Connect with us

Liberti Sitinjak Kumpulkan 33 Kepala UPT Bahasa Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan

Published

on

Kitasulsel, Makassar, — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengatakan, permasalahan suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan korupsi merupakan persoalan serius di dalam suatu organisasi.

Hal ini disampaikan Kakanwil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Korupsi di Hotel Claro.

Lanjut Liberti Sitinjak, kegiatan di atas merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi pada Kanwil Sulsel.

“Pada Kanwil Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya telah lama terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan. Ini membuktikan komitmen pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Kakanwil.

Lebih jauh Liberti meminta jajarannya untuk tunduk dan taat pada aturan organisasi dan juga mampu menanamkan perubahan mind set dan culture set dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dan membangun integritas seluruh pegawai yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, terdiri dari 33 Kepala UPT beserta Tim UPG pada satuan kerja masing-masing serta Tim UPG Kanwil.

Narasumber pertama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar menekankan penerapan budaya organisasi yang telah ada pada Kemenkumham yakni tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI).

Adapun kepuasan layanan publik dapat diukur dari terpenuhinya ekpektasi masyarakat atas layanan yang diterima sesuai standar layanan yang telah ditetapkan

Narasumber kedua Jaksa Utama Pratama Kejati Sulsel, Mudazzir Munsyir menjelaskan, benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001.

“Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,” terang Mudazzir.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Selayar 2025, Pemprov Sulsel Genjot Konektivitas Kepulauan

Published

on

Kitasulsel–KEPULAUANSELAYAR Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan lompatan signifikan memasuki tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menetapkan penguatan konektivitas sebagai prioritas utama untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi Bantuan Keuangan Daerah (BKD) serta sejumlah program strategis dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Sejumlah proyek vital pun mulai berjalan dan disiapkan untuk memperbaiki akses warga hingga ke pelosok desa.

Proyek Jalan Strategis Dimulai

Salah satu program prioritas yang tengah dikerjakan yakni pembangunan ruas Tanabau – Ngapaloka – Patumbukang. Jalan sepanjang 10,45 kilometer ini dianggarkan sebesar Rp 22 miliar dan menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil produksi perkebunan.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengucurkan BKD Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan ruas Lebo–Ledong sepanjang 2,42 kilometer. Akses ini dinilai krusial karena menghubungkan sejumlah titik permukiman dan menjadi jalur utama warga menuju pasar serta fasilitas pendidikan.

Bupati Natsir: Selayar Masuki Fase Percepatan Pembangunan

Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali menegaskan bahwa Selayar kini memasuki fase percepatan pembangunan, sejalan dengan visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pada puncak peringatan 420 Tahun Selayar, Sabtu (29/10/2025), Natsir menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sulsel.

“Ini bukti nyata ketika provinsi hadir, Selayar akan berdiri lebih tegak,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah bantuan dan dukungan provinsi telah memberi efek langsung bagi masyarakat.

“Begitu banyak jejak pembangunan di Kabupaten Selayar yang Bapak Gubernur telah torehkan dan manfaatnya dirasakan langsung,” tambahnya.

Warga Rasakan Dampak Nyata di Lapangan

Pembangunan infrastruktur ini juga mendapatkan respons positif dari masyarakat desa. Kepala Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Saharuddin Arif, mengatakan ruas Tanabau–Patumbukang merupakan satu-satunya jalan provinsi di Selayar, dan kondisinya jauh lebih baik setelah ditingkatkan.

Sebelum menjadi jalan provinsi, akses tersebut berstatus jalan kabupaten yang sempit, berlubang, dan memiliki tanjakan terjal.

“Sekarang sudah nyambung sampai Kampung Jammeng, Alhamdulillah. Arah Pantai Timur sudah enak sekali untuk warga ke kebun. Pantai Punagaan juga makin ramai destinasinya,” ungkapnya.

Ia berharap peningkatan akses dapat mendorong masuknya jaringan listrik PLN yang dibutuhkan di dusun-dusun terpencil.

Di wilayah lain, peningkatan ruas Lebo–Ledong juga mendapat sambutan hangat. Kepala Dusun Muntea, Suyarwadi, mengatakan sebelumnya jalan tersebut sering memakan korban karena kondisi yang rusak parah.

“Dulu kondisinya parah sekali, banyak korban jatuh dari motor. Sekarang akses masyarakat ke pasar dan anak-anak ke sekolah sudah baik,” tuturnya.

Ia menyebut perbaikan jalan ini sebagai penantian panjang warga.

“Jalan di Dusun Muntea sudah beberapa puluh tahun kita merdeka, baru satu kali dikerjakan, dan ini baru dikerjakan lagi,” ujarnya.

Pemprov Targetkan Konektivitas Lebih Merata di 2025

Dengan sejumlah intervensi strategis ini, Pemprov Sulsel menargetkan Selayar dapat semakin terhubung dan mampu memperkuat pusat-pusat ekonomi baru di wilayah kepulauan. Peningkatan konektivitas dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pembukaan akses bagi sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang menjadi potensi utama daerah tersebut.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Selayar yang lebih maju dan berdaya saing.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel