyebut curah hujan pada bulan sebelumnya yang mencapai 200 sampai 250 mm merupakan curah hujan yang sangat ekstrim.
“Jika refleksi pada Januari-Februari lalu di mana banjir terjadi di beberapa titik maka ini perlu refleksi bagi para OPD terkait,” sebutnya.
Meski sebenarnya, secara geografis Makassar sangat diuntungkan karena elevasi Makassar cukup bagus dan aliran air ke laut cukup mudah. Misalnya bagian utara elevasinya 5 meter, di kota hingga pesisir sampai 2 meter.
Amin menegaskan bahwa rentetan peristiwa kebencanaan dan lingkungan bukan saja berasal dari periode wali kota saat ini, tetapi ada keterlanjuran dari sebelumnya. “Ada dua, tiga, empat wali kota sebelumnya yang juga membangun ini jadi RTH kita rendah, sangat kecil maka tanah tidak mampu lagi menyerap air secara cepat,” tegasnya.
Begitu pun kondisi tutupan lahan yang sudah sangat padat. “Kalau saya jadi wali kota pun bakal bingung. Tetapi saya tetap optimis bisa menjadikan kota ini resilience tangguh dari berbagai tantangannya,” ucapnya, tersenyum.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bahwa WALHI siap menjadi kolaborator dan mitra membangun Makassar sebagai kota yang tangguh.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan apresiasi dan respeknya yang tinggi bagi WALHI Sulsel yang sudah memenuhi undangan dan mengkritik Pemkot Makassar.
Menyinggung perihal kepadatan kota, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengakui itu. Dirinya bahkan melihat di peta bahwa tersisa 35 persen saja daerah yang belum terbangun.
Ia mengatakan, saking hebatnya pembangunan di Makassar menyebabkan kepadatan dan persoalan. Maka dengan itu solusi terbaik ialah reklamasi. Dengan menggarisbawahi bahwa reklamasi yang sesuai dengan undang-undang.
Dia mengungkapkan, jika reklamasi menyebabkan banjir pasti daerah lain seperti Parepare mestinya tidak banjir. Tetapi terjadi pula. Justru, reklamasi itulah yang menahan rob dari laut.
Dari yang meninjau banjir bulan lalu, banjir yang paling besar terjadi di Jl Sulawesi dan Jl Nusantara karena tidak ada reklamasi di tempatnya. Jadi rob langsung masuk.
“Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga bahwa air sudah masuk. Maka dengan itu kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi. Sebaliknya, yang harus ditolak ialah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Jika reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi maka itu sudah diakomodir undang-undang. Mitigasinya 4 meter, jadi ada level mitigasi,” jelasnya.
“Sebaliknya, saya sepakat menolak jika reklamasi tidak sesuai undang-undang,” tekannya.
Lalu soal RTH, Makassar meningkatkan 1 persen menjadi 10,99 persen. Angka itu, diakui Danny Pomanto bahwa Pemkot sudah berjuang mati-matian. “Kita beli tanah di jendral Sudirman hanya bikin RTH. Saya mengambil kebijakan untuk RTH publik itu 10 persen karena tidak mungkin 20 persen. Kita juga tetapkan Lakkang dan Romang Tangaya untuk jadi RTH tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi untuk mencukupi 30 persen maka kami berharap pada RTH privat,” akunya.
Semua masukan WALHI, ujar Danny Pomanto bahwa timnya menerima. Dan berharap kiranya kerja sama dengan WALHI makin membuat Makassar kuat, dan tangguh. (*)
DISKOMINFO KAB SIDRAP
Dinas Pendidikan Sidrap Luncurkan Enam Inovasi Digital, Perkuat Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pendidikan
Kitasulsel–SIDRAP – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) resmi meluncurkan enam inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola administrasi, serta pengelolaan data pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi digital.
Enam inovasi tersebut merupakan hasil aktualisasi peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sidrap bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan.
Peluncuran inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus menghadirkan layanan publik yang semakin modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Inovasi pertama adalah DIGDAYA (Digitalisasi Data PAUD dan PNF Berdaya Guna) yang diinisiasi Rasmita Arsyad, S.Pd. Program ini menghadirkan sistem basis data terpadu atau single source of truth yang mengintegrasikan seluruh data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap.
Melalui DIGDAYA, diharapkan tidak lagi terjadi duplikasi maupun ketidaksinkronan data sehingga proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan terukur.
Inovasi kedua adalah PESONA (Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Edukatif Bidang PAUD dan PNF) yang diinisiasi Dian Mulyani, S.Pd. Inovasi ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif.
Selain memperluas jangkauan informasi, PESONA juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat literasi digital, serta mendukung pelayanan publik yang lebih inovatif.
Sementara itu, inovasi ketiga SEJARING (Sosialisasi Pengajuan SKMT Secara Daring) yang digagas Irfan S., S.Mat., memberikan kemudahan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam proses pengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) sebagai salah satu syarat penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Melalui sistem daring, proses administrasi menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan transparan.
Inovasi berikutnya adalah SILABUS (Efisiensi Laporan Bulanan Sekolah) yang diinisiasi Gustiana, S.E. Sistem ini dirancang untuk menciptakan mekanisme pelaporan bulanan sekolah yang lebih efektif, terstandar, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik.
Dengan SILABUS, penyampaian laporan menjadi lebih cepat, meminimalkan keterlambatan, sekaligus meningkatkan kualitas data yang diterima oleh Dinas Pendidikan.
Selanjutnya, SIPAKADATA (Siap Pakai Data) Sarpras SMART (Sistem Mudah Akses dan Real-Time Terintegrasi) yang dikembangkan Hendra Karya YN, S.Kom., menghadirkan sistem pengelolaan data sarana dan prasarana pendidikan yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time.
Data yang akurat diharapkan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan.
Adapun inovasi keenam adalah Sipindai QR Code (Sistem Pintar Data Inventaris Berbasis QR Code) yang diinisiasi Andi Risky Justi, A.Md.A.B. bersama Satriyani Saharuddin, A.Md.A.B.
Melalui pemanfaatan teknologi QR Code, sistem ini bertujuan menciptakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih akuntabel, transparan, dan terdigitalisasi. Seluruh data aset kantor ditargetkan dapat terdokumentasi secara digital dan diakses secara real-time.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, H. Sirajuddin, A.SP., M.Si., mengapresiasi lahirnya enam inovasi tersebut sebagai wujud kreativitas dan semangat perubahan dari para peserta Latsar CPNS.
“Inovasi ini merupakan kelanjutan dari inovasi yang lahir melalui pelaksanaan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS. Kami berharap seluruh inovasi yang telah dikembangkan dapat terus berkelanjutan, disempurnakan, dan memberikan dampak positif bagi organisasi, guru, tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Sirajuddin, inovasi tidak hanya menjadi syarat dalam proses aktualisasi CPNS, tetapi juga harus mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan transformasi digital di sektor pendidikan.
Dengan peluncuran enam inovasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap semakin menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pendidikan yang modern, berbasis data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi demi menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login