Connect with us

Ketua DPRD Rudianto Lallo – Wali Kota Danny Pomanto Kompak Hadiri Jalan Sehat IKA UNHAS Bone

Published

on

KITASULSEL—BONE-– Ketua DPRD Makassar yang juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Kota Makassar, Rudianto Lallo mengikuti jalan sehat yang digelar oleh IKA UNHAS Bone, di Kabupaten Bone, Minggu, 26/3/2024.

Jalan sehat IKA Bone turut dihadiri Wali Kota Makassar yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel Danny Pomanto bersama jajaran pengurusnya, hadir juga inisiator IKA Unhas Bone yang juga Bupati Bone, Andi Fahsar M. Padjalangi.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Alumni IKA Unhas Bone yang melibatkan banyak keluarga besar Unhas dan masyarakat. Dia menilai kegiatan jalan sehat salah satu cara mempererat kembali silatutahmi sesama alumni Unhas.

“Hari ini, kami bersama Pak Wali Kota yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel bersama-sama memeriahkan kegiatan jalan sehat IKA Bone. Kegiatan ini tentunya patut diapresiasi, dengan kegiagan ini, kita sesama alumni yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu kembali saling sapa,”kata Politisi yang dikenal dengan tagline Anak Rakyat itu.

Politisi Partai NasDem itu juga menilai kegiatan jalan sehat untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Dengan berjalan kaki di pagi hari maka dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan kondisi fisik serta mental.

“Dengan berjalan pagi dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengatasi stres. Selain itu, jalan pagi juga dapat membantu membakar kalori dan mempertahankan tubuh tetap bugar. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan mood dan membantu memulai hari dengan suasana hati yang baik,”tambah Legislator dua periode itu.

Diketahui orang nomor satu di DPRD Makassar itu telah menggelar jalan sehat di Kota Makassar melalui Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI). Melalui yayasan bentukannya itu telah menggelar jalan sehat di tiga Kecamatan, masing-masing, Manggala, Tamalate dan Biringkanaya yang dihadiri puluhan ribu masyarakat, adapun kelanjutan jalan sehat Anak Rakyat akan kembali di gelar di Kecamatan Pannakukang pada tanggal 12 Maret dan 19 Maret di Kepulauan Sangkarrang tepatnya di Pulau Barrang Lompo.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam sambutannya mengapresiasi IKA Unhas Bone yang menggelar kegiatan akbar. Dia menilai kegiagan ini akan melahirkan kolaborasi dan sinergitas. Lewat IKA Unhas, berbagai hal kata dia dapat dikembangkan kerjasama dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag: Tidak Ada yang Dilanggar

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA, — Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang(OSO), menyatakan fasilitas jet pribadi yang digunakan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tidak melanggar aturan.

Menurut OSO, penggunaan fasilitas tersebut wajar karena berkaitan dengan undangan kegiatan keagamaan.

“Tidak ada salahnya. Kami yang mengundang. Beliau hadir untuk meresmikan masjid dan membacakan doa. Salahnya di mana?” ujar OSO saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

OSO menegaskan, kehadiran Nasaruddin tidak berkaitan dengan tugas kedinasan Kementerian Agama, melainkan memenuhi undangan peresmian rumah ibadah.

Dilaporkan ke KPK

Sebelumnya, Nasaruddin telah melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Nasaruddin menjelaskan, ia menggunakan jet milik OSO karena keterbatasan penerbangan komersial pada malam hari. Ia juga harus kembali ke Jakarta untuk persiapan sidang isbat keesokan paginya.

“Jam 11 malam sudah tidak ada penerbangan. Sementara besok pagi harus kembali karena ada persiapan sidang isbat,” kata Nasaruddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menyebut pelaporan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Proses Analisis

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melakukan analisis atas laporan tersebut.

“Tim akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis sebelum memutuskan status pemberian fasilitas itu,” ujar Budi.

Ia menambahkan, KPK dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan dalam proses klarifikasi.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara fasilitas pribadi dan potensi gratifikasi bagi pejabat negara. KPK menegaskan akan menelaah laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Continue Reading

Trending