Komisi C DPRD Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan MNP

Published

3 tahun ago

24 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pembangunan Makassar New Port (MNP) masih meyisakan sejumlah kendala bagi warga terdampak akibat adanya proses pembangunan tol layang atau fly Over. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kendala yang dihadapi warga terdampak dan sejumlah pihak terkait.

Menghadirkan Pihak PT. Wika selaku pengembang, Pelindo IV Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta Camat dan Lurah setempat, RDP ini digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (24/02/2023).

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh H. Yusuf, belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang disepakati dengan pihak pengembang dan Pelindo. Sementara, dirinya mengaku sudah menyepakati mulai dari harga dan luasan lahan yang akan dibebaskan hingga saat ini.

“Selain itu, kami merasa adanya “miss data” yang dimiliki sejumlah pihak terkiat pembebasan lahan ini pak. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari kesepakatan. Juga sejumlah warga kami belum mendapatkan pembayaran yang kami sepakati”, ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) juga menegaskan sejumlah permasalahan yang terjadi akibat adanya pembangunan, mulai dari dampak banjir, kerusakan bangunan, dan sebagainya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan setelah kami berkunjung itu memang besar dampak yang dirasakan warga. Untuk itu kami memperjuangkan apapun suara dari rakyat sehingga kami lakukan mediasi hari ini”, tegasnya.

Mendukung penyataan beliau, Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mendesak pihak pelindo untuk menyelesaikan secepatnya pembayaran yang telah disepakati. Sebab warga mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Kami minta dengan hormat agar pelindo secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan, sebab sering kita mendapatkan juga adanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas akibat pembangunan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Project Manager PT. Wika, Didir mengaku telah memenuhi tahapan pelaksanaan pembangunan.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak November–Desember untuk Kendalikan Harga Jelang Nataru

Published

2 menit ago

1 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota pada periode November hingga Desember 2025. Program ini hadir sebagai upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muhammad Ilyas, menjelaskan bahwa kegiatan GPM didanai melalui APBD dari insentif fiskal, dan menjadi salah satu intervensi pemerintah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“GPM ini sangat diperlukan masyarakat, terutama sebagai intervensi pemerintah dalam pengendalian harga,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Selain berperan dalam menekan inflasi daerah, GPM juga ditujukan untuk memperluas distribusi beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Jadi kita masih akan tetap melaksanakan GPM ini. Apalagi menjelang Nataru, pasti ada peningkatan permintaan dan potensi kenaikan harga karena momennya akhir tahun,” tambah Ilyas.

150 Kali Kegiatan Digelar hingga Akhir Tahun

Ilyas mengungkapkan bahwa pelaksanaan GPM yang didanai dari Insentif Fiskal November–Desember ditargetkan berlangsung lebih dari 150 kali. Kegiatan ini dilaksanakan baik oleh Pemprov Sulsel maupun secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk bulan Desember, GPM mulai digelar sejak pekan pertama dan kedua, dengan pelaksanaan serentak pertama dijadwalkan pada 1, 2, 8, dan 9 Desember, melibatkan 8 kabupaten/kota. Sementara 16 kabupaten/kota lainnya akan menggelar kegiatan serentak pada 9 Desember.

“Minggu pertama Desember itu tanggal 1 Desember, ya. Berarti hari ini (Senin, 1 Desember) ada gerakan pangan murah,” jelasnya.

Pelaksanaan GPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Jaga Inflasi Tetap Stabil

Melalui GPM, Pemprov Sulsel berharap dapat mengendalikan inflasi yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun akibat naiknya permintaan pasar.

“Dengan kegiatan GPM ini, kami berharap inflasi di Sulawesi Selatan dapat terkendali dengan baik, khususnya menjelang Nataru,” tutup Ilyas.

Program Gerakan Pangan Murah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.