Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

KORPRI Sulsel Dukung Peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks, Tegaskan Komitmen Lindungi Kesehatan ASN

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong peningkatan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui partisipasi aktif pada peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks yang digagas Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Acara launching tersebut digelar secara hybrid pada Jumat, 28 November 2025.

Ketua KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bersama sejumlah pengurus mengikuti kegiatan dari Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, sementara acara utama berlangsung secara luring dari Hotel Grand Sahid. Keikutsertaan KORPRI Sulsel menjadi wujud dukungan nyata terhadap program nasional yang menargetkan vaksinasi bagi ASN perempuan serta keluarga ASN di seluruh Indonesia.

 

Program Strategis Lindungi Kesehatan Perempuan Indonesi

Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks diluncurkan sebagai bagian dari perhatian khusus KORPRI terhadap kesehatan perempuan, sekaligus kontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden di Bidang Kesehatan. Program ini juga menjadi rangkaian perayaan HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025.

Kanker serviks tercatat sebagai penyebab kematian nomor dua pada perempuan di Indonesia, setelah kanker payudara. Oleh karena itu, vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) dipandang menjadi langkah preventif yang sangat penting.

Program vaksinasi ini menyasar:

ASN perempuan usia 18–45 tahun,

Istri ASN yang memenuhi syarat medis,

Anak perempuan ASN usia 9–15 tahun sebagai vaksinasi primer.

KORPRI berharap upaya ini dapat menjadi gerakan masif untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh anggota KORPRI dan keluarganya.

Ketum KORPRI Nasional: Kesehatan ASN Adalah Prioritas

Ketua Umum Dewan KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesehatan ASN merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Merujuk standar UNDP, tubuh yang sehat menjadi aspek fundamental dalam peningkatan kualitas hidup.

“Salah satu yang kita dorong hari ini adalah bagaimana ASN kita sehat. Maka kita memberikan program ini dengan didukung oleh BPOM, Kemenkes, Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai pihak lainnya. Ayo kita terus gelorakan semangat menyehatkan para ASN,” jelas Prof. Zudan.

Ia menyebut kesehatan sebagai investasi jangka panjang, sehingga seluruh pengurus KORPRI diminta berperan aktif menyukseskan program tersebut.

Selain program vaksinasi, Prof. Zudan memaparkan bahwa selama rangkaian HUT ke-54 KORPRI, organisasi ini telah menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti:

Bakti sosial,

Donor darah,

Sunatan massal,

Operasi bibir sumbing dan katarak,

Pembangunan sumur air bersih,

dan sejumlah program kemanusiaan lainnya.

Wamenkes Apresiasi Komitmen KORPRI

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan vaksinasi yang ditujukan untuk satu juta ASN perempuan dan keluarga ASN tersebut. Ia menilai keterlibatan KORPRI akan memperkuat target eliminasi kanker serviks pada 2030.

“Gerakan ini bukan gerakan eksklusif yang dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi dibantu oleh semua elemen dan lembaga termasuk KORPRI. Kami sangat mengapresiasi upaya besar ini,” ujar Wamenkes Dante.

Ia berharap, melalui kolaborasi lintas lembaga, Indonesia dapat mencapai target nol pasien kanker serviks pada masa mendatang.

Komitmen KORPRI Sulsel dalam Penguatan Layanan Kesehatan ASN

 

Partisipasi KORPRI Sulsel dalam peluncuran program sejuta vaksin HPV menjadi bukti bahwa organisasi ini terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, tak hanya dari sisi profesionalitas tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup.

KORPRI Sulsel berharap kampanye vaksinasi ini dapat tersosialisasi dengan baik di seluruh instansi daerah, sehingga semakin banyak ASN dan keluarga ASN yang terlindungi dari risiko kanker serviks.

Dengan dukungan penuh dari pengurus dan anggota KORPRI, program ini diharapkan semakin mempercepat upaya nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel