Connect with us

Abdi Ardiansyah, Mahasiswa Unhas Delegasi Termuda di Australia Awards Short Course

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Abdi Ardiansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 Universitas Hasanuddin menjadi peserta termuda pada Australia Awards Short Course yang diadakan oleh Pemerintah Australia bekerja sama Pemerintah Indonesia dengan tema “Youth Participation in Social Justice Issues”.

Di sesi Australia Awards Short Course, Abdi yg masih berusia 19 tahun ini menjadi delegasi termuda dalam program ini yang diikuti 25 peserta dengan berbagai profesi dari organisasi dan lembaga di Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan potensi melalui kursus singkat selama dua hingga tiga minggu, yang terbagi atas Pre Course Workshop (11-13 Oktober 2022), Short Course in Australia (21 November- 2 Desember 2022), dan Post Course Workshop (14-16 Februari 2023).

Abdi yang diwawancarai, Senin (6/3) menceritakan pengalamannya mengikuti program tersebut. Dijelaskan bahwa Australia Awards Short Course ini merupakan program pemerintah Australia yang memberikan wadah bagi seseorang yang bergerak pada bidang organisasi sosial, politik, lingkungan, pemerintahan, hingga pendidikan. Program ini memberikan pembekalan bagi setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk berkontribusi terhadap organisasi atau institusi masing-masing.

“Saya menjadi salah satu dari 25 awardee yang berkesempatan untuk mengikuti Australia Awards Short Course. Kami ditempatkan di Queensland University of Technology (QUT) yang berfokus mempelajari beragam materi, baik itu dalam segi konsep, teori, praktek, pengalaman, serta konteks kebijakan di Australia terkait isu keadilan sosial yang berlangsung selama dua pekan di Brisbane, negara bagian Queensland, dan Melbourne, negara bagian Victoria. Kegiatan ini juga dibiayai langsung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),” jelas Abdi.

lebih lanjut, Abdi menuturkan bahwa dirinya termotivasi mengikuti program ini karena ingin mempelajari langsung institusi pendidikan di Australia, dengan hadirnya narasumber dari pihak pemerintah, akademisi, aktivis, hingga CEO di beberapa organisasi sosial Australia.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan akademisi, praktisi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian. Selain itu, peserta yang lulus pada program ini merupakan lulusan dari universitas ternama seperti Columbia University, The University of Melbourne, The University of Sydney, Queensland University, dan juga University of Hawaii.

Para peserta bisa belajar langsung bersama dosen-dosen yang ada di Queensland University of Technology (QUT) serta beberapa pembicara yang begitu berkompeten. Sebagai output dari kegiatan ini, peserta lainnya dilatih untuk merencanakan hingga mengimplementasikan proyek sosial nantinya.

“Awalnya saya merasa insecure, namun seiring berjalannya waktu akhirnya saya bisa beradaptasi dengan terus berusaha memberikan yang terbaik selama proses belajar berlangsung. Keberagaman peserta tentunya menjadi kesyukuran bagi saya karena keberagaman inilah yang akan memperluas jaringan dan juga pengetahuan saya sebagai mahasiswa.” Kata Abdi.

Keikutsertaan Abdi pada program ini setelah berhasil melewati tahapan seleksi berkas dan seleksi wawancara dengan baik dan lancar dengan membagi waktu terhadap proses perkuliahan dan juga proses seleksi pada program ini.

“Kepengurusan saya sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Bulukumba selama SMA juga turut membantu saya dalam proses seleksi ini. Selain itu, tema program short term ini sangat sesuai dengan jurusan saya sebagai mahasiswa hukum. Peserta juga harus mampu berbahas Inggris untuk mengikuti proses pembelajaran selama di Australia. Saya sangat berharap semoga semakin banyak mahasiswa Unhas yang ikut berpartisipasi pada program ini maupun program-program yang ada diluar sana nantinya.” Tambah Abdi.

Melalui tema “Youth Participation in Social Justice Issues”, Abdi menjalankan proyek sosial yang berfokus pada partisipasi pemuda dalam isu keadilan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Menurutnya, kurangnya akses informasi serta tidak adanya kegiatan mentoring di sekolah-sekolah yang ada di desa menjadi dasar pemilihan topik pendidikan. Proyek sosial yang dijalankan tersebut melibatkan alumni dari Australia Awards, Kennedy-Lugar Youth Exchange Program, dan YSEALI Academic Fellowship untuk memberikan pemaparan materi terkait pentingnya paparan internasional hingga kegiatan mentoring kepada siswa-siswi yang ada di desa.

Di akhir wawancara, Abdi menuturkan komitmennya untuk menjadi sivitas akademika yang akan senantiasa mampu menjaga nama baik Kampus Unhas. Dirinya juga berharap melalui capaian dan prestasinya Unhas, dapat membawanya untuk memperluas jaringan dalam berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Australia. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Harga Sawit Nasional Menguat, Petani Luwu Timur Soroti Tertahannya Harga TBS di Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur,– Di tengah tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah sentra perkebunan Indonesia, petani sawit di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur, mengaku belum merasakan dampak positif kenaikan harga tersebut. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harga Sawit guna memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai wilayah penghasil sawit, harga TBS di Sulawesi Barat dilaporkan mengalami kenaikan sekitar Rp60 per kilogram. Sementara itu, di Kalimantan Timur, harga TBS tercatat meningkat sekitar Rp40 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya di pasar internasional.

Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu (13/6/2026), harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur dilaporkan masih berada pada posisi yang sama dan belum mengalami penyesuaian sebagaimana yang terjadi di daerah lain.

Seorang warga Sulawesi Selatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan tidak adanya kenaikan harga TBS di wilayah tersebut. Menurutnya, apabila harga CPO global menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan harga TBS, maka petani sawit di Sulawesi Selatan seharusnya juga memperoleh manfaat dari tren kenaikan harga yang sedang terjadi.

“Kami heran mengapa hanya Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kenaikan harga, sementara daerah lain sudah menyesuaikan harga TBS mereka. Jika harga CPO dunia naik, maka petani di Sulawesi Selatan juga berhak menikmati kenaikan yang sama,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata niaga sawit agar harga yang diterima petani dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan petani, koperasi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan pemerintah, perwakilan petani, koperasi, dan unsur terkait lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam rantai tata niaga sawit,” katanya.

Menurutnya, di kalangan petani juga mulai berkembang dugaan adanya praktik-praktik yang menyebabkan harga TBS di Sulawesi Selatan tidak bergerak mengikuti tren kenaikan yang terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan investigasi yang objektif oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penetapan harga.

“Sudah muncul dugaan adanya praktik-praktik permainan harga yang sangat merugikan petani. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan harga sawit ditetapkan secara transparan dan sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.

Para petani berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani sawit. Mereka juga mendorong terciptanya sistem penetapan harga TBS yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Kondisi stagnannya harga TBS di Sulawesi Selatan di tengah kenaikan harga sawit di berbagai daerah dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Selain menyangkut pendapatan petani, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan wilayah sekitarnya.

 

Continue Reading

Trending