Connect with us

Diskominfo Sulsel Bakal Godok Regulasi Pembatasan Digital Bagi Anak

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan perlu adanya regulasi untuk pembatasan digital bagi anak di era sekarang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kasus kriminalitas di Sulawesi Selatan cukup besar melibatkan anak sebagai pelaku.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebabnya karena digitalisasi,” ujar Sukarniaty pada kegiatan yang digelar Unicef bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Senin, 20 Februari 2023.

Ani sapaan akrabnya mengatakan regulasi pembatasan digitalisasi untuk anak di bawah umur segera digodok tahun ini. Nantinya, Diskominfo akan bekerja sama dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut Ani, digitalisasi bukan hanya untuk hiburan, namun untuk menunjang aktivitas sekolah atau belajar. Sehingga semua pihak harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan dan meningkatkan pengetahuan.

Sebab, pengaruh digital pada anak-anak dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Olehnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan sehat saat menggunakan teknologi digital.

“Dan yang lebih penting adalah literasi dan edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman dan bertanggungjawab. Regulasi ini nantinya dibuat untuk melindungi anak-anak kita,” bebernya.

Selain itu, menurut Ani, peran media juga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bagaimana menciptakan atmosfir positif melalui tulisan yang bisa menjadi insiprasi bagi anak-anak.

“Media punya kontribusi dalam pembentukan karakter anak melalui pemberitaan. Seperti yang dilakukan AJI Makassar ini, saya sangat mengapresiasi,” ungkapnya.

Media juga diharap meningkatkan ketersediaan konten digital yang bermanfaat dan pendidikan untuk anak-anak. Seperti aplikasi pendidikan, game, dan video edukatif.

Hal ini dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada orang tua dan pengasuh anak untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi digital.

“Yang terpenting adalah harus ada kerjasama dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi memberikan fitur keselamatan dan pengaturan kontrol orang tua yang memadai pada perangkat dan platform digital mereka,” ungkapnya.

Ani mengaku sejumlah kebijakan sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk melindungi dan memberdayakan anak. Diantaranya Inovasi PASTI BERAKSI atau Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi.

Pemprov bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS),

“Kita di Sulsel merupakan provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi provinsi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan anak tidak sekolah bersama Unicef,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel itu. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

FEATURE

Dari Skeptis Menjadi Harapan: Perjalanan Sunyi Program Lansia Ibas–Puspa

Published

on

KITASULSEL—LUWUTIMUR—Di ufuk timur Kabupaten Luwu Timur di tanah yang dikenal dengan sebutan Bumi Batara Guru, sebuah janji pernah diucapkan dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. Janji itu sederhana: menghadirkan negara lebih dekat bagi para orang tua—mereka yang rambutnya telah memutih, langkahnya mulai pelan, namun doa-doanya tak pernah berhenti menguatkan daerah ini.

Di awal kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler, program tersebut tak sepenuhnya disambut tepuk tangan. Sebaliknya, ia lebih sering disambut keraguan.

“Mustahil.”

“Bertentangan dengan regulasi.”

“Tidak realistis untuk kemampuan fiskal daerah.”

Begitulah suara-suara yang beredar.

Namun bagi Irwan, niat baik adalah kompas. Ia berulang kali menyampaikan kepada jajaran birokrasi dan masyarakat: “Luruskan niat untuk kesejahteraan rakyat. Soal jalan dan rintangannya, biarkan ikhtiar dan doa yang bekerja.”

Yang membuat publik perlahan terdiam adalah waktu.

Belum genap empat bulan pasca pelantikan, langkah-langkah teknis mulai dijalankan. Pendataan lansia diperbarui. Validasi by name by address diperketat. Sinkronisasi dengan dinas sosial, desa, hingga RT/RW dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Tak ada gegap gempita.

Tak ada seremoni berlebihan.

Yang ada hanyalah rapat-rapat panjang, diskusi anggaran, penyesuaian regulasi, dan penyusunan skema agar program ini tidak menabrak aturan, melainkan berdiri kokoh di atasnya.

Program yang semula dianggap bertentangan dengan banyak hal, perlahan menemukan bentuknya. Skema bantuan sosial bagi lansia kurang mampu dirancang lebih terstruktur. Mekanisme pencairan diperjelas. Pendampingan diperkuat. Pemerintah desa dilibatkan aktif agar tidak ada lansia yang tercecer.

Irwan dan Puspawati memilih menjawab skeptisisme bukan dengan perdebatan, melainkan dengan konsistensi.

Satu tahun berjalan, program ini tak lagi menjadi wacana. Ia telah menjadi kenyataan yang dirasakan.

Ada lansia yang kini bisa membeli obat tanpa harus menunggu kiriman anaknya.

Ada yang tak lagi merasa sendiri karena perhatian pemerintah hadir menyapa.

Ada yang tersenyum karena merasa dihargai, bukan dilupakan.

Di beranda-beranda rumah panggung, di desa-desa pesisir, di wilayah pegunungan hingga perkebunan, “Lutim Peduli Lansia” menjadi cerita hangat yang beredar dari mulut ke mulut.

Di tengah gaung visi besar “Juara” yang dikumandangkan di seluruh pelosok Bumi Batara Guru, program lansia ini justru menjadi sisi paling humanis dari kepemimpinan Ibas–Puspa.

Karena kemajuan daerah bukan hanya tentang infrastruktur megah atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia juga tentang bagaimana pemerintah memperlakukan mereka yang telah lebih dulu membangun tanah ini dengan keringat dan doa.

Irwan kerap mengatakan bahwa alam Luwu Timur adalah guru ketekunan. Tambang, laut, dan sawah tak pernah memberi hasil tanpa kesabaran. Begitu pula kebijakan publik.

“Kalau niat kita untuk orang banyak, pasti ada jalan,” begitu keyakinannya.

Kini, satu tahun kepemimpinan berjalan, program itu bukan lagi bahan perdebatan. Ia telah menjadi penyejuk. Bahkan di beberapa desa, para lansia menanti jadwal pencairan dengan penuh harap—bukan sekadar karena nilai bantuannya, tetapi karena mereka merasa diperhatikan.

Program ini membuktikan satu hal penting: keberpihakan tidak selalu harus keras bersuara. Ia bisa hadir dalam bentuk kepedulian yang konsisten dan terukur.

Di usia senja para orang tua Luwu Timur, ada tangan pemerintah yang menggenggam lebih erat. Dan di balik itu, ada keyakinan seorang pemimpin yang sejak awal memilih percaya bahwa niat baik, bila diperjuangkan sungguh-sungguh, akan menemukan jalannya.

Lutim Peduli Lansia bukan lagi janji.

Ia telah menjadi senyum.

Dan di sanalah kerja keras itu menemukan maknanya.

Continue Reading

Trending