Diskominfo Sulsel Bakal Godok Regulasi Pembatasan Digital Bagi Anak

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan perlu adanya regulasi untuk pembatasan digital bagi anak di era sekarang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kasus kriminalitas di Sulawesi Selatan cukup besar melibatkan anak sebagai pelaku.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebabnya karena digitalisasi,” ujar Sukarniaty pada kegiatan yang digelar Unicef bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Makassar, di Hotel Grand Asia, Senin, 20 Februari 2023.

Ani sapaan akrabnya mengatakan regulasi pembatasan digitalisasi untuk anak di bawah umur segera digodok tahun ini. Nantinya, Diskominfo akan bekerja sama dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut Ani, digitalisasi bukan hanya untuk hiburan, namun untuk menunjang aktivitas sekolah atau belajar. Sehingga semua pihak harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan dan meningkatkan pengetahuan.

Sebab, pengaruh digital pada anak-anak dapat memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Olehnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan sehat saat menggunakan teknologi digital.

“Dan yang lebih penting adalah literasi dan edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman dan bertanggungjawab. Regulasi ini nantinya dibuat untuk melindungi anak-anak kita,” bebernya.

Selain itu, menurut Ani, peran media juga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bagaimana menciptakan atmosfir positif melalui tulisan yang bisa menjadi insiprasi bagi anak-anak.

“Media punya kontribusi dalam pembentukan karakter anak melalui pemberitaan. Seperti yang dilakukan AJI Makassar ini, saya sangat mengapresiasi,” ungkapnya.

Media juga diharap meningkatkan ketersediaan konten digital yang bermanfaat dan pendidikan untuk anak-anak. Seperti aplikasi pendidikan, game, dan video edukatif.

Hal ini dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada orang tua dan pengasuh anak untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi digital.

“Yang terpenting adalah harus ada kerjasama dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi memberikan fitur keselamatan dan pengaturan kontrol orang tua yang memadai pada perangkat dan platform digital mereka,” ungkapnya.

Ani mengaku sejumlah kebijakan sudah dilakukan Pemprov Sulsel untuk melindungi dan memberdayakan anak. Diantaranya Inovasi PASTI BERAKSI atau Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi.

Pemprov bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 71 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS),

“Kita di Sulsel merupakan provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi provinsi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan anak tidak sekolah bersama Unicef,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel itu. (*)

Kabupaten Sidrap

PKK Sidrap Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat Lewat Program “Rehat Kancil”

Published

8 jam ago

15 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Program kesehatan “Rehat Kancil” kembali digelar sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat pelosok di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pada kegiatan terbaru yang diprakarsai oleh Pokja IV PKK Sidrap ini, Ketua TP PKK Sidrap Haslindah Syaharuddin menegaskan peran strategis PKK dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Dalam sambutannya, Haslindah menekankan bahwa PKK tidak hanya hadir sebagai pendamping kebijakan pemerintah, melainkan sebagai motor utama yang memahami dan merespons kebutuhan riil masyarakat.

“PKK harus menjadi bagian dari solusi. Kami ingin ibu dan anak di pelosok Sidrap pun merasakan sentuhan layanan kesehatan terbaik, tanpa terkendala akses dan biaya,” tegasnya.

Program “Rehat Kancil” kali ini memprioritaskan pendekatan promotif dan preventif dalam rangka menekan angka stunting serta memperkuat ketahanan keluarga—dua isu yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pada tingkat desa.

Pejabat dan Tenaga Kesehatan Hadir Perkuat Sinergi

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Plt Kadis Kesehatan Ishak Kenre, Plt Sekdis Dispemdes PPA Faradilla Bakry, serta perwakilan Kecamatan Pitu Riase dan para kepala desa dari tiga wilayah sasaran program.

Dukungan juga datang dari jajaran pimpinan fasilitas kesehatan daerah, yakni Direktur RSUD Nene Mallomo, Plt Direktur RSUD Arifin Nu’mang, dan Plt Kabid Sumber Daya Kesehatan. Hadir pula para ketua organisasi profesi medis yang semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penguatan layanan kesehatan masyarakat.

Langkah Berkelanjutan untuk Perluasan Akses Kesehatan

Melalui sinergi yang terbentuk, program “Rehat Kancil” diharapkan dapat menjadi model pendekatan kesehatan keluarga yang efektif dan berkelanjutan. PKK Sidrap menargetkan program ini menjangkau lebih banyak desa di seluruh kabupaten.

Komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau disebut sebagai bagian dari visi besar PKK Sidrap dalam membangun masyarakat yang sehat, kuat, dan berdaya.

Dengan dukungan pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat, program ini diharapkan menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan Sidrap yang lebih sehat dan bebas stunting.