Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Pimpin Upacara Harkitnas 2026, Tekankan Pentingnya Jaga Generasi Muda di Era Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Selasa (20/5/2026).

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, yang menekankan pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai fondasi utama kemajuan bangsa di tengah perkembangan teknologi dan tantangan era digital yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menyoroti pentingnya semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan kolektif bangsa dalam menghadapi perubahan zaman.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat Kota Makassar.

Dalam amanat yang dibacakan, disebutkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bangsa sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Lahirnya Boedi Oetomo dinilai menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran persatuan nasional serta perjuangan intelektual rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Namun, tantangan bangsa saat ini disebut telah mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu perjuangan berfokus pada mempertahankan wilayah dan kemerdekaan fisik, maka kini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga kedaulatan informasi, keamanan data, serta transformasi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.

Menurutnya, generasi muda perlu dibekali kemampuan literasi digital yang baik agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus terhindar dari berbagai dampak negatif ruang digital.

“Perjuangan saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi dan membangun karakter generasi muda agar siap menghadapi era digital,” ujar Aliyah dalam amanatnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan digital, serta menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak dan generasi muda.

Dalam sambutan tersebut, pemerintah turut menyoroti berbagai program strategis nasional yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa program yang disampaikan antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis yang terus diperluas di berbagai daerah.

Program-program tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

Regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan sesuai bagi tumbuh kembang anak di tengah derasnya arus informasi digital.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan platform digital dan penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melindungi anak dari berbagai potensi ancaman di dunia maya.

Dalam kesempatan itu, Aliyah Mustika Ilham berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat gotong royong.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa harus terus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

“Semangat Kebangkitan Nasional harus terus hidup dalam tindakan nyata, melalui kolaborasi, kepedulian sosial, dan komitmen membangun masa depan generasi bangsa,” ujarnya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kota Makassar juga menjadi refleksi bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan karakter, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan semangat kebangkitan nasional, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat terus bersinergi menjaga persatuan bangsa serta mendukung transformasi Indonesia menuju negara yang lebih maju, berdaulat, dan berdaya saing di era digital.

Continue Reading

Trending