Connect with us

Bupati Sidrap Harap Kolaborasi Harmonis Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Keagamaan

Published

on

Kitasulsel,Sidrap – Bupati Sidrap, H Dollah Mando berharap ada sinergi dan kolaborasi yang harmonis pemerintah kabupaten dengan Wahdah Islamiyah dalam pembinaan keagamaan serta peningkatan kualitas keimanan warga.

“Hal ini menjadi modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan manusia yang seutuhnya,” ujar Dollah Mando.

Demikian disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah lll (Musda) DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, Ahad (12/2/2023) di Masjid Agung Pangkajene.

Acara dihadiri Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel, Jusran Baktiar, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sidrap, Lukman Ambo Tuwo, dan Ketua MUI Sidrap, H. Aminuddin Mamma.

Turut hadir, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah, Wakil ketua DPRD, Kasman, dan Kemeng Sidrap, H. Muhammad Idris Usman.

Lebih lanjut Dollah berharap, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan Wahdah Islamiyah dalam pengembangan pondok pesantren penghafal Al-Quran di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap.

“Sangat diharapkan lahir penghafal-penghafal Qur’an dari Bumi Nene Mallomo, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan imam-imam masjid,” lontarnya.

Dikatakan Dollah, pembangunan sisi rohani masyarakat menjadi prioritas melalui bantuan pembangunan masjid, pemberian insentif mubaligh, dan membantu pesantren-pesantren.

“Kami juga telah merintis dan meresmikan Pondok Pesantren Penghafal Qur’an Darul Islam yang terdapat di rest area Nona Nonae Lainungan, Kecamatan Watang Pulu,” urai Dollah.

Di kesempatan itu Dollah mengutarakan, setelah pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat.

“Kita mulai dari menyelesaikan pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan secara bertahap, kemudian meningkatkan layanan medis di pusat rujukan yaitu Rumah Sakit Nene Mallomo dan Rumah Sakit
Arifin Nu’mang. Kami juga sudah memulai pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Dua Pitue,” paparnya.

Pemerintah, imbuh Dollah, juga telah membangun pusat-pusat sarana olah raga di seluruh ibu kota kecamatan yang sudah dinikmati oleh lapisan masyarakat.

“Kami telah melakukan perbaikan, rehab dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta terus mengupayakan perbaikan kesejahteraan bagi para guru tenaga sukarela,” jelasnya.

Dollah Mando tidak lupa mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan membuka acara tersebut.

“Rasa bahagia bisa bertemu dan duduk bersama para alim ulama, para ustaz, para orang-orang yang soleh. Semoga pertemuan dan berkumpulnya kita di tempat ini dirangkai Allah,” ujarnya .

Sementara Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel, Jusran Baktiar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah men-support Wahdah Islamiyah sehingga bisa berkembang.

“Harapan Kami adanya Wahdah islamiyah di tengah-tengah masyrakat bisa memberikan kontribusi dan juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan bersama pemerintah daerah, majelis ulama dalam membina masyarakat untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah,” pungkasnya.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending