Connect with us

Ketua Ombudsman RI Beri Kuliah Umum Bahas Transformasi Digital Peningkatan Pengawasan Publik

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. Kegiatan berlangsung di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, dan terhubung secara langsung melalui kanal Youtube Universitas Hasanuddin, pada Rabu (15/02).

Kegiatan resmi dibuka oleh Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dalam sambutannya Prof. JJ menyampaikan Ombudsman sebagai suatu Lembaga negara yang terhormat dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa, berperan sangat penting untuk melakukan pengawasan pelayanan publik dalam berbagai dimensi permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.

Sehingga Prof. JJ berharap kehadiran Ombudsman RI ke Unhas dapat menjadi momentum terbaik untuk berkolaborasi serta merngawal berbagai isu atau permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian hasil diskusi bersama hari ini dapat menghasilkan solusi strategis yang dapat bermanfaat dan memberikan dampak postif bagi peningkatan pelayanan akdemik Unhas sebagai perguruan tinggi.

“Hari ini kita saling berdiskusi dan berbagai pengalaman dalam menghadap sejumlah pengaduan dalam pelayanan publik. Unhas kini telah membentuk tim pengaduan bagi mahasiswa untuk menyampaikan hal-hal sensitif yang menjadi masalah dalam lingkup kampus, yang dalam hal ini dapat dijaga kerahasiaannya,” jelas Prof. JJ.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Since Erna Lamba, SP., MP., Staff Ahli Gubernur Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Sub-Keuangan Pemprov, dalam sambutannya menyampaikan pidato tertulis Gubernur Sulsel. Disampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui fasilitas akses layanan berbasis digital yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

“Kami membuka kesepatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak termasuk kepada sivitas akademika Unhas untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelayanan publik,” kata Dr. Since.

Dalam pemaparan materinya, Mokhammad Najih membawakan topik pembahasan mengenai “Tranformasi Digital dan Urgensi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Menyongsong Era Society 5.0”.

Dijelaskan bahwa landasan hukum transfromasi pelayanan publik berbasis digital diatur berdasarkan undang- Undang, diantaranya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Mokhammad Najih menjelaskan bahwa setiap tahunnya Ombudsman RI melakukan survey kepatuhan di Obdusman perwakilan Provinsi Sulsel untuk melihat tingkat kepatuhan daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang maksimal dan optimal pada masyarakatnya.

“Ombudsman berperan dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di era society 5.0 .Diharapkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan eksistensi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk saling bersinergi dalam meningkatkan pelayanan publik. Unhas memiliki SDM dengan kapasitas dalam melakukan riset dan kajian untuk mendukung tujuan tersebut,” jelas Mokhammad Najih.

Lebih lanjut, Mokhammad Najih menuturkan bahwa pelayanan yang baik adalah yang bersifat informatif. Masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu dokumen apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pengurusan pengaduan untuk penyelesain keluhan. Demikian juga diperlukan keprihatinan yang tinggi untuk menghasilkan solusi strategis lainnya dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Setelah pemaparan materi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 150 peserta dan berlangsung lancar hingga pukul 11.30 Wita. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Rakor Pangan Sidrap 2026: Antisipasi El Nino, Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gabah

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Rabu (1/4/2026), sebagai langkah strategis menghadapi tantangan musim tanam sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Rakor dipimpin langsung Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, didampingi Wakil Bupati Nurkanaah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Tudang Sipulung 2026, dengan fokus evaluasi Musim Tanam I (MT I) dan persiapan Musim Tanam II (MT II).

Dalam arahannya, Syaharuddin menegaskan pentingnya rakor tersebut dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada pertengahan tahun.

“Rakor pangan ini penting sekali kita laksanakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari El Nino Godzilla yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Oktober,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga posisi Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim global.

Rakor yang merupakan pertemuan keempat di masa kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur. Hadir di antaranya Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sukamandi, Zainal Abidin, Ketua DPRD Takyuddin Masse, serta Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh.

Selain itu, turut hadir perwakilan Forkopimda, jajaran OPD, serta instansi vertikal dan BUMN/BUMD seperti Bank Sulselbar, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Pupuk Indonesia, hingga Perusahaan Listrik Negara.

Dari unsur lapangan, hadir camat, lurah dan kepala desa, penyuluh pertanian, hingga ratusan petani pelaksana program IP300.

Percepatan Tanam dan Dukungan Infrastruktur

Dalam paparannya, Bupati Syaharuddin mengungkapkan strategi utama untuk mencapai target produksi 1 juta ton gabah kering panen (GKP) pada 2026, salah satunya melalui percepatan jadwal tanam MT II.

“Petani diminta menanam bibit pada 15–20 April agar bisa panen di awal Juli, sebelum puncak kekeringan. Pengolahan tanah harus tuntas bulan April ini,” instruksinya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan infrastruktur signifikan, antara lain perbaikan Bendung Timoreng sebesar Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana hingga Salomallori Rp5 miliar, serta Bendung Saddang Rp7,4 miliar.

Tak hanya itu, program “Listrik Masuk Sawah” hasil kolaborasi dengan PLN dijadwalkan mulai terealisasi pada April atau Mei mendatang guna mendukung modernisasi pertanian.

Pengembangan Lahan dan Optimalisasi Program

Syaharuddin juga menyampaikan bahwa program cetak sawah masih terus berjalan. Dari 1.700 hektare yang diusulkan, sekitar 800 hektare telah dikerjakan, sementara sisanya akan diusulkan kembali dengan target tambahan 1.500 hektare pada 2026.

Ia turut mendorong petani untuk aktif mengusulkan program optimalisasi lahan rawa maupun non-rawa, termasuk pembangunan irigasi perpompaan, perpipaan, dam parit, hingga long storage.

“Masih ada ribuan hektare lahan yang harus diperbaiki. Kami minta seluruh potensi itu diusulkan agar bisa ditindaklanjuti ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Enam Poin Strategis Rakor Pangan 2026

Rakor tersebut menghasilkan enam poin penting, yakni:

Target produksi 1 juta ton dengan standar minimal 10 ton per hektare.

Peningkatan produksi melalui program IP300.

Percepatan tanam MT II mulai 15 April 2026.

Kesiapan sarana dan prasarana, termasuk air, pupuk, dan stabilitas harga.

Evaluasi dan pemekaran kelompok tani untuk efektivitas pembinaan.

Optimalisasi usulan program pertanian ke pemerintah pusat.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap optimistis mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus menghadapi tantangan iklim ekstrem demi mempertahankan status sebagai lumbung pangan nasional.

Continue Reading

Trending