Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Syukuran Pemanfaatan Rumah Dinas Camat Tellu Limpoe Meriah, Bupati Sidrap Serahkan Truk Pengangkut Sampah Baru

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Suasana syukuran pemanfaatan kembali Rumah Dinas Camat Tellu Limpoe berlangsung semarak pada Kamis (27/11/2025). Acara tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan satu unit truk pengangkut sampah dari Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, untuk mendukung operasional kebersihan di kecamatan.

Penyerahan dilakukan di halaman rumah dinas yang kini kembali ditempati setelah tidak digunakan selama 15 tahun. Turut hadir Ketua TP PKK Sidrap Haslindah Syaharuddin, Kadis Lingkungan Hidup Muhammad Yusuf, Plt Kadis Koperasi UKM Nakertrans Adli Lukman, dan Kabag Pemerintahan Fandy Anshary.

Acara juga dihadiri Anggota DPRD Sidrap Muhammad Albar dan Sulaeman Mappile, Kapolsek Tellu Limpoe Iptu Suharman Tahir, Danramil 1420-02 Abdul Halim, Kepala KUA Palwi Rahman, Kepala Puskesmas Sulastri Saad, para kepala UPT, kepala desa dan lurah, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga perempuan.

Apresiasi Camat dan Masyarakat Tellu Limpoe

Camat Tellu Limpoe, Ridwan Bachtiar, mewakili pemerintah kecamatan dan masyarakat, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati terhadap kebutuhan pelayanan publik.

“Tentu kami sangat senang, Bapak Bupati tidak hanya menyampaikan janji, tetapi menindaklanjuti aspirasi warga dengan menyerahkan langsung truk pengangkut sampah untuk operasional kecamatan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kembali rumah dinas camat akan memberikan dampak langsung pada pelayanan.

“Sejak rumah jabatan ini kami tempati kembali, pelayanan bisa berlangsung lebih cepat dan optimal,” lanjutnya.

Perhatian Serius Pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin menyoroti persoalan kebersihan yang menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyebut Kabupaten Sidrap menghasilkan sekitar 160 ton sampah setiap hari, sehingga diperlukan dukungan sarana dan partisipasi masyarakat.

“Harapan kita, truk sampah baru di Tellu Limpoe ini dapat memperkuat pengelolaan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Pemaparan Capaian Pemerintah Daerah Selama 9 Bulan

Bupati Syaharuddin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah ditempuh dalam sembilan bulan terakhir.

1. Sektor Kesehatan

Pemkab Sidrap menanggung kepesertaan BPJS untuk 280.000 jiwa dengan anggaran Rp52 miliar.

Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit terus dilakukan, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas medis.

2. Sektor Pertanian

Pemerintah menurunkan harga pupuk untuk membantu petani.

Harga gabah mengalami peningkatan stabil berada pada kisaran Rp6.800–7.000/kg.

Perbaikan Irigasi Tellu Limpoe dilakukan dengan anggaran Rp12 miliar.

Program cetak sawah telah mencapai 167 hektare dari target 300 hektare.

3. Sektor Peternakan

Harga telur stabil di angka Rp50.000 per rak, membantu peternak dan konsumen.

Akses pembiayaan usaha ternak semakin terbuka, dengan target populasi ayam mencapai 10 juta ekor.

4. Penataan Kota dan Pelayanan Publik

Pemerintah menata kota dan lorong-lorong untuk menciptakan lingkungan lebih bersih dan rapi.

Bupati menegaskan kembali pentingnya rumah jabatan sebagai fasilitas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Produksi padi meningkat menjadi 556.000 ton, diikuti penurunan angka kemiskinan.

Kabupaten Sidrap berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Kebersamaan Pemerintah dan Warga Warnai Penutupan Acara

Kegiatan syukuran ditutup dengan suasana hangat, penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, jajaran kecamatan, dan tokoh masyarakat. Momentum ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Tellu Limpoe yang lebih bersih, tertata, dan memiliki pelayanan publik yang semakin dekat dengan warga.

Acara ini menjadi simbol sinergi antara berbagai pihak dalam menghadirkan perubahan nyata di tingkat kecamatan, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidrap yang inklusif dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel