Diskominfo Sulsel Bakal Godok Regulasi Pembatasan Digital Bagi Anak

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan perlu adanya regulasi untuk pembatasan digital bagi anak di era sekarang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kasus kriminalitas di Sulawesi Selatan cukup besar melibatkan anak sebagai pelaku.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebabnya karena digitalisasi,” ujar Sukarniaty pada kegiatan yang digelar Unicef bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Senin, 20 Februari 2023.

Ani sapaan akrabnya mengatakan regulasi pembatasan digitalisasi untuk anak di bawah umur segera digodok tahun ini. Nantinya, Diskominfo akan bekerja sama dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut Ani, digitalisasi bukan hanya untuk hiburan, namun untuk menunjang aktivitas sekolah atau belajar. Sehingga semua pihak harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan dan meningkatkan pengetahuan.

Sebab, pengaruh digital pada anak-anak dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Olehnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan sehat saat menggunakan teknologi digital.

“Dan yang lebih penting adalah literasi dan edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman dan bertanggungjawab. Regulasi ini nantinya dibuat untuk melindungi anak-anak kita,” bebernya.

Selain itu, menurut Ani, peran media juga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bagaimana menciptakan atmosfir positif melalui tulisan yang bisa menjadi insiprasi bagi anak-anak.

“Media punya kontribusi dalam pembentukan karakter anak melalui pemberitaan. Seperti yang dilakukan AJI Makassar ini, saya sangat mengapresiasi,” ungkapnya.

Media juga diharap meningkatkan ketersediaan konten digital yang bermanfaat dan pendidikan untuk anak-anak. Seperti aplikasi pendidikan, game, dan video edukatif.

Hal ini dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada orang tua dan pengasuh anak untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi digital.

“Yang terpenting adalah harus ada kerjasama dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi memberikan fitur keselamatan dan pengaturan kontrol orang tua yang memadai pada perangkat dan platform digital mereka,” ungkapnya.

Ani mengaku sejumlah kebijakan sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk melindungi dan memberdayakan anak. Diantaranya Inovasi PASTI BERAKSI atau Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi.

Pemprov bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS),

“Kita di Sulsel merupakan provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi provinsi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan anak tidak sekolah bersama Unicef,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel itu. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Jemput Dukungan Pusat, Kawasan Transmigrasi Mahalona Disiapkan Jadi Motor Ekonomi Baru

Published

3 jam ago

6 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Komitmen mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, di kantor pusat Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Irwan memaparkan perkembangan desa-desa transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur yang terus mengalami kemajuan, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis komoditas padi.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat memiliki peran penting untuk mempercepat transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.

“Konektivitas antardesa transmigrasi adalah kunci. Jika jalan mantap, akses bagi anak sekolah lebih mudah dan biaya angkut hasil panen padi petani bisa ditekan seminimal mungkin,” ujar Irwan dalam pemaparannya.

Menanggapi hal tersebut, Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari kementerian terhadap penguatan sektor ketahanan pangan di Luwu Timur, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai wilayah transmigrasi strategis di kawasan timur Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pengembangan ketahanan pangan merupakan bagian dari prioritas nasional, termasuk melalui pembangunan irigasi serta embung untuk menunjang produktivitas persawahan.

“Pengembangan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional, termasuk perbaikan irigasi dan pembangunan embung untuk mendukung lahan persawahan,” jelas Viva Yoga.

Dalam kesempatan itu juga terungkap rencana peninjauan lapangan oleh pihak kementerian ke kawasan Mahalona. Wilayah tersebut masuk dalam salah satu Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terpadu (KETT) yang diproyeksikan menjadi pusat integrasi ekonomi masyarakat transmigran berbasis agroindustri padi.

Keberadaan Mahalona menjadi kebanggaan tersendiri bagi Luwu Timur. Dari sekitar 158 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, hanya lima kawasan yang dipersiapkan menjadi KETT nasional, dan salah satunya berada di wilayah ini.

Audiensi tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi sebagai simbol penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun masa depan desa transmigrasi di Luwu Timur.