Connect with us

Perda Inovasi Daerah Disosialisasikan, Perkuat Sistem Inovasi di Kabupaten Sidrap

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), mengadakan Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah, Kamis (23/2/2023).

Sosialisasi dirangkaikan FGD penyusunanan Perbup Inovasi Daerah, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Asisten Ekonomi Pembangunan, Siara Barang, SH. M.Si., mewakili Bupati Sidrap membuka kegiatan. Dalam sambutannya ia berharap, perda tersebut menjadi cikal bakal penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Sidrap.

Lebih jauh dikatakannya, merujuk PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, didefinisikan bahwa inovasi merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Tujuannya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terang Siara Barang.

Kepala Bappelitbangda Sidrap, Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si., mengungkap, berdasarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 dan 2021, sidrap masih status “kurang inovatif”,

“Alhamdulillah, tahun 2022 kemarin status kita meningkat menjadi ‘inovatif’. Semoga para inovator dan bakal calon Inovator di Sidrap untuk tetap semangat dan optimis dalam menciptakan inovasi,” bebernya.

Arsjad selanjutnya mengutarakan, dalam Perda 8 Tahun 2022 ini, dijelaskan ada banyak jenis inovasi.

Mulai inovasi tata kelola pemerintahan, paparnya, yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan unsur manajemen,

“Selanjutnya inovasi pelayanan publik, yaitu inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik,” urainya.

Ditambahkan Arsjad, ada pula inovasi daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Di kesempatan itu, Andi Mappaiwang, S.Sos, MSi, mewakili Kabag Organisasi Sekretariat Dearah sebagai narasumber menuturkan, lahirnya Perda Inovasi Daerah ini semakin memberi pijakan hukum dalam mendukung ekosistem inovasi daerah.

“Apalagi di perda ini diatur tentang pemberian penghargaan bagi ASN yang memiliki inovasi,” tukasnya.

Tahun 2022 lalu, ulas Mappaiwang, ada 4 orang inovator yang mendapat penghargaan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Dan Insya Allah tahun 2023 nilainya akan meningkat. Intinya, dengan perda ini semakin memberi dukungan kepada para ASN di sidrap untuk berinovasi,” tandasnya.

Sementara Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda, Alimuddin Baharuddin, SKM., MM. memaparkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 ASN dari berbagai OPD lingkup Pemkab Sidrap.

“Hadir 4 orang inovator yang telah berprestasi karena telah menjadi top 30 Inovasi Sulsel tahun 2020-2021,” ujar Alba, panggilan akrabnya.

Mereka yakni dr. Rosmin (Puskesmas Pangkajene), Bidan Nur Hidayah (Poskesdes Mojong Puskesmas Empagae), Iwan Arifin (Puskesmas Lancirang), dan Risma Ernawati (RS Arifin Numang).

“Hadir juga bakal calon inovator yang insya Allah tahun 2023 ini akan kita uji coba di masing-masing perangkat daerah,” sebut Alba yang sekaligus Inovator KLIK-IDE (Klinik Inovasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Mengenai FGD, Alba menyatakan bertujuan agar ASN yang punya inovasi untuk memberi masukan dalam penyusunan Perbup Inovasi Daerah sebagai turunan perda inovasi daerah.

“Insya Allah, semua inisiatif inovasi nanti akan kita uji coba di tahun 2023 dan dinilai kelayakannya untuk dilanjutkan menjadi inovasi daerah,” ucapnya.

Alba juga menjelaskan, pemberian penghargaan atau insentif kepada kepada ASN, perangkat daerah, atau anggota masyarakat yang menjadi indikator diatur dalam Perda Nomor 8 tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Pasal 21. Selengkapnya sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, atau anggota masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2) Pemberian penghargaan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Ajak Selebgram Jadi Mitra Sosialisasi Program Pemerintah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak para pelaku industri kreatif dan selebgram untuk ikut berperan aktif menyosialisasikan berbagai program Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Selebgram se-Kota Makassar yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Munafri, peran kreator digital saat ini sangat penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dengan pendekatan yang kreatif dan mudah dipahami.

“Saya sangat menunggu momentum seperti ini. Karena sekarang banyak sekali program pemerintah kota yang bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga perlu disosialisasikan dengan cara penyampaian yang baik,” ujarnya.

Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar saat para pelaku industri kreatif berkumpul dalam momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan.

Munafri menyambut langsung para selebgram dan kreator konten dari berbagai komunitas yang selama ini aktif mewarnai ruang digital dengan karya dan gagasan kreatif.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan komunitas kreatif sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam suasana santai namun penuh makna, berbagai ide dan gagasan pun mengalir. Diskusi yang terbangun membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan para kreator dalam mendukung pembangunan kota serta menyampaikan berbagai program kepada masyarakat secara lebih menarik.

Pada kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi meminta Kepala Dinas Kominfo Makassar untuk memaksimalkan potensi kreator digital yang ada di Makassar agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah.

Menurutnya, para pelaku industri kreatif dapat menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kritik konstruktif.

“Silakan menjadi corong pemerintah, bukan hanya menyampaikan program, tapi juga memberikan kritik. Kalau ada yang tidak bagus, sampaikan. Itu penting supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Munafri juga menyoroti sejumlah isu perkotaan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti penataan trotoar yang masih sering digunakan untuk aktivitas lain serta pengelolaan sampah rumah tangga.

Ia mengajak para kreator untuk turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan budidaya maggot.

“Kita kolaborasi berikan edukasi kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Makassar yang membutuhkan dukungan sosialisasi dari para kreator digital.

Beberapa program tersebut antara lain sambungan air bersih gratis PDAM bagi masyarakat kurang mampu, layanan pengaduan masyarakat Lontara, serta program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP masing-masing dua pasang seragam yang dibiayai melalui APBD.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menjalankan kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat rumah tangga kurang mampu di kota tersebut.

“Program ini harus diketahui masyarakat bahwa ada anggaran pemerintah yang digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Munafri.

Di bidang perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga menanggung iuran BPJS bagi puluhan ribu masyarakat. Tahun ini, sebanyak 81 ribu warga mendapatkan jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Selain itu, pemerintah kota juga memberikan 41 ribu jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan, termasuk membuka peluang bagi pekerja kreatif untuk didaftarkan dalam program tersebut.

Munafri berharap kolaborasi antara pemerintah dan komunitas kreatif dapat terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat.

“Kami berharap setelah pertemuan ini para pelaku industri kreatif dapat terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai OPD untuk menyosialisasikan program-program Pemerintah Kota Makassar secara lebih luas,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan komunitas selebgram Kota Makassar, Ahmad Zuhaelsi yang akrab disapa Abu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota atas undangan silaturahmi dalam kegiatan buka puasa bersama para kreator digital.

“Kita berkumpul bersama Pak Wali Kota sore ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang untuk bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara komunitas kreator digital dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan.

“Semoga ke depan teman-teman di sini bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar bersama Pak Wali Kota,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Abu kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar beserta jajaran pemerintah kota yang dinilai terus memberikan dukungan kepada komunitas kreatif di Kota Makassar.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali dan seluruh jajaran yang sudah bersilaturahmi dengan teman-teman semua,” tutupnya.

Continue Reading

Trending