Connect with us

Liberti Sitinjak Kumpulkan 33 Kepala UPT Bahasa Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan

Published

on

Kitasulsel, Makassar, — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengatakan, permasalahan suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan korupsi merupakan persoalan serius di dalam suatu organisasi.

Hal ini disampaikan Kakanwil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Korupsi di Hotel Claro.

Lanjut Liberti Sitinjak, kegiatan di atas merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi pada Kanwil Sulsel.

“Pada Kanwil Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya telah lama terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan. Ini membuktikan komitmen pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Kakanwil.

Lebih jauh Liberti meminta jajarannya untuk tunduk dan taat pada aturan organisasi dan juga mampu menanamkan perubahan mind set dan culture set dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dan membangun integritas seluruh pegawai yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, terdiri dari 33 Kepala UPT beserta Tim UPG pada satuan kerja masing-masing serta Tim UPG Kanwil.

Narasumber pertama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar menekankan penerapan budaya organisasi yang telah ada pada Kemenkumham yakni tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI).

Adapun kepuasan layanan publik dapat diukur dari terpenuhinya ekpektasi masyarakat atas layanan yang diterima sesuai standar layanan yang telah ditetapkan

Narasumber kedua Jaksa Utama Pratama Kejati Sulsel, Mudazzir Munsyir menjelaskan, benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001.

“Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,” terang Mudazzir.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sidrap Tinjau Aksi Jumat Bersih di Panca Rijang

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, bersama Ketua DPRD Sidrap H. Takyuddin Masse, meninjau pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di Jalan Poros Aka-Akae, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud kolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hadir pula Camat Panca Rijang Farailla Bakry bersama jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas), murid-murid sekolah dasar, serta warga setempat.

Dalam kegiatan itu, seluruh peserta bergotong royong membersihkan kawasan di sepanjang jalan poros, mulai dari mengangkat sampah hingga merapikan lingkungan sekitar. Aksi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

Wakil Bupati Nurkanaah mengapresiasi antusiasme dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh peserta. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

“Semangat gotong royong seperti ini perlu terus dijaga. Kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ujar Nurkanaah.

Ia berharap kegiatan Jumat Bersih tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, budaya hidup bersih harus terus ditanamkan sejak dini melalui keterlibatan pelajar dan generasi muda, sehingga tercipta lingkungan yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sidrap terus mendorong pelaksanaan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, serta menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Continue Reading

Trending