Connect with us

Bawaslu Sidrap Turunkan Jajaran Awasi Coklit Data Pemilih di 106 Desa/Kelurahan

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap menurunkan jajaran untuk mengawasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam kepada sejumlah media, Senin, 13 Februari 2023.

“Mulai kemarin, kami instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas mulai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengawasi Coklit data pemilih pemilu 2024,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pengawasan Coklit yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

“Ini untuk memastikan Pantarlih melaksanakan tugas sesuai regulasi dengan memegang 10 prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022, Pasal 4 disebutkan bawah syarat pemilih yaitu Warga Negera Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asmawati Salam menegaskan bahwa selama ini coklit menjadi akar permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga butuh strategi pengawasan yang benar-benar merangkul semua pihak.

“Artinya, semua kalangan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pengawasan coklit jangan sampai petugas pantarlih tidak melakukan “door to door”,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 932 Pantarlih pemilu serentak 2024 di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Kabupaten Sidrap resmi dilantik pada Minggu, 12 Februari 2023.

Pantarlih mulai bekerja pada 12 Februari hingga 11 Maret 2023. Jadi hampir dua bulan mereka bekerja untuk melakukan Coklit data pemilih pemilu serentak 2024,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu Sidrap akan mengawal baik kegiatan Pantarlih di masyarakat mulai 12 Februari 2023 sampai diperolehnya susunan daftar pemilih hasil coklit Pemilu 2024 untuk wilayah Sidrap pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak November–Desember untuk Kendalikan Harga Jelang Nataru

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota pada periode November hingga Desember 2025. Program ini hadir sebagai upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muhammad Ilyas, menjelaskan bahwa kegiatan GPM didanai melalui APBD dari insentif fiskal, dan menjadi salah satu intervensi pemerintah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“GPM ini sangat diperlukan masyarakat, terutama sebagai intervensi pemerintah dalam pengendalian harga,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Selain berperan dalam menekan inflasi daerah, GPM juga ditujukan untuk memperluas distribusi beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Jadi kita masih akan tetap melaksanakan GPM ini. Apalagi menjelang Nataru, pasti ada peningkatan permintaan dan potensi kenaikan harga karena momennya akhir tahun,” tambah Ilyas.

150 Kali Kegiatan Digelar hingga Akhir Tahun

Ilyas mengungkapkan bahwa pelaksanaan GPM yang didanai dari Insentif Fiskal November–Desember ditargetkan berlangsung lebih dari 150 kali. Kegiatan ini dilaksanakan baik oleh Pemprov Sulsel maupun secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk bulan Desember, GPM mulai digelar sejak pekan pertama dan kedua, dengan pelaksanaan serentak pertama dijadwalkan pada 1, 2, 8, dan 9 Desember, melibatkan 8 kabupaten/kota. Sementara 16 kabupaten/kota lainnya akan menggelar kegiatan serentak pada 9 Desember.

“Minggu pertama Desember itu tanggal 1 Desember, ya. Berarti hari ini (Senin, 1 Desember) ada gerakan pangan murah,” jelasnya.

Pelaksanaan GPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Jaga Inflasi Tetap Stabil

Melalui GPM, Pemprov Sulsel berharap dapat mengendalikan inflasi yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun akibat naiknya permintaan pasar.

“Dengan kegiatan GPM ini, kami berharap inflasi di Sulawesi Selatan dapat terkendali dengan baik, khususnya menjelang Nataru,” tutup Ilyas.

Program Gerakan Pangan Murah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel