Ketua DPRD Rudianto Lallo – Wali Kota Danny Pomanto Kompak Hadiri Jalan Sehat IKA UNHAS Bone
KITASULSEL—BONE-– Ketua DPRD Makassar yang juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Kota Makassar, Rudianto Lallo mengikuti jalan sehat yang digelar oleh IKA UNHAS Bone, di Kabupaten Bone, Minggu, 26/3/2024.
Jalan sehat IKA Bone turut dihadiri Wali Kota Makassar yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel Danny Pomanto bersama jajaran pengurusnya, hadir juga inisiator IKA Unhas Bone yang juga Bupati Bone, Andi Fahsar M. Padjalangi.
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Alumni IKA Unhas Bone yang melibatkan banyak keluarga besar Unhas dan masyarakat. Dia menilai kegiatan jalan sehat salah satu cara mempererat kembali silatutahmi sesama alumni Unhas.
“Hari ini, kami bersama Pak Wali Kota yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel bersama-sama memeriahkan kegiatan jalan sehat IKA Bone. Kegiatan ini tentunya patut diapresiasi, dengan kegiagan ini, kita sesama alumni yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu kembali saling sapa,”kata Politisi yang dikenal dengan tagline Anak Rakyat itu.
Politisi Partai NasDem itu juga menilai kegiatan jalan sehat untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Dengan berjalan kaki di pagi hari maka dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan kondisi fisik serta mental.
“Dengan berjalan pagi dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengatasi stres. Selain itu, jalan pagi juga dapat membantu membakar kalori dan mempertahankan tubuh tetap bugar. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan mood dan membantu memulai hari dengan suasana hati yang baik,”tambah Legislator dua periode itu.
Diketahui orang nomor satu di DPRD Makassar itu telah menggelar jalan sehat di Kota Makassar melalui Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI). Melalui yayasan bentukannya itu telah menggelar jalan sehat di tiga Kecamatan, masing-masing, Manggala, Tamalate dan Biringkanaya yang dihadiri puluhan ribu masyarakat, adapun kelanjutan jalan sehat Anak Rakyat akan kembali di gelar di Kecamatan Pannakukang pada tanggal 12 Maret dan 19 Maret di Kepulauan Sangkarrang tepatnya di Pulau Barrang Lompo.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam sambutannya mengapresiasi IKA Unhas Bone yang menggelar kegiatan akbar. Dia menilai kegiagan ini akan melahirkan kolaborasi dan sinergitas. Lewat IKA Unhas, berbagai hal kata dia dapat dikembangkan kerjasama dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login