Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Komisi C DPRD Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan MNP

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Pembangunan Makassar New Port (MNP) masih meyisakan sejumlah kendala bagi warga terdampak akibat adanya proses pembangunan tol layang atau fly Over. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kendala yang dihadapi warga terdampak dan sejumlah pihak terkait.

Menghadirkan Pihak PT. Wika selaku pengembang, Pelindo IV Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta Camat dan Lurah setempat, RDP ini digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (24/02/2023).

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh H. Yusuf, belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang disepakati dengan pihak pengembang dan Pelindo. Sementara, dirinya mengaku sudah menyepakati mulai dari harga dan luasan lahan yang akan dibebaskan hingga saat ini.

“Selain itu, kami merasa adanya “miss data” yang dimiliki sejumlah pihak terkiat pembebasan lahan ini pak. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari kesepakatan. Juga sejumlah warga kami belum mendapatkan pembayaran yang kami sepakati”, ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) juga menegaskan sejumlah permasalahan yang terjadi akibat adanya pembangunan, mulai dari dampak banjir, kerusakan bangunan, dan sebagainya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan setelah kami berkunjung itu memang besar dampak yang dirasakan warga. Untuk itu kami memperjuangkan apapun suara dari rakyat sehingga kami lakukan mediasi hari ini”, tegasnya.

Mendukung penyataan beliau, Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mendesak pihak pelindo untuk menyelesaikan secepatnya pembayaran yang telah disepakati. Sebab warga mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Kami minta dengan hormat agar pelindo secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan, sebab sering kita mendapatkan juga adanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas akibat pembangunan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Project Manager PT. Wika, Didir mengaku telah memenuhi tahapan pelaksanaan pembangunan.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Apresiasi DPRD atas Rekomendasi LKPJ 2025

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026 yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi sekaligus berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025 dan akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

“Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Munafri.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD mencerminkan perhatian tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bentuk dukungan dan partisipasi aktif legislatif dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia menilai hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui tujuh program prioritas “Sapta Mulia”.

“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Munafri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

“Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” tuturnya.

“Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,” sambung Appi.

Pada kesempatan yang sama, Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

“Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah kota,” katanya.

Aliyah berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Tentu, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam melayani masyarakat akan semakin memperkuat kualitas pemerintahan di Kota Makassar,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar.

Continue Reading

Trending