Bawaslu Sidrap Turunkan Jajaran Awasi Coklit Data Pemilih di 106 Desa/Kelurahan

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap menurunkan jajaran untuk mengawasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam kepada sejumlah media, Senin, 13 Februari 2023.

“Mulai kemarin, kami instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas mulai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengawasi Coklit data pemilih pemilu 2024,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pengawasan Coklit yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

“Ini untuk memastikan Pantarlih melaksanakan tugas sesuai regulasi dengan memegang 10 prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022, Pasal 4 disebutkan bawah syarat pemilih yaitu Warga Negera Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asmawati Salam menegaskan bahwa selama ini coklit menjadi akar permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga butuh strategi pengawasan yang benar-benar merangkul semua pihak.

“Artinya, semua kalangan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pengawasan coklit jangan sampai petugas pantarlih tidak melakukan “door to door”,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 932 Pantarlih pemilu serentak 2024 di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Kabupaten Sidrap resmi dilantik pada Minggu, 12 Februari 2023.

Pantarlih mulai bekerja pada 12 Februari hingga 11 Maret 2023. Jadi hampir dua bulan mereka bekerja untuk melakukan Coklit data pemilih pemilu serentak 2024,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu Sidrap akan mengawal baik kegiatan Pantarlih di masyarakat mulai 12 Februari 2023 sampai diperolehnya susunan daftar pemilih hasil coklit Pemilu 2024 untuk wilayah Sidrap pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Masifkan Sosialisasi Akun Resmi Pemda, Perkuat Komunikasi Publik

Published

48 menit ago

9 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terus memperkuat komunikasi publik dengan melakukan sosialisasi kanal media sosial resmi pemerintah daerah kepada para kepala Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Watang Pulu, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Korwil Disdikbud Kecamatan Watang Pulu ini dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kabid Persandian Amsir Muan. Rombongan disambut langsung oleh Korwil Disdikbud Watang Pulu, Arifin.

ASN Diminta Aktif Akses Informasi Resmi

Dalam arahannya, Mahluddin menegaskan pentingnya peran tenaga pendidik sebagai garda terdepan dalam menyaring dan menyebarluaskan informasi yang akurat di era digital.

“Kami ingin memastikan seluruh ASN, khususnya para kepala sekolah, terhubung langsung dengan sumber informasi resmi daerah,” ujarnya.

Ia mengajak para peserta untuk aktif mengikuti dan berinteraksi dengan akun resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap serta Dinas Kominfo, agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara valid dan merata.

Dorong Adopsi TTE dan SPBE

Selain sosialisasi media sosial, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penguatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut Mahluddin, pemanfaatan TTE melalui aplikasi Srikandi akan mempermudah kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi kedinasan secara cepat, efisien, dan sah secara hukum.

Antusias Kepala Sekolah

Kegiatan tersebut diikuti puluhan kepala sekolah yang didampingi operator masing-masing. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi terkait pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pendidikan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Kominfo Sidrap dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan literasi digital hingga ke tingkat kecamatan.

Dengan keterlibatan aktif para tenaga pendidik, diharapkan penyebaran informasi pembangunan daerah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.