Connect with us

Komisi C DPRD Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan MNP

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Pembangunan Makassar New Port (MNP) masih meyisakan sejumlah kendala bagi warga terdampak akibat adanya proses pembangunan tol layang atau fly Over. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kendala yang dihadapi warga terdampak dan sejumlah pihak terkait.

Menghadirkan Pihak PT. Wika selaku pengembang, Pelindo IV Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta Camat dan Lurah setempat, RDP ini digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (24/02/2023).

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh H. Yusuf, belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang disepakati dengan pihak pengembang dan Pelindo. Sementara, dirinya mengaku sudah menyepakati mulai dari harga dan luasan lahan yang akan dibebaskan hingga saat ini.

“Selain itu, kami merasa adanya “miss data” yang dimiliki sejumlah pihak terkiat pembebasan lahan ini pak. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari kesepakatan. Juga sejumlah warga kami belum mendapatkan pembayaran yang kami sepakati”, ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) juga menegaskan sejumlah permasalahan yang terjadi akibat adanya pembangunan, mulai dari dampak banjir, kerusakan bangunan, dan sebagainya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan setelah kami berkunjung itu memang besar dampak yang dirasakan warga. Untuk itu kami memperjuangkan apapun suara dari rakyat sehingga kami lakukan mediasi hari ini”, tegasnya.

Mendukung penyataan beliau, Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mendesak pihak pelindo untuk menyelesaikan secepatnya pembayaran yang telah disepakati. Sebab warga mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Kami minta dengan hormat agar pelindo secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan, sebab sering kita mendapatkan juga adanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas akibat pembangunan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Project Manager PT. Wika, Didir mengaku telah memenuhi tahapan pelaksanaan pembangunan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Banjir dan Longsor, Gubernur Sulsel Turunkan Tim BPBD ke Lapangan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung ke empat daerah terdampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Langkah ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo menyampaikan bahwa tim BPBD telah dikerahkan ke seluruh wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga dan menyerahkan bantuan logistik.

“Tim sudah turun ke semua daerah terdampak banjir. Selain menyalurkan logistik, kami juga sudah berkoordinasi untuk mendirikan dapur umum di beberapa titik guna memenuhi kebutuhan makan warga yang terdampak,” jelas Amson, Sabtu (6/7/2025).

Ia menambahkan, BPBD juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga untuk membantu membersihkan material longsoran yang menghalangi akses jalan.

Selain itu, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Pompengan terkait penanganan tanggul yang jebol dan mengakibatkan luapan sungai.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul juga sudah mulai kita bahas untuk rencana jangka panjang,” ujar Amson.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, menyebutkan bahwa bantuan logistik telah disiapkan jauh hari melalui sistem buffer stock yang tersedia di setiap kabupaten.

“Bantuan logistik bencana memang kami salurkan secara rutin sebelum bencana terjadi, sebagai langkah antisipasi. Gudang logistik di tiap kabupaten sudah disiapkan, dan akan dilakukan top up jika stok menipis berdasarkan hasil asesmen,” jelasnya.

Langkah cepat pemerintah provinsi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi dengan baik. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel