Connect with us

Liberti Sitinjak Kumpulkan 33 Kepala UPT Bahasa Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan

Published

on

Kitasulsel, Makassar, — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengatakan, permasalahan suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan korupsi merupakan persoalan serius di dalam suatu organisasi.

Hal ini disampaikan Kakanwil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Korupsi di Hotel Claro.

Lanjut Liberti Sitinjak, kegiatan di atas merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi pada Kanwil Sulsel.

“Pada Kanwil Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya telah lama terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan. Ini membuktikan komitmen pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Kakanwil.

Lebih jauh Liberti meminta jajarannya untuk tunduk dan taat pada aturan organisasi dan juga mampu menanamkan perubahan mind set dan culture set dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dan membangun integritas seluruh pegawai yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, terdiri dari 33 Kepala UPT beserta Tim UPG pada satuan kerja masing-masing serta Tim UPG Kanwil.

Narasumber pertama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar menekankan penerapan budaya organisasi yang telah ada pada Kemenkumham yakni tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI).

Adapun kepuasan layanan publik dapat diukur dari terpenuhinya ekpektasi masyarakat atas layanan yang diterima sesuai standar layanan yang telah ditetapkan

Narasumber kedua Jaksa Utama Pratama Kejati Sulsel, Mudazzir Munsyir menjelaskan, benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001.

“Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,” terang Mudazzir.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

JNK Research and Consulting Rilis Survei: 87,7 Persen Warga Puas Kinerja SAR–Kanaah

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA— Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M dan Nur Kanaah, menunjukkan tren positif. Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 87,7 persen terhadap kinerja pasangan SAR–Kanaah sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Riset tersebut dirilis oleh JNK Research and Consalting dalam forum pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026). Paparan ini turut menghadirkan capaian kinerja sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia sebagai bahan perbandingan.

Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, hasilnya 87,7 persen warga puas atas kinerja pasangan SAR–Kanaah,” ujar Ananda dalam forum tersebut.

Capaian Kinerja Pemda Sidrap

Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai sejalan dengan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam berbagai sektor strategis selama satu tahun terakhir, antara lain:

1. Sektor Infrastruktur dan Layanan Dasar

Pemkab Sidrap merealisasikan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten serta perbaikan infrastruktur irigasi pertanian. Program penataan kawasan permukiman dan peningkatan akses air bersih juga menjadi prioritas dalam APBD 2025.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap mencatat peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Dukungan terhadap petani dilakukan melalui optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan penyuluhan pertanian.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah melakukan percepatan digitalisasi layanan administrasi serta penataan sistem pelayanan terpadu untuk memangkas waktu dan prosedur pengurusan dokumen masyarakat. Upaya ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Pemkab Sidrap mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memperluas akses layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah. Program penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu turut menjadi perhatian dalam satu tahun terakhir.

5. Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Melalui pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa turut menopang daya beli warga.

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan

Tingkat kepuasan sebesar 87,7 persen menempatkan kepemimpinan SAR–Kanaah dalam kategori sangat baik menurut standar survei opini publik. Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan tetap menjadi perhatian, terutama dalam pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan lapangan kerja.

Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menjadikan tahun kedua kepemimpinannya sebagai fase percepatan program prioritas dan konsolidasi pembangunan berkelanjutan.

Dengan hasil survei ini, pasangan SAR–Kanaah dinilai berhasil membangun kepercayaan publik pada tahun pertama pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja serta memastikan seluruh program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidrap secara merata.

JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia lembaga konsultan politik dan riset yang telah berpengalaman melakukan survei opini publik di berbagai daerah di Indonesia.

Continue Reading

Trending